UNI EROPA

Impor Harley Bakal Kena Pajak 50%, Pengusaha Desak Ada Negosiasi Ulang

Redaksi DDTCNews | Selasa, 04 Mei 2021 | 12:01 WIB
Impor Harley Bakal Kena Pajak 50%, Pengusaha Desak Ada Negosiasi Ulang

Ilustrasi. 

BRUSSELS, DDTCNews – Pelaku usaha otomotif Eropa dan Amerika Serikat (AS) mendorong perundingan antarpemerintah untuk mencegah perang dagang.

Sekitar 88 asosiasi usaha Eropa—AS yang tergabung dalam Bar and Shield’s Call meminta adanya hubungan dagang yang kondusif untuk industri otomotif roda dua. Pasalnya, Uni Eropa mengumumkan mencabut status merek Harley dari Binding Origin Information (BOI).

Keputusan tersebut membuat Uni Eropa memberlakukan pajak impor Harley sebesar 50%. Rencananya tarif pajak baru mulai berlaku pada 1 Juni 2021. Eskalasi ketegangan dagang ini merupakan lanjutan dari perang dagang pada 2018.

Baca Juga:
Sisir Tempat-Tempat Usaha, Pemda Cari Wajib Pajak Baru

"Perkembangan ini menegaskan urgensi untuk menangguhkan semua jenis tarif tambahan pada sektor yang tidak terkait agar menghindari eskalasi yang merusak," kata Sekjen Asosiasi Manufaktur Sepeda Motor Eropa (ACEM) Antonio Perlot, dikutip pada Selasa (4/5/2021).

Dia menjabarkan drama perang dagang industri otomotif roda dua antara Uni Eropa dan AS dimulai saat pemerintahan Trump memberlakukan tambahan tarif bea masuk sebesar 10% untuk produk aluminium asal Eropa.

Aksi tersebut dibalas Uni Eropa dengan mengenakan pajak impor tambahan pada beberapa barang asal AS, salah satunya adalah sepeda motor dengan kapasitas mesin lebih dari 500cc. Perang dagang tersebut disiasati Harley-Davidson dengan melakukan ekspor ke pasar Eropa melalui pabrik di luar AS dan mendapatkan fasilitas BOI.

Baca Juga:
BPHTB Kini Terutang Saat PPJB, Jadi Peluang Peningkatan Penerimaan

Menurut Perlot, ACEM melakukan kerja sama dengan asosiasi manufaktur sepeda motor AS (ASMMA) agar kedua kubu menahan diri melakukan perang dagang lanjutan. Menurutnya, upaya rekonsiliasi masih terbuka karena sebelumnya AS dan Uni Eropa sepakat menangguhkan penerapan pajak impor tambahan yang berasal dari sengketa Boeing dan Airbus.

"Kami menyerukan Komisi Eropa dan pemerintahan AS yang baru untuk memulai kembali dialog perdagangan transatlantik yang positif. Kami terus mendukung agar kedua belah pihak dapat menemukan solusi," ujar Perlot.

Seperti dilansir rideapart.com, keputusan Uni Eropa mencabut fasilitas BOI dan menerapkan pajak impor dengan tarif 50% langsung mendapat kecaman dari CEO Harley-Davidson Jochen Zeitz. Dengan tegas dia mengutuk keputusan Uni Eropa yang akan berlaku bulan depan dan meminta dua mitra perdagangan lintas Atlantik tersebut menahan diri untuk terlibat dalam episode baru perang dagang. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 26 April 2024 | 18:30 WIB KABUPATEN BEKASI

Sisir Tempat-Tempat Usaha, Pemda Cari Wajib Pajak Baru

Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara