Berita
Jum'at, 25 Juni 2021 | 08:14 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:09 WIB
REVISI UU KUP
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:35 WIB
SPANYOL
Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 Juni 2021 | 10:02 WIB
KURS PAJAK 23 JUNI 2021-29 JUNI 2021
Senin, 21 Juni 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Impor Harley Bakal Kena Pajak 50%, Pengusaha Desak Ada Negosiasi Ulang

A+
A-
1
A+
A-
1
Impor Harley Bakal Kena Pajak 50%, Pengusaha Desak Ada Negosiasi Ulang

Ilustrasi. 

BRUSSELS, DDTCNews – Pelaku usaha otomotif Eropa dan Amerika Serikat (AS) mendorong perundingan antarpemerintah untuk mencegah perang dagang.

Sekitar 88 asosiasi usaha Eropa—AS yang tergabung dalam Bar and Shield’s Call meminta adanya hubungan dagang yang kondusif untuk industri otomotif roda dua. Pasalnya, Uni Eropa mengumumkan mencabut status merek Harley dari Binding Origin Information (BOI).

Keputusan tersebut membuat Uni Eropa memberlakukan pajak impor Harley sebesar 50%. Rencananya tarif pajak baru mulai berlaku pada 1 Juni 2021. Eskalasi ketegangan dagang ini merupakan lanjutan dari perang dagang pada 2018.

Baca Juga: DJP Akhirnya Serahkan Penerbit Faktur Pajak Fiktif ke Kejari

"Perkembangan ini menegaskan urgensi untuk menangguhkan semua jenis tarif tambahan pada sektor yang tidak terkait agar menghindari eskalasi yang merusak," kata Sekjen Asosiasi Manufaktur Sepeda Motor Eropa (ACEM) Antonio Perlot, dikutip pada Selasa (4/5/2021).

Dia menjabarkan drama perang dagang industri otomotif roda dua antara Uni Eropa dan AS dimulai saat pemerintahan Trump memberlakukan tambahan tarif bea masuk sebesar 10% untuk produk aluminium asal Eropa.

Aksi tersebut dibalas Uni Eropa dengan mengenakan pajak impor tambahan pada beberapa barang asal AS, salah satunya adalah sepeda motor dengan kapasitas mesin lebih dari 500cc. Perang dagang tersebut disiasati Harley-Davidson dengan melakukan ekspor ke pasar Eropa melalui pabrik di luar AS dan mendapatkan fasilitas BOI.

Baca Juga: Bantuan Usaha Mikro Jadi Temuan BPK, Ini Respons Kemenkop UKM

Menurut Perlot, ACEM melakukan kerja sama dengan asosiasi manufaktur sepeda motor AS (ASMMA) agar kedua kubu menahan diri melakukan perang dagang lanjutan. Menurutnya, upaya rekonsiliasi masih terbuka karena sebelumnya AS dan Uni Eropa sepakat menangguhkan penerapan pajak impor tambahan yang berasal dari sengketa Boeing dan Airbus.

"Kami menyerukan Komisi Eropa dan pemerintahan AS yang baru untuk memulai kembali dialog perdagangan transatlantik yang positif. Kami terus mendukung agar kedua belah pihak dapat menemukan solusi," ujar Perlot.

Seperti dilansir rideapart.com, keputusan Uni Eropa mencabut fasilitas BOI dan menerapkan pajak impor dengan tarif 50% langsung mendapat kecaman dari CEO Harley-Davidson Jochen Zeitz. Dengan tegas dia mengutuk keputusan Uni Eropa yang akan berlaku bulan depan dan meminta dua mitra perdagangan lintas Atlantik tersebut menahan diri untuk terlibat dalam episode baru perang dagang. (kaw)

Baca Juga: Layanan Elektronik DJP yang Sempat Gangguan Sudah Bisa Dipakai Lagi

Topik : Uni Eropa, Amerika Serikat, AS, otomotif, perang dagang, pajak impor, Harley-Davidson
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 23 Juni 2021 | 13:00 WIB
INSENTIF PAJAK
Rabu, 23 Juni 2021 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 23 Juni 2021 | 11:49 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 23 Juni 2021 | 11:30 WIB
PEMERIKSAAN BPK
berita pilihan
Jum'at, 25 Juni 2021 | 08:14 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:09 WIB
REVISI UU KUP
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:35 WIB
SPANYOL
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:30 WIB
KABUPATEN CIAMIS
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:20 WIB
KABUPATEN MEMPAWAH
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:05 WIB
KABUPATEN SANGGAU
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:00 WIB
AUDIT KEUANGAN NEGARA
Kamis, 24 Juni 2021 | 17:43 WIB
LKPP 2020
Kamis, 24 Juni 2021 | 17:04 WIB
PELAYANAN PAJAK