Review
Selasa, 26 Januari 2021 | 09:08 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 24 Januari 2021 | 08:01 WIB
KEPALA BAPENDA DKI JAKARTA M. TSANI ANNAFARI:
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 19 Januari 2021 | 09:24 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 25 Januari 2021 | 18:22 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 18:08 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (4)
Senin, 25 Januari 2021 | 15:45 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 22 Januari 2021 | 18:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Senin, 25 Januari 2021 | 17:51 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Komunitas
Senin, 25 Januari 2021 | 16:41 WIB
SEKOLAH TINGGI PERPAJAKAN INDONESIA
Sabtu, 23 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:35 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 20 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Hubungan Antara Kekuasaan Negara dan Pajak, Seperti Apa Historisnya?

A+
A-
0
A+
A-
0
Hubungan Antara Kekuasaan Negara dan Pajak, Seperti Apa Historisnya?

KEBIJAKAN pajak suatu negara sangat erat kaitannya dengan pemerintahan yang berkuasa di negara tersebut. Lantas, seperti apa hubungan yang terjadi antara kekuasaan pemerintah dengan kebijakan serta rezim pajak di suatu negara?

Buku berjudul “The Glorification of Plunder: State, Power, and Tax Policy” yang ditulis Malcom James ini menawarkan jawabannya. Buku ini mengupas lebih mendalam berbagai faktor yang dapat memengaruhi perumusan kebijakan pajak oleh pemerintah.

Penulis mengajak pembaca untuk melihat dari sudut pandang berbeda di luar proses legislatif dan yudisial yang dilakukan pada umumnya. Secara garis besar, terdapat dua isu yang menjadi bahasan utama dalam buku ini, yaitu pajak dan kekuasaan.

Baca Juga: Ada Aturan Pajak Baru, Amazon Bakal Naikkan Tarif

James memiliki preposisi utama bahwa perumusan suatu undang-undang pajak melibatkan lebih dari sekadar proses legislatif dan yudisial formal. Produk hukum pajak yang dihasilkan pun cenderung subjektif dan heterogen dari perpaduan budaya dan politik di negara bersangkutan.

Buku ini juga mengupas dinamika yang kompleks mengenai kebijakan pajak. Salah satu hal yang menarik adalah potret hubungan antara pajak dengan kekuasaan pemerintah. Di sini dijelaskan bagaimana relasi kekuasaan pemerintah dengan berbagai kelompok dalam masyarakat, dan antara individu dengan negara yang diwujudkan melalui sistem pajak.

Dalam pembahasannya, buku ini dibagi dalam tujuh bab. Bab pertama, James membuka bukunya dengan menyajikan gambaran mengenai topik serta latar belakang permasalahan yang dibahas dalam buku tersebut.

Baca Juga: Ada Pemeriksaan Pajak, Firma Hukum Ini Putuskan Tak Lagi Wakili Trump

Bab kedua, diuraikan bagaimana konteks historis hubungan antara bentuk kekuasaan dengan kebijakan pajak yang dihasilkan. Pada bab ini, dijelaskan bagaimana konsep kekuasaan feodal lambat laun mulai ditinggalkan dan munculnya konsep kekuasaan neoliberal dan ‘Welfare State’.

Penjelasan lebih dalam mengenai bentuk pemerintahan neoliberal dilanjutkan pada bab ketiga. Pada bab keempat, James menjelaskan kemunculan gerakan yang mendorong penyederhanaan sistem pajak guna membatasi kekuasaan yang berlebihan.

Pada bab kelima, dijelaskan pula secara mendalam mengenai aturan dan prinsip yang dianut dalam rezim pajak serta bagaimana hubungannya dengan kekuasaan pemerintah.

Baca Juga: Imbas Covid-19, Realisasi Penerimaan Pajak Filipina Anjlok 11,23%

Pada bab keenam, buku tersebut memaparkan bagaimana kebijakan pemerintahan yang dibuat justru dapat menimbulkan praktik-praktik perlawanan pajak di antaranya seperti praktik penghindaran pajak (tax avoidance).

Bab ketujuh, James menjelaskan mitos-mitos terkait dengan konsep neoliberalisme. Banyak dari mitos tersebut diciptakan oleh institusi pemerintah untuk mencegah praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional.

Dalam tiap pembahasan, penulis menyajikan penjelasan sistematis dengan fakta empiris-historis untuk mempertegas teori-teori yang disajikan. Penulis juga menggunakan pajak sebagai ‘pisau’ untuk menganalisis relasi yang terjalin antara warga negara dan pemerintah.

Baca Juga: DJP: Implementasi e-Bupot Unifikasi Mulai Semester I/2021

Dari buku tersebut, kita dapat melihat bagaimana hubungan kekuasaan yang tercipta antara penguasa dan rakyat. Pada sistem kekuasaan feodal, sistem pajak yang dihasilkan kerap tidak adil dan mengarah pada ‘perampasan’ hak masyarakat demi kepentingan penguasa.

Hal inilah yang kemudian mendorong kemunculan konsep neoliberal dan ‘Welfare State’ sehingga kebijakan pajak yang dihasilkan dapat lebih adil. Tak heran, penulis melihat pajak sebagai alat yang digunakan untuk menengahi ketegangan hubungan antara penguasa dan rakyat.

Melihat pemaparan mengenai penyelesaian konflik dalam hubungan antara penguasa dan masyarakat, buku ini tentunya dapat memberikan wawasan berharga bagi aparatur pemerintahan, akademisi, serta masyarakat. Tertarik membaca buku ini? Silahkan baca di DDTC Library. (rig)

Baca Juga: Menkeu Harap Joe Biden Dapat Sepakati Konsensus Pajak Digital

Topik : resensi, jurnal, buku, literasi, kebijakan pajak, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 20 Januari 2021 | 13:45 WIB
KOREA SELATAN
Rabu, 20 Januari 2021 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 19 Januari 2021 | 18:30 WIB
KOREA SELATAN
berita pilihan
Selasa, 26 Januari 2021 | 16:11 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 26 Januari 2021 | 15:24 WIB
KEPABEANAN
Selasa, 26 Januari 2021 | 15:15 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 26 Januari 2021 | 14:53 WIB
SPANYOL
Selasa, 26 Januari 2021 | 14:45 WIB
KANWIL DJP KEPULAUAN RIAU
Selasa, 26 Januari 2021 | 14:14 WIB
KONSULTASI
Selasa, 26 Januari 2021 | 14:03 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 26 Januari 2021 | 13:11 WIB
DKI JAKARTA
Selasa, 26 Januari 2021 | 13:07 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 26 Januari 2021 | 12:31 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH