Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Hotman Paris: Banyak Penyelewangan Pajak oleh WNA di Bali

A+
A-
0
A+
A-
0

JAKARTA, DDTCNews – Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea membeberkan praktik penghindaran pajak yang ramai dilakukan Warga Negara Asing (WNA). Pulau Bali menjadi lokasi favorit untuk dikuasai pasar propertinya terutama segmen hotel dan villa.

Pengacara kepailitan itu menjelaskan cara WNA memiliki tanah dan bangunan menggunakan modus nominee. Melalui cara ini warga asing dapat menguasai properti menggunakan nama warga lokal sebagai pelengkap administrasi.

"Di Bali itu sudah terlalu parah penyeludupan pajak d mana terlalu banyak bule membeli tanah tapi bukan dengan cara jual beli tapi dengan cara nominee. Negara sangat rugi pajak," katanya, Kamis (22/2).

Baca Juga: Duh, 6 Perusahaan Teknologi AS Dituduh Hindari Pajak secara Agresif

Dia menjelaskan praktek nominee adalah di mana secara de fakto properti dimiliki oleh warga asing. Namun secara de jure atau legal formal menggunakan warga lokal sebagai pemilik sertifikat.

"Jadi cuma nitip nama di sertifikat lalu dibuatlah perjanjian sewa tipu-tipu hingga 30-50 tahun dan sertifikat tanah dipegang oleh si bule itu," bebernya.

Menurutnya negara rugi karena hilangnya potensi penerimaan pajak karena aset tersebut bebas diperjualbelikan di luar negeri dalam bentuk saham.

Baca Juga: Sri Mulyani Bakal Lakukan Negosiasi Ulang P3B

"Mereka buat holding company di Hong Kong dan melakukan transaksi puluhan kali karena aset dikonversi menjadi bentuk saham. Berapa negara rugi bisa sampai triliunan karena sekali transaksi itu ada pajak akta jual beli sebesar 7,5% yang tidak dibayar," tutupnya. (Amu)

"Di Bali itu sudah terlalu parah penyeludupan pajak d mana terlalu banyak bule membeli tanah tapi bukan dengan cara jual beli tapi dengan cara nominee. Negara sangat rugi pajak," katanya, Kamis (22/2).

Baca Juga: Duh, 6 Perusahaan Teknologi AS Dituduh Hindari Pajak secara Agresif

Dia menjelaskan praktek nominee adalah di mana secara de fakto properti dimiliki oleh warga asing. Namun secara de jure atau legal formal menggunakan warga lokal sebagai pemilik sertifikat.

"Jadi cuma nitip nama di sertifikat lalu dibuatlah perjanjian sewa tipu-tipu hingga 30-50 tahun dan sertifikat tanah dipegang oleh si bule itu," bebernya.

Menurutnya negara rugi karena hilangnya potensi penerimaan pajak karena aset tersebut bebas diperjualbelikan di luar negeri dalam bentuk saham.

Baca Juga: Sri Mulyani Bakal Lakukan Negosiasi Ulang P3B

"Mereka buat holding company di Hong Kong dan melakukan transaksi puluhan kali karena aset dikonversi menjadi bentuk saham. Berapa negara rugi bisa sampai triliunan karena sekali transaksi itu ada pajak akta jual beli sebesar 7,5% yang tidak dibayar," tutupnya. (Amu)

Topik : penghindaran pajak, pajak properti, hotman paris
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
Kamis, 14 Juli 2016 | 13:25 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 07 November 2017 | 09:36 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 08 November 2017 | 09:18 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 18 Desember 2017 | 09:53 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 19 Desember 2017 | 09:44 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 10 November 2017 | 09:12 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 20 Desember 2017 | 10:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI