BERITA TERKINI
Ilustrasi.
PHNOM PENH, DDTCNews - Pemerintah Kamboja mengumumkan perpanjangan periode pemberian insentif pajak untuk sektor properti hingga akhir 2025.
Perdana Menteri Hun Manet mengatakan insentif pajak bertujuan membuat harga rumah lebih terjangkau. Dia berharap insentif tersebut juga mampu mendorong kinerja sektor properti dan sektor lain yang terkait.
"Tujuan utama kami adalah untuk mengatasi semua persoalan yang terjadi serta memastikan kelangsungan hidup sektor real estat," katanya, dikutip pada Sabtu (30/11/2024).
Hun Manet mengatakan pemerintah telah memiliki 2 kebijakan untuk mendukung sektor properti dan real estat. Dengan 2 kebijakan tersebut, pemilik properti dan calon pembeli rumah baru diharapkan dapat terbantu.
Kebijakan pertama yakni pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) untuk semua jenis properti hunian senilai di bawah US$70.000 atau sekitar Rp1,1 miliar. Kedua, pembebasan BPHTB bagi pembeli rumah pertama kali dalam proyek perumahan dengan harga properti di bawah US$210.000 atau Rp3,3 miliar.
"Mereka yang belum mendaftarkan hak kepemilikan atas properti harus segera mengurusnya agar memperoleh pembebasan pajak," ujarnya.
Hun Manet menyebut kebijakan serupa juga bakal diberikan kepada pembeli rumah pertama kali di proyek perumahan atau rumah susun senilai lebih dari US$70.000 atau Rp1,1 miliar tetapi di bawah US$210.000 atau Rp3,3 miliar. Kebijakan ini rencananya diberikan hingga akhir 2025.
Dia menjelaskan properti dan real estat memiliki peran penting dalam perekonomian Kamboja. Apabila sektor tersebut kontraksi, dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat dan sektor lainnya seperti perbankan.
Sepanjang 2000 hingga Juli 2024, pemerintah telah mengeluarkan izin untuk pembangunan 66.978 proyek konstruksi di seluruh Kamboja. Proyek ini mencakup total area seluas 194,3 juta meter persegi, dengan perkiraan nilai investasi mencapai US$77,7 miliar.
