Fokus
Data & alat
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Rabu, 01 Juli 2020 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 1 JULI-7 JULI 2020
Selasa, 30 Juni 2020 | 14:14 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase

Hipmi Minta Program Kartu Prakerja Ditunda, Ada Apa?

A+
A-
1
A+
A-
1
Hipmi Minta Program Kartu Prakerja Ditunda, Ada Apa?

Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Mardani H. Maming. (tangkapan layar saat webinar)

JAKARTA, DDTCNews – Pelaku usaha mengapresiasi paket stimulus yang diberikan pemerintah dalam merespons adanya pandemi Covid-19. Namun, ada kebijakan yang perlu ditinjau ulang.

Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Mardani H. Maming mengatakan secara khusus Hipmi melakukan pengawasan pemberian stimulus atau insentif pemerintah kepada seluruh pelaku usaha, terutama di daerah..

"Kami bantu pelaku usaha di daerah agar mampu beradaptasi dengan kondisi saat ini dan mendapat bantuan perbankan dan dalam urusan pajak," katanya dalam sebuah webinar, Kamis (28/5/2020).

Baca Juga: Diperpanjang, Bebas Pajak Hotel dan Restoran Hingga September 2020

Mardani menuturkan sebagian besar anggota Hipmi merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Oleh karena itu, pelaku usaha, terutama di daerah, dapat memanfaatkan fasilitas stimulus yang disediakan pemerintah baik fiskal maupun nonfiskal.

Dia menuturkan selama masa pemantauan dia mengapresiasi paket stimulus yang digelontorkan oleh pemerintah. Namun demikian, sejumlah saran disampaikan sebagai bahan pemerintah melakukan koreksi kebijakan.

Salah satu yang disoroti adalah implementasi kebijakan kartu prakerja. Menurutnya, program tersebut kurang tepat untuk diterapkan saat ini. Pasalnya, banyaknya pegawai yang dirumahkan dan di PHK bukan karena buruknya kinerja perusahaan tapi terdampak pandemi Covid-19.

Baca Juga: 6 Juli 2020, Persidangan di Pengadilan Pajak Dibuka Kembali

Dia menyebutkan pemerintah idealnya fokus kepada UMKM terutama kepada karyawan yang terdampak PHK atau dirumahkan. Bantuan langsung tunai dirasa lebih tepat digelontorkan saat ini kepada pegawai yang dirumahkan untuk dapat bertahan selama masa pandemi.

"Program prakerja sebaiknya ditunda agar bisa ada bantuan langsung kepada pegawai. Di sini peran pemerintah melakukan relaksasi kepada UMKM agar bisa tetap hidup," ungkapnya. (kaw)

Baca Juga: Pemerintah Sebut Realisasi Belanja Bansos Baru 34% dari Target
Topik : kartu prakerja, PHK, virus Corona, bantuan sosial, BLT, Hipmi, stimulus
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 25 Juni 2020 | 15:19 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Rabu, 24 Juni 2020 | 13:43 WIB
TARGET PEMBANGUNAN
Selasa, 23 Juni 2020 | 15:21 WIB
PELAYANAN PAJAK
Selasa, 23 Juni 2020 | 13:24 WIB
KONSULTASI
berita pilihan
Senin, 06 Juli 2020 | 18:22 WIB
PENANGANAN COVID-19
Senin, 06 Juli 2020 | 17:49 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Senin, 06 Juli 2020 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Juli 2020 | 17:30 WIB
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Senin, 06 Juli 2020 | 17:21 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 06 Juli 2020 | 16:48 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 06 Juli 2020 | 16:38 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 06 Juli 2020 | 16:35 WIB
KEUANGAN NEGARA
Senin, 06 Juli 2020 | 16:21 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN
Senin, 06 Juli 2020 | 15:59 WIB
KABUPATEN LOMBOK UTARA