KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Hati-Hati Judi Berkedok Trading, Ribuan Situs Ilegal Diblokir Bappebti

Redaksi DDTCNews | Jumat, 04 Februari 2022 | 11:37 WIB
Hati-Hati Judi Berkedok Trading, Ribuan Situs Ilegal Diblokir Bappebti

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memblokir 1.222 situs web perdagangan berjangka komoditi ilegal serta permainan judi berkedok trading. Plt. Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana menjelaskan pengawasan dilakukan terhadap aktivitas perdagangan berjangka komoditi tak berizin, termasuk berupa binary option (opsi biner).

"Sepanjang 2021, Bappebti bekerja sama dengan Kemenkominfo memblokir 1.222 domain situs website tanpa izin dan judi berkedok trading," ujar Wisnu dikutip dari keterangan pers, Jumat (4/2/2022).

Dari ribuan situs ilegal tersebut, ada 92 domain binary option yang diblokir seperti Binomo, IQ Option, Olymptrade, Quotex, serta platform sejenis lain. Bappebti juga membolikir 336 robot trading seperti Net89/SmartX, Auto Trade Gold, Viral Blast, Raibot Look, DNA Pro, EA 50, Sparta, fin88, Fsp Akademi Pro, dan perusahaan lain sejenis.

Baca Juga:
WP Penerima Tax Holiday IKN Juga Berhak Dapat Pembebasan PPh Potput

Wisnu mengungkapkan binary option sejatinya adalah kegiatan judi daring berkedok trading di bidang perdagangan berjangka komoditi. Aplikasi binary option yang beredar saat ini, ujarnya, tidak memiliki legalitas di Indonesia. Apabila terjadi perselisihan (dispute) antara nasabah dan penyedia, ujar Wisnu, Bappebti selaku regulator tidak bisa memfasilitasi nasabah dalam rangka mediasi.

Wisnu lantas mengilustrasikan seorang pengguna binary option yang hanya menebak harga suatu instrumen keuangan seperti forex, kripto, atau indeks saham akan mengalami kenaikan atau penurunan dalam waktu dekat. Apabila tebakannya benar, dia akan mendapat keuntungan yang besarnya tidak sampai 100% dari modal. Apabila tebakan salah, dia akan menderita kerugian sampai 100% modal.

"Untuk itu pemerintah mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur iklan, promosi, penawaran aplikasi atau situs web opsi biner," kata Wisnu.

Baca Juga:
Tawarkan Investasi Sukuk Ritel, Kemenkeu: Tarif Pajaknya Lebih Rendah

Wisnu juga menyinggung maraknya penawaran investasi forex dengan dalih melakukan penjualan robot trading. Masyarakat dijanjikan keuntungan konsisten dan pembagian keuntungan dengan penjual robot trading. Bagi anggota yang dapat merekrut anggota baru untuk bergabung, juga dijanjikan mendapat bonus berupa sponsorship.

"Entitas-entitas tersebut menggalang dana masyarakat melalui paket-paket investasi dengan menggandeng pialang berjangka luar negeri yang tentunya tidak memiliki izin usaha sebagai pialang berjangka dari Bappebti," kata Wisnu.

Secara umum, sepanjang 2021 lalu, selain binary option dan penawaran paket investasi forex berkedok penjualan robot trading, situs web yang diblokir Bappebti adalah duplikasi situs web pialang berjangka yang sudah berizin, serta situs web introducing broker (perantara) seperti OctaFX, FBS, dan sejenisnya. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 18 Mei 2024 | 15:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

WP Penerima Tax Holiday IKN Juga Berhak Dapat Pembebasan PPh Potput

Kamis, 16 Mei 2024 | 18:00 WIB PERDAGANGAN BERJANGKA

Bappebti Rilis Rating Pialang Berjangka Periode Januari-Maret 2024

BERITA PILIHAN
Sabtu, 18 Mei 2024 | 15:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

WP Penerima Tax Holiday IKN Juga Berhak Dapat Pembebasan PPh Potput

Sabtu, 18 Mei 2024 | 14:45 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Barang dari Luar Negeri Sampainya Lama, Pasti Kena Red Line Bea Cukai?

Sabtu, 18 Mei 2024 | 11:30 WIB PER-6/PJ/2011

Berapa Batas Nilai Zakat yang Bisa Dijadikan Pengurang Pajak?

Sabtu, 18 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Membuat NIK dan NPWP Tak Bisa Dipadankan

Sabtu, 18 Mei 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pungut PPN Atas Penyerahan Hasil Tembakau? Pakai Dokumen CK-1

Sabtu, 18 Mei 2024 | 10:00 WIB BPJS KESEHATAN

Pemerintah Pastikan Belum akan Ubah Besaran Iuran BPJS Kesehatan

Sabtu, 18 Mei 2024 | 09:35 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Siap-Siap, Coretax System Bisa Rekam Data Transaksi Wajib Pajak