BERITA TERKINI
Warga mengisi bahan bakar minyak (BBM) ke kendaraan mereka di SPBU Pertamina, Kuningan, Jakarta, Jumat (14/1/2022). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz
JAKARTA, DDTCNews – Harga minyak mentah terus melanjutkan tren kenaikan. Merespons kondisi tersebut, DPR RI mengingatkan pemerintah agar tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Anggota Komisi VI DPR RI Amin mengatakan kenaikan harga BBM bersubsidi berpotensi mengganggu upaya pemulihan ekonomi di dalam negeri yang terdampak pandemi Covid-19.
“Kalau harga BBM naik, ini akan menurunkan daya beli masyarakat yang saat ini masih megap-megap. Jika daya beli kembali turun, maka program pemulihan ekonomi nasional bisa gagal," kata Amin dalam keterangan resminya, Rabu (9/3/2022).
Dia menegaskan kenaikan harga BBM bukan hanya memengaruhi sektor transportasi tapi juga menimbulkan multiplier effect.
Menurutnya, kenaikan biaya transportasi nantinya akan berdampak pada kenaikan harga-harga bahan pokok yang sangat membebani rakyat menengah ke bawah. Sejalan dengan risiko tersebut, pelaku UMKM hingga industri besar pun akan merasakan dampak negatifnya.
“Tanpa kenaikan harga BBM subsidi, sejumlah bahan pokok sudah naik karena pemerintah gagal mengelola stabilisasi pasokan. Bisa dibayangkan harga bahan pokok akan terus melonjak jika harga BBM naik,” tegasnya.
Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan harga minyak mentah Indonesia pada Februari 2022 lalu ditetapkan US$95,72 per barel, naik dari Januari 2022 yang hanya US$85,89 per barel.
Harga tersebut jauh di atas asumsi pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 senilai US$63 per barel. Kenaikan harga minyak mentah global diduga penyebab mulai naiknya harga BBM di dalam negeri.
Amin memperkirakan invasi Rusia-Ukraina juga turut memicu tren kenaikan harga minyak dunia lebih lama lagi, termasuk Indonesia crude price (ICP).
Amin pun mendesak pemerintah untuk menyiapkan skenario penambahan subsidi BBM dengan mengalihkan anggaran dari proyek-proyek yang belum mendesak. Dia menekankan, jangan sampai karena ambisi pada proyek tertentu, rakyat harus menanggung beban yang semakin berat.
“Kebijakan pemerintah haruslah pro rakyat. Pemerintah juga harus berani dan punya wibawa di hadapan oligarki maupun kartel komoditas pokok yang bersentuhan dengan perut rakyat,” kata Amin. (sap)
