BERITA TERKINI
Ilustrasi. Gedung Kementerian Keuangan. (foto: Kemenkeu)
JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan menyatakan tidak akan menambah pagu insentif perpajakan pada program pemulihan ekonomi nasional senilai Rp62,83 triliun meski hampir habis dimanfaatkan dunia usaha.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan pagu tidak perlu ditambah karena pemerintah dapat merelokasi anggaran dari pos stimulus lainnya. Untuk itu, ia mendorong dunia usaha untuk memanfaatkan insentif hingga akhir tahun.
"Apakah ini mengubah pagu, enggak juga. Yang jelas dengan fleksibilitas yang kami dapatkan, ini memberi ruang untuk meng-adjust kiri dan kanan, dari atas ke bawah. Defisit enggak bertambah," katanya melalui konferensi video, Jumat (1/10/2021).
Febrio menuturkan setiap sektor usaha memiliki kemampuan untuk pulih yang berbeda-beda. Pada sebagian besar sektor usaha, saat ini sudah menunjukkan perbaikan kinerja sedangkan yang lainnya masih mengalami kontraksi.
Kondisi itu membuat pemerintah mengevaluasi pemberian berbagai insentif perpajakan yang telah diberikan sejak awal pandemi antara lain seperti PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh final UMKM DTP.
Kemudian, insentif pembebasan PPh Pasal 22 impor, pembebasan bea masuk, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat, penurunan tarif PPh badan, serta PPN atas sewa unit di mal DTP.
Selain itu, ada juga insentif untuk mendorong konsumsi kelas menengah, yaitu pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) DTP untuk kendaraan bermotor (mobil) dan PPN DTP untuk rumah.
Untuk sektor usaha yang telah pulih, pembebasan PPh Pasal 22 impor, diskon angsuran PPh Pasal 25, dan restitusi PPN dipercepat dihentikan pada Juni 2021. Sementara itu, sektor yang belum pulih akan tetap mendapatkan insentif tersebut hingga akhir tahun.
Sektor-sektor usaha yang belum pulih antara lain seperti jasa pendidikan; jasa kesehatan; sektor angkutan darat, air, dan udara; penyedia jasa akomodasi; serta konstruksi. Pemerintah berharap sektor usaha terus memanfaatkan insentif hingga periodenya berakhir pada Desember 2021.
"Mengenai pagu, enggak masalah. Kami tetap bisa melakukan disiplin fiskal yang kuat," ujar Febrio. (rig)
