Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Literasi
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Gagalkan Kebijakan Pajak Biden, Korporasi Makin Gencar Lobi Politik

A+
A-
0
A+
A-
0
Gagalkan Kebijakan Pajak Biden, Korporasi Makin Gencar Lobi Politik

Presiden AS Joe Biden. ANTARA FOTO/REUTERS/Carlos Barria/FOC/djo

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Korporasi-korporasi besar AS mulai melancarkan lobi-lobi politik untuk menggagalkan kebijakan pajak yang diusung oleh Presiden AS Joe Biden.

Perusahaan besar dari berbagai sektor mulai dari farmasi, perbankan, migas, manufaktur, hingga teknologi dikabarkan mulai merancang strategi untuk menggerus dukungan anggota parlemen dari Partai Demokrat atas proposal kebijakan pajak Biden.

"Business Roundtable sedang melancarkan kampanye untuk menghentikan rencana kenaikan pajak," ujar Juru Bicara Business Roundtable Jessica Boulanger seperti dilansir The Washington Post, Kamis (2/9/2021).

Baca Juga: Terdakwa Tidak Hadir, Perkara Pidana Perpajakan Tetap Dapat Diputus

Tak hanya Business Roundtable, kelompok bisnis yang tergabung dalam RATE Coalition juga akan melancarkan kampanye besar-besaran melalui iklan digital guna menentang rencana kebijakan pajak Biden dan Partai Demokrat.

Kenaikan tarif pajak yang diusung oleh Partai Demokrat dipandang menekan daya saing korporasi sehingga akan menghambat pertumbuhan perekonomian AS. Kelompok pelaku usaha memandang relaksasi pajak justru masih dibutuhkan dunia usaha saat ini.

Seperti diketahui, Biden tengah membutuhkan anggaran yang besar hingga US$3,5 triliun untuk mendukung berbagai programnya dari berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, mitigasi perubahan iklim, hingga kesejahteraan anak.

Baca Juga: Himpun Data Wajib Pajak, Petugas DJP Terjun ke Lapangan

Untuk itu, Biden akan meningkatkan tarif pajak korporasi dan pajak penghasilan orang pribadi, pajak atas capital gains, serta memperkuat kewenangan Internal Revenue Service (IRS) dalam melakukan pengawasan atas kepatuhan wajib pajak.

Tarif pajak korporasi akan dinaikkan dari 21% menjadi 28%. Tarif pajak tertinggi atas penghasilan orang pribadi juga ditingkatkan dari 37% menjadi 39,6%. Tarif pajak baru dari Biden ini rencananya diberlakukan atas penghasilan kena pajak di atas US$400.000,.

Presiden juga akan meningkatkan tarif pajak tertinggi atas capital gains dari 23,8% menjadi 39,6% yang berlaku untuk wajib pajak berpenghasilan di atas US$1 juta. Dengan kenaikan tersebut, presiden berharap terciptanya perlakuan pajak yang sama antara penghasilan yang bersumber dari upah kerja dan capital gains. (rig)

Baca Juga: Otoritas Bebaskan PPN bagi Perusahaan yang Beraktivitas di KEK

Topik : amerika serikat, presiden as joe biden, lobi politik, pajak, kebijakan pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 21 Oktober 2021 | 09:45 WIB
KALIMANTAN SELATAN

Siapkan Dokumen! Pemutihan Pajak Kendaraan Kembali Diadakan Hari Ini

Kamis, 21 Oktober 2021 | 08:26 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

69.431 Wajib Pajak Diperiksa DJP Tahun Lalu

Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA

Tiba di Vienna, 3 Profesional DDTC Siap Timba Ilmu Pajak Internasional

berita pilihan

Kamis, 21 Oktober 2021 | 18:55 WIB
KABUPATEN PINRANG

Himpun Data Wajib Pajak, Petugas DJP Terjun ke Lapangan

Kamis, 21 Oktober 2021 | 18:02 WIB
UU HPP

Diatur dalam UU HPP, Pidana Denda Tidak Dapat Diganti Kurungan

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:32 WIB
LAYANAN PAJAK

Hingga Besok, Kring Pajak Hanya Dapat Dihubungi Lewat Ini

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KINERJA PERINDUSTRIAN

Kurangi Emisi Karbon, Jokowi Dorong Hilirisasi Sawit Lewat Biodiesel

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Kejar Penerimaan, Begini Mekanisme Mutasi Pegawai Ditjen Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:53 WIB
LITERASI PAJAK

Perpajakan.id Versi 2 Rilis Lebih dari 12.000 Peraturan Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:37 WIB
LAYANAN PAJAK

Sore Ini, 2 Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses Wajib Pajak