Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Literasi
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

G24: Konsensus Pajak Global Harus Pertimbangkan Negara Berkembang

A+
A-
0
A+
A-
0
G24: Konsensus Pajak Global Harus Pertimbangkan Negara Berkembang

Ilustrasi.

WASHINGTON DC, DDTCNews – Negara-negara yang tergabung dalam Intergovernmental Group of Twenty Four (G24) memberikan masukan agar konsensus pajak global dapat mempertimbangkan kondisi negara-negara berkembang di seluruh dunia.

G24 memberikan sejumlah rekomendasi dan pertimbangan atas konsensus pajak global mengenai Pilar 1 dan Pilar 2 kepada OECD. Hal ini berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan dari adanya konsensus saat diterapkan di negara-negara berkembang.

“Sangat penting bagi negara-negara berkembang memahami apa yang mereka lakukan dan setujui dalam konsensus pajak global dengan mempertimbangkan masalah yang ada di negaranya,” sebut G24 dalam keterangan resmi, Kamis (23/09/2021).

Baca Juga: Himpun Data Wajib Pajak, Petugas DJP Terjun ke Lapangan

G24 menyatakan setidaknya 8 poin terkait dengan konsensus pajak global tersebut. Pertama, G24 mengapresiasi atas hasil konsensus pajak global untuk mengatasi tantangan digitalisasi di masa Pandemi Covid-19.

Kedua, perlu aturan yang adil, sederhana, dan mampu diimplementasikan secara efektif di negara-negara berkembang. Ketiga, persentase minimal residual profit (seluruh laba di atas 10% penghasilan) dinaikkan menjadi di atas 30%. Apabila tidak dinaikkan, G24 memperkirakan negara-negara berkembang bakal kehilangan sumber pendapatan pajak.

Keempat, perlu memasukan mekanisme penyelesaian sengketa yang mengikat secara efektif, baik negara maju maupun berkembang akibat penerapan pilar satu dan kedua. Meski demikian, hal yang perlu ditekankan dilakukan adalah pencegahan terjadinya sengketa itu.

Baca Juga: Otoritas Bebaskan PPN bagi Perusahaan yang Beraktivitas di KEK

Kelima, perlu mekanisme koordinasi yang tepat dalam penerapan pajak layanan digital. Negara tidak boleh menerapkan pajak layanan digital yang berkaitan dengan yurisdiksi pajak di negara lain dan berada di bawah kerangka Pilar 1 dan Pilar 2 secara sepihak.

Keenam, perlu tarif pajak minimum yang tinggi di bawah aturan yang disepakati sehingga yurisdiksi yang selama ini menerapkan tarif pajak minimum yang rendah dapat mengenakan tarif yang sama dengan yurisdiksi lain yang mengenakan tarif yang tinggi.

Ketujuh, G24 mendukung pengenaan tarif pajak minimum yang tinggi. Namun, G24 menilai perlu adanya aturan pengenaan tarif berbasis transaksi tanpa pengecualian pengembalian yang mengurangi efektivitas penerapannya.

Baca Juga: Diatur dalam UU HPP, Pidana Denda Tidak Dapat Diganti Kurungan

Kedelapan, tanpa mempertimbangkan rekomendasi negara G24 tersebut maka penerapan konsunsus pajak global menjadi tidak optimal bahkan tidak berkelanjutan untuk jangka panjang.

G24 mewakili kepentingan negara berkembang dalam masalah ekonomi yang terdiri dari 28 negara anggota ditambah China. Enam dari negara-negara G24 juga merupakan anggota G20 antara lain Argentina, Brasil, Cina, India, Meksiko, dan Afrika Selatan.

Selain anggota G20, 12 anggota G24 lainnya juga merupakan anggota Inclusive Framework antara lain Kolombia, Pantai Gading, Mesir, Gabon, Haiti, Kenya, Maroko, Nigeria, Pakistan, Peru, Sri Lanka , dan Trinidad dan Tobago. (rizki/rig)

Baca Juga: Hingga Besok, Kring Pajak Hanya Dapat Dihubungi Lewat Ini

Topik : amerika serikat, G24, negara berkembang, oecd, konsensus pajak global, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Rizki Zakariya

Kamis, 23 September 2021 | 12:56 WIB
Ulasan menarik dan kekinian
1

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 21 Oktober 2021 | 09:45 WIB
KALIMANTAN SELATAN

Siapkan Dokumen! Pemutihan Pajak Kendaraan Kembali Diadakan Hari Ini

Kamis, 21 Oktober 2021 | 08:26 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

69.431 Wajib Pajak Diperiksa DJP Tahun Lalu

Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA

Tiba di Vienna, 3 Profesional DDTC Siap Timba Ilmu Pajak Internasional

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Awasi Wajib Pajak, Ini yang Dimanfaatkan DJP

berita pilihan

Kamis, 21 Oktober 2021 | 18:55 WIB
KABUPATEN PINRANG

Himpun Data Wajib Pajak, Petugas DJP Terjun ke Lapangan

Kamis, 21 Oktober 2021 | 18:02 WIB
UU HPP

Diatur dalam UU HPP, Pidana Denda Tidak Dapat Diganti Kurungan

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:32 WIB
LAYANAN PAJAK

Hingga Besok, Kring Pajak Hanya Dapat Dihubungi Lewat Ini

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KINERJA PERINDUSTRIAN

Kurangi Emisi Karbon, Jokowi Dorong Hilirisasi Sawit Lewat Biodiesel

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Kejar Penerimaan, Begini Mekanisme Mutasi Pegawai Ditjen Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:53 WIB
LITERASI PAJAK

Perpajakan.id Versi 2 Rilis Lebih dari 12.000 Peraturan Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:37 WIB
LAYANAN PAJAK

Sore Ini, 2 Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses Wajib Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:00 WIB
MALAYSIA

Pengenaan Pajak Pariwisata Kembali Ditunda Hingga 2023