Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

FIA UB & Komwas Perpajakan Gelar Kuliah Umum di Malang

0
0

(foto: prasetya.ub.ac.id)

MALANG,DDTCNews – Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya (UB) bekerja sama dengan Komite Pengawas (Komwas) Perpajakan menyelenggarakan kuliah umum bertajuk ‘Menumbuhkan Kepedulian Generasi Milenial dalam Pengawasanterhadap Pelaksanaan Kebijakan dan Administrasi Perpajakan’ pada Senin (29/4/2019) bertempat di Aula Lantai 4 Gedung A FIA UB, Malang.

Kuliah umum pajak ini dibuka secara langsung oleh Dekan FIA UB Bambang Supriyono. Dalam sambutannya, Bambang menyampaikan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas dukungan sehingga prodi pajak FIA UB memperoleh akreditasi A.

"Seumpama ada acara besar seperti ini saya harap DJP mau menjalin kerja sama dengan FIA UB khususnya prodi perpajakan," ujarnya seperti dilansir dari laman resmi Humas UB, prasetya.ub.ac.id.

Baca Juga: Universitas Brawijaya Gelar Seminar Perpajakan, Tertarik Ikutan?

Adapun narasumber yang memberi materi dalam kuliah umum tersebut adalah Ketua Komwas Perpajakan Gunadi beserta tiga Anggota Komwas Perpajakan yaitu B. Raksaka Mahi, Sumihar Petrus Tambunan, dan Joko Wiyono.

Dalam pemaparannya, Gunadi mengatakan tugas dan fungsi komite perpajakan membantu menteri keuangan melakukan pengawasan terhadap Badan Kebijakan Fiskal (tax policy), DJP dan DJBC (tax administration).

"Pengawasan kita fokus ke hal yang strategis dan substantif seperti peraturan perundang-undangan, kebijakan, sistem dan prosedur," jelasnya.

Baca Juga: Institut STIAMI Gelar Talkshow & Kompetisi Pajak, Tertarik?

Kemudian, dalam sesinya, B. Raksaka Mahi menjelaskan bahwa standar pengawasan peraturan dan kebijakan perpajakan ada dua, yaitu preventif dan kuratif. Dalam pengawasannya, peran Komwas Perpajakan bersifat preventif.

“Komite tidak terlibat langsung secara formal dalam penyusunan peraturan (memberikan endorsement),” katanya.

Adapun Sumihar Petrus Tambunan berbicara terkait fokus kerja Komwas Perpajakan pada tahun ini. Menurutnya, ada tiga poin fokus pengawasan pajak pada 2019, antara lain pertama, penguatan pelayanan perpajakan seperti perluasan tempat pemberian pelayanan (simplifikasi registrasi).

Baca Juga: Masih Ada Waktu, Ayo Ikutan Tax Planning Competition 2019

Kedua, penegakan hukum seperti peningkatan mutu pemeriksaan melalui perbaikan tata kelola pemeriksaan dan evidence base audit. Ketiga, pengawasan kepatuhan perpajakan seperti penerapan pengawasan wajib pajak berbasis risiko (Compliance Risk Management/CRM).

"Fokus pengawasan perpajakan 2019 diarahkan untuk mendorong peningkatan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan serta menjaga iklim investasi," ungkapnya.

Terakhir, Joko Wiyono menambahkan, selain fokus pengawasan pajak 2019, Komwas Perpajakan juga fokus pada kepabeanan dan cukai. Agendanya antara lain pertama, perbaikan dwelling time seperti percepatan layanan pusat logistik.

Baca Juga: Masuk ke Era 4.0, Akuntan akan Ketinggalan Zaman?

Kedua, melanjutkan penertiban importir, eksportir dan cukai berisiko tinggi ( PIBT, PEBT, dan PCBT) bersinergi dengan DJP, TNI, Polri, dan Kejaksaan. Ketiga, sinergi antara DJP dan DJBC terkait joint program, joint analysis, joint audit, integrasi data dan proses bisnis.

Keempat, implementasi kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus Perguruan Tinggi dan Kawasan Ekonomi Khusus wisata budaya.Kelima, ekstensifikasi cukai atau penambahan barang kena cukai (BKC) baru seperti kemasan plastik. (Amu)

Baca Juga: Pengembangan KEK Singasari akan Libatkan UB dan Unisma

"Seumpama ada acara besar seperti ini saya harap DJP mau menjalin kerja sama dengan FIA UB khususnya prodi perpajakan," ujarnya seperti dilansir dari laman resmi Humas UB, prasetya.ub.ac.id.

Baca Juga: Universitas Brawijaya Gelar Seminar Perpajakan, Tertarik Ikutan?

Adapun narasumber yang memberi materi dalam kuliah umum tersebut adalah Ketua Komwas Perpajakan Gunadi beserta tiga Anggota Komwas Perpajakan yaitu B. Raksaka Mahi, Sumihar Petrus Tambunan, dan Joko Wiyono.

Dalam pemaparannya, Gunadi mengatakan tugas dan fungsi komite perpajakan membantu menteri keuangan melakukan pengawasan terhadap Badan Kebijakan Fiskal (tax policy), DJP dan DJBC (tax administration).

"Pengawasan kita fokus ke hal yang strategis dan substantif seperti peraturan perundang-undangan, kebijakan, sistem dan prosedur," jelasnya.

Baca Juga: Institut STIAMI Gelar Talkshow & Kompetisi Pajak, Tertarik?

Kemudian, dalam sesinya, B. Raksaka Mahi menjelaskan bahwa standar pengawasan peraturan dan kebijakan perpajakan ada dua, yaitu preventif dan kuratif. Dalam pengawasannya, peran Komwas Perpajakan bersifat preventif.

“Komite tidak terlibat langsung secara formal dalam penyusunan peraturan (memberikan endorsement),” katanya.

Adapun Sumihar Petrus Tambunan berbicara terkait fokus kerja Komwas Perpajakan pada tahun ini. Menurutnya, ada tiga poin fokus pengawasan pajak pada 2019, antara lain pertama, penguatan pelayanan perpajakan seperti perluasan tempat pemberian pelayanan (simplifikasi registrasi).

Baca Juga: Masih Ada Waktu, Ayo Ikutan Tax Planning Competition 2019

Kedua, penegakan hukum seperti peningkatan mutu pemeriksaan melalui perbaikan tata kelola pemeriksaan dan evidence base audit. Ketiga, pengawasan kepatuhan perpajakan seperti penerapan pengawasan wajib pajak berbasis risiko (Compliance Risk Management/CRM).

"Fokus pengawasan perpajakan 2019 diarahkan untuk mendorong peningkatan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan serta menjaga iklim investasi," ungkapnya.

Terakhir, Joko Wiyono menambahkan, selain fokus pengawasan pajak 2019, Komwas Perpajakan juga fokus pada kepabeanan dan cukai. Agendanya antara lain pertama, perbaikan dwelling time seperti percepatan layanan pusat logistik.

Baca Juga: Masuk ke Era 4.0, Akuntan akan Ketinggalan Zaman?

Kedua, melanjutkan penertiban importir, eksportir dan cukai berisiko tinggi ( PIBT, PEBT, dan PCBT) bersinergi dengan DJP, TNI, Polri, dan Kejaksaan. Ketiga, sinergi antara DJP dan DJBC terkait joint program, joint analysis, joint audit, integrasi data dan proses bisnis.

Keempat, implementasi kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus Perguruan Tinggi dan Kawasan Ekonomi Khusus wisata budaya.Kelima, ekstensifikasi cukai atau penambahan barang kena cukai (BKC) baru seperti kemasan plastik. (Amu)

Baca Juga: Pengembangan KEK Singasari akan Libatkan UB dan Unisma
Topik : kampus, kuliah umum pajak, universitas brawijaya
Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Rabu, 11 September 2019 | 14:15 WIB
STHI JENTERA
Rabu, 11 September 2019 | 13:00 WIB
STHI JENTERA
Rabu, 28 Agustus 2019 | 14:04 WIB
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Rabu, 28 Agustus 2019 | 13:03 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
berita pilihan
Rabu, 24 Oktober 2018 | 16:45 WIB
KULIAH HUKUM PAJAK
Senin, 18 Desember 2017 | 16:01 WIB
FEB UNIVERSITAS AIRLANGGA
Senin, 30 April 2018 | 06:31 WIB
KULIAH UMUM FEB UGM
Senin, 12 November 2018 | 18:10 WIB
BEASISWA
Minggu, 04 September 2016 | 16:01 WIB
SOSIALISASI TAX AMNESTY UI
Selasa, 09 Juli 2019 | 19:44 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Kamis, 14 Maret 2019 | 17:52 WIB
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:13 WIB
INDEF-FEB UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Kamis, 11 April 2019 | 16:37 WIB
KULIAH UMUM & OPREC DDTC
Kamis, 11 April 2019 | 10:37 WIB
EDUKASI PAJAK