Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Fakta & Kondisi Sebenarnya Jadi Inti Penyusunan TP Doc

1
1

Senior Partner DDTC Danny Septriadi saat memberikan pemaparan dalam diskusi bertajuk 'Kupas Tuntas Transfer Pricing di Indonesia’, Kamis (18/7/2019).

JAKARTA, DDTCNews – Kompartemen Akuntan Perpajakan Ikatan Akuntan Indonesia (KAPj IAI) menggelar diskusi tentang transfer pricing. Perspektif dari praktisi dijabarkan secara lugas dalam diskusi kali ini.

Senior Partner DDTC Danny Septriadi mengatakan terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun dokumen transfer pricing (TP Doc). Faktor - faktor tersebut akan menentukan derajat kewajaran harga transfer ketika diuji oleh otoritas pajak.

“Dari perspektif praktisi yang paling penting itu jangan sampai terlupa adalah memahami proses bisnis perusahaan secara keseluruhan,” katanya dalam diskusi bertajuk 'Kupas Tuntas Transfer Pricing di Indonesia’, Kamis (18/7/2019).

Baca Juga: Soal Penanganan Kasus Transfer Pricing, Ini 2 Aspek yang Perlu Diatasi

Danny menyampaikan pemahaman atas karakter perusahaan bukan hanya pada lingkup yang sempit. Pemahaman lebih luas dibutuhkan, terutama terkait bagaimana proses bisnis dijalankan berdasarkan jenis industrinya.

Hal ini menjadi penting karena setiap jenis industri mempunyai karakteristik yang berbeda. Dengan demikian, pendekatan dalam menyusun TP Doc juga secara otomatis berbeda.

“Setiap industri berbeda-beda pendekatannya baik dari sisi biaya, bagaimana proses bisnis, hingga menghitung margin usaha. Jadi, penting untuk memahami karakter industri jangan sampai terlewat karena yang lain itu sifatnya tambahan,” paparnya.

Baca Juga: Dua Pakar DDTC Berkontribusi dalam Ulasan Transfer Pricing 25 Negara

Selain itu, hal lain yang harus diperhatian dalam menyusun TP Doc adalah melakukan review perusahaan secara menyeluruh. Tinjauan ini antara lain mencakup bagaimana kontrak dijalankan hingga kinerja laporan keuangan.

Keseluruhan tahapan ini, lanjut Danny, untuk memastikan TP Doc yang disusun berdasarkan fakta sebenarnya dari kinerja korporasi. Dengan demikian, dokumen yang disusun bisa memenuhi aspek kewajaran dan berdasarkan fakta sebenarnya.

“Inti dalam transfer pricing itu adalah berdasarkan fakta dan kondisi yang sebenarnya. Satu hal itu kelihatannya sepele tapi hampir semua sengketatransfer pricing adalah sengketa fakta dan jarang yang terkait hukum atau question of law,” imbuhnya.

Baca Juga: KPK: Awasi Pelanggaran Pajak Sektor Sumber Daya Alam

“Dari perspektif praktisi yang paling penting itu jangan sampai terlupa adalah memahami proses bisnis perusahaan secara keseluruhan,” katanya dalam diskusi bertajuk 'Kupas Tuntas Transfer Pricing di Indonesia’, Kamis (18/7/2019).

Baca Juga: Soal Penanganan Kasus Transfer Pricing, Ini 2 Aspek yang Perlu Diatasi

Danny menyampaikan pemahaman atas karakter perusahaan bukan hanya pada lingkup yang sempit. Pemahaman lebih luas dibutuhkan, terutama terkait bagaimana proses bisnis dijalankan berdasarkan jenis industrinya.

Hal ini menjadi penting karena setiap jenis industri mempunyai karakteristik yang berbeda. Dengan demikian, pendekatan dalam menyusun TP Doc juga secara otomatis berbeda.

“Setiap industri berbeda-beda pendekatannya baik dari sisi biaya, bagaimana proses bisnis, hingga menghitung margin usaha. Jadi, penting untuk memahami karakter industri jangan sampai terlewat karena yang lain itu sifatnya tambahan,” paparnya.

Baca Juga: Dua Pakar DDTC Berkontribusi dalam Ulasan Transfer Pricing 25 Negara

Selain itu, hal lain yang harus diperhatian dalam menyusun TP Doc adalah melakukan review perusahaan secara menyeluruh. Tinjauan ini antara lain mencakup bagaimana kontrak dijalankan hingga kinerja laporan keuangan.

Keseluruhan tahapan ini, lanjut Danny, untuk memastikan TP Doc yang disusun berdasarkan fakta sebenarnya dari kinerja korporasi. Dengan demikian, dokumen yang disusun bisa memenuhi aspek kewajaran dan berdasarkan fakta sebenarnya.

“Inti dalam transfer pricing itu adalah berdasarkan fakta dan kondisi yang sebenarnya. Satu hal itu kelihatannya sepele tapi hampir semua sengketatransfer pricing adalah sengketa fakta dan jarang yang terkait hukum atau question of law,” imbuhnya.

Baca Juga: KPK: Awasi Pelanggaran Pajak Sektor Sumber Daya Alam
Topik : transfer pricing, KAPj IAI, IAI, TP Doc
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
berita pilihan
Selasa, 04 Desember 2018 | 14:21 WIB
KEBIJAKAN ANGGARAN
Senin, 24 Oktober 2016 | 14:02 WIB
TAX AMNESTY
Kamis, 25 April 2019 | 13:16 WIB
PEMBANGKIT LISTRIK
Jum'at, 26 April 2019 | 18:57 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 November 2018 | 14:53 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Kamis, 06 Juni 2019 | 08:15 WIB
REFORMASI PAJAK
Rabu, 10 Juli 2019 | 10:31 WIB
INSENTIF FISKAL
Selasa, 07 Mei 2019 | 15:33 WIB
REFORMA AGRARIA
Rabu, 10 Juli 2019 | 12:54 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Selasa, 07 Mei 2019 | 16:20 WIB
INSENTIF FISKAL