Fokus
Reportase
Perpajakan.id

Evaluasi Pelaksanaan PPN PMSE, Ini Catatan Komwasjak

A+
A-
1
A+
A-
1
Evaluasi Pelaksanaan PPN PMSE, Ini Catatan Komwasjak

Akademisi UI sekaligus anggota Komwasjak Haula Rosdiana.

JAKARTA, DDTCNews - Pelaksanaan pemungutan pajak dari sektor digital, khususnya PPN PMSE, tak luput dari sejumlah catatan. Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) Kementerian Keuangan menyampaikan beberapa poin evaluasi terkait kebijakan yang sudah bejalan sejak 2020 tersebut.

Akademisi Universitas Indonesia yang juga anggota Komwasjak, Haula Rosdiana, mengatakan pelaksanaan pemungutan pajak atas ekonomi digital masih belum dilengkapi dengan ketersediaan data yang mumpuni.

"Dari 151, hanya 17 pemungut PPN PMSE yang laporan keuangannya tersedia di Orbis. Ini menjadi PR tersendiri," ujar Haula dalam webinar bertajuk Perpajakan Di Era Digital: Menelaah UU HPP, dikutip Jumat (15/10/2021).

Baca Juga: Di Negara Ini, Unggah Bukti Transaksi Kena Pajak Bisa Dapat Mobil Baru

Berdasarkan materi yang dipaparkan, saat ini masih belum tersedia data pembanding yang dapat digunakan untuk menguji kepatuhan pemungut PPN PMSE dalam melakukan pelaporan dan penyetoran PPN.

Laporan kuartalan yang dilaporkan oleh pemungut PPN PMSE kepada Ditjen Pajak (DJP) juga berupa data gelondongan dan bukan data per transaksi. Akibatnya, data tersebut tak dapat digunakan sebagai pembanding terhadap pengkreditan pajak masukan.

Lebih lanjut, saat ini DJP juga belum memiliki data mengenai penghasilan yang diberikan oleh pemungut PPN PMSE luar negeri kepada influencer Indonesia. Hal ini menghambat penggalian potensi pajak terhadap para influencer media sosial.

Baca Juga: Bantu UMKM dan Manufaktur, China Percepat Restitusi PPN

Dari sisi regulasi dan prosedur, Komwasjak mencatat saat ini belum ada mekanisme kontrol terhadap kebenaran jumlah PPN yang disetorkan. Mekanisme penyelesaian sengketa, penagihan, dan pengenaan sanksi juga masih belum tersedia.

Terlepas dari temuan-temuan ini, Haula mengapresiasi dukungan pemerintah terhadap Komwasjak ketika komite tersebut berusaha melakukan pengamatan terhadap pemajakan atas ekonomi digital dan khususnya PPN PMSE.

"Teman-teman di pemerintahan spirit kolaborasinya bagus sekali. Ketika kami lakukan pengamatan kami tidak dianggap ingin mencampuri. Semua sama spiritnya ingin sistem perpajakan itu menjadi lebih baik," ujar Haula. (sap)

Baca Juga: Susun Belanja 2023, Kementerian dan Lembaga Perlu Perhatikan Tarif PPN

Topik : PPN, PPN PMSE, pajak digital, ekonomi digital, influencer, Komwasjak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 07 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Daftar Jasa Kesenian dan Hiburan yang Kena & Tidak Kena PPN

Jum'at, 06 Mei 2022 | 16:00 WIB
KONSULTASI PAJAK

Penyerahan ke Pemungut PPN Besaran Tertentu, Berapa Kode Fakturnya? 

berita pilihan

Senin, 16 Mei 2022 | 16:00 WIB
PER-19/PJ/2021

Ketidaksesuaian Penyetoran Pajak Belanja Daerah, KPP Bisa Minta Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 15:30 WIB
PER-19/PJ/2021

Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 14:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Pengecualian Ketentuan Faktur Pajak yang Dibuat PKP Pedagang Eceran

Senin, 16 Mei 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Bakal Evaluasi Aturan Pajak dari Luar Daerah Pabean

Senin, 16 Mei 2022 | 13:00 WIB
CHINA

Bantu UMKM dan Manufaktur, China Percepat Restitusi PPN

Senin, 16 Mei 2022 | 12:55 WIB
DATA PPS HARI INI

4,5 Bulan PPS Berjalan, Harta WP yang Diungkap Tembus Rp86,7 Triliun

Senin, 16 Mei 2022 | 12:30 WIB
KAMUS CUKAI

Apa Itu Pagu Penundaan dalam Pembayaran Cukai?

Senin, 16 Mei 2022 | 12:00 WIB
CALL FOR PAPER DJP 2022

DJP Adakan Lomba Penulisan Makalah dengan Total Hadiah Rp52,5 Juta

Senin, 16 Mei 2022 | 11:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Menginput Nomor Seri Faktur Pajak di e-Faktur Versi 3.2