LAPORAN DDTC DARI MUMBAI

Empat Delegasi DDTC Ikuti Konferensi Pajak Internasional di India

Awwaliatul Mukarromah | Kamis, 07 Desember 2017 | 09:00 WIB
Empat Delegasi DDTC Ikuti Konferensi Pajak Internasional di India

Delegasi DDTC saat menikmati kunjungan ke Gateway of India, Mumbai, sebuah landmark yang dibangun pada masa kolonial untuk menyambut kedatangan Raja dan Ratu Inggris.

MUMBAI, DDTCNews – Di penghujung tahun ini, DDTC kembali mengirimkan empat delegasi untuk mengikuti konferesi pajak kelas dunia yang diselenggarakan oleh Foundation for International (FIT) India selama 7-9 Desember 2017 di ITC Maratha Hotel, Mumbai, India.

Keempat delegasi tersebut antara lain Riyhan Juli Asyir, Fakry, Awwaliatul Mukarromah, dan Tami Putri Pungkasan. Adapun konferensi pajak 2017 ini mengangkat topik besar mengenai instrumen multilateral (multilateral instrument/MLI) yang akan mewadahi implementasi proyek base erosion and profit shifting (BEPS).

Para pakar pajak di level internasional turut hadir menjadi narasumber dalam konferensi tahunan ini, di antaranya Kees Van Rad dari Universitas Leiden, Michael Lang dari WU Vienna University of Business and Economics, Direktur Pelayanan Pajak International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) Victor van Kommer, hingga Direktur Pusat Kebijakan dan Administrasi OECD Pascal Saint-Amans.

Baca Juga:
Kebijakan Pajak India Bikin Eksportir Beras Thailand Girang, Ada Apa?

Tak hanya itu, para konsultan pajak dari berbagai kantor konsultan pajak global juga ikut menghadiri acara ini, termasuk perwakilan dari berbagai asosiasi/lembaga seperti International Fiscal Association (IFA), IBFD, International Tax Research and Analysis Foundation (ITRAF), International Tax Center (ITC) Leiden, dan lain sebagainya.

Pada hari pertama, konferensi pajak ini dibuka oleh Roy Rohatgi selaku Direktur Konferensi FIT India. Topik yang dibahas mengenai tantangan dan peluang pelaksanaan MLI sebagai pintu pelaksanaan 15 Aksi proyek BEPS. Beberapa isu BEPS juga dibahas secara spesifik seperti profit split method terkait transfer pricing dan beneficial owner terkait pertukaran informasi pajak.

Selanjutnya, pada hari kedua, topik diskusi mengarah pada dampak global dari implementasi BEPS terhadap perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) serta respons negara-negara di dunia terhadap hal tersebut.

Baca Juga:
Jelang Pemilu, Otoritas Pajak India Bekukan Rekening Partai Oposisi

Adapun, pada hari terakhir, topiknya lebih beragam, mulai isu konflik P3B, transfer pricing, aturan anti-penghindaran pajak , hingga isu bentuk usaha tetap (BUT) artifisial yang semuanya masih terkait dengan proyek BEPS. Acara ini akan ditutup dengan closing remarks dari Roy Rohatgi dan Jan Maarten Slagter selaku CEO IBFD.

Sebagai informasi, konferensi pajak internasional tahunan ini telah diselenggarakan sejak 1995, namun baru pada 2006 acara ini selenggarakan oleh FIT India yang didirikan pada Januari 2006. Lembaga ini berdiri untuk mempromosikan riset dan pengetahuan di bidang pajak internasional.

Keikutsertaan keempat delegasi dalam konferesi pajak di Mumbai ini didukung secara penuh oleh DDTC sebagai salah satu bagian dari Human Resource Development Program (HRDP). Program ini diberikan kepada para profesional DDTC untuk mengikuti berbagai pelatihan dan kursus di mancanegara, termasuk beasiswa untuk melanjutkan pendidikan S2 ke luar negeri.


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara