Fokus
Data & alat
Kamis, 09 April 2020 | 14:58 WIB
STATISTIK PAJAK WARISAN
Rabu, 08 April 2020 | 09:12 WIB
KURS PAJAK 8 APRIL-14 APRIL 2020
Selasa, 07 April 2020 | 13:30 WIB
STATISTIK DAYA SAING PAJAK
Jum'at, 03 April 2020 | 17:01 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Kamis, 09 April 2020 | 15:59 WIB
EDUKASI PAJAK
Selasa, 07 April 2020 | 17:08 WIB
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Selasa, 07 April 2020 | 16:45 WIB
STISIPOL PAHLAWAN 12 BANGKA
Kamis, 02 April 2020 | 15:11 WIB
LEE JI-EUN:
Reportase

Efek Virus Corona, DJP Perpanjang Waktu Pengajuan Upaya Hukum WP

A+
A-
3
A+
A-
3
Efek Virus Corona, DJP Perpanjang Waktu Pengajuan Upaya Hukum WP

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) memberikan perpanjangan batas waktu permohonan upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak selama masa pencegahan penyebaran virus Corona.

Perpanjangan waktu ini dimuat dalam Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-156/PJ/2020. Beleid ini ditetapkan dan diteken langsung oleh Dirjen Pajak Suryo Utomo pada 20 Maret 2020 dan mulai berlaku pada tanggal yang sama.

Perpanjangan waktu diberikan kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan upaya hukum yang batas waktu pengajuannya berakhir pada 15 Maret 2020 sampai dengan 30 April 2020. Periode itu sudah ditetapkan sebagai masa keadaan kahar (force majeur) efek virus Corona (COVID-19).

Baca Juga: Pungutan Pajak Diprediksi Meningkat Setelah Pandemi Corona Berlalu

“Diberikan perpanjangan batas waktu untuk pengajuan permohonan sampai dengan tanggal 31 Mei 2020,” demikian bunyi penggalan diktum kedelapan beleid tersebut.

Adapun upaya hukum yang dimaksud adalah pertama, keberatan. Kedua, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua. Ketiga, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak (STP) yang kedua.

Seperti diketahui, dalam beleid tersebut, Dirjen Pajak menetapkan keadaan sebagai akibat penyebaran virus Corona sejak 14 Maret 2020 sampai dengan 30 April 2020. Keadaan itu dianggap sebagai keadaan kahar (force majeur).

Baca Juga: Ini 4 Insentif Pajak Baru Terkait Barang & Jasa untuk Tangani Corona

Kepada wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kewajiban perpajakannya pada periode keadaan kahar diberikan penghapusan sanksi administrasi perpajakan. Simak artikel ‘Dirjen Pajak Rilis Beleid Kebijakan Perpajakan Terkait Efek COVID-19’.

Otorotas pajak juga memberikan kelonggaran peserta amnesti pajak. Wajib pajak orang pribadi yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan terkait keikutsertaan dalam pengampunan pajak – berupa laporan realisasi pengalihan dan investasi harta tambahan dan/atau laporan penempatan harta tambahan—, dapat menyampaikan laporan itu paling lambat 30 April 2020. Simak artikel ‘Efek Virus Corona, DJP Beri Kelonggaran Peserta Amnesti Pajak’. (kaw)

Baca Juga: Wah, Ada Beleid Insentif PPN Barang & Jasa untuk Penanganan Covid-19

Perpanjangan waktu diberikan kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan upaya hukum yang batas waktu pengajuannya berakhir pada 15 Maret 2020 sampai dengan 30 April 2020. Periode itu sudah ditetapkan sebagai masa keadaan kahar (force majeur) efek virus Corona (COVID-19).

Baca Juga: Pungutan Pajak Diprediksi Meningkat Setelah Pandemi Corona Berlalu

“Diberikan perpanjangan batas waktu untuk pengajuan permohonan sampai dengan tanggal 31 Mei 2020,” demikian bunyi penggalan diktum kedelapan beleid tersebut.

Adapun upaya hukum yang dimaksud adalah pertama, keberatan. Kedua, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua. Ketiga, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak (STP) yang kedua.

Seperti diketahui, dalam beleid tersebut, Dirjen Pajak menetapkan keadaan sebagai akibat penyebaran virus Corona sejak 14 Maret 2020 sampai dengan 30 April 2020. Keadaan itu dianggap sebagai keadaan kahar (force majeur).

Baca Juga: Ini 4 Insentif Pajak Baru Terkait Barang & Jasa untuk Tangani Corona

Kepada wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kewajiban perpajakannya pada periode keadaan kahar diberikan penghapusan sanksi administrasi perpajakan. Simak artikel ‘Dirjen Pajak Rilis Beleid Kebijakan Perpajakan Terkait Efek COVID-19’.

Otorotas pajak juga memberikan kelonggaran peserta amnesti pajak. Wajib pajak orang pribadi yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan terkait keikutsertaan dalam pengampunan pajak – berupa laporan realisasi pengalihan dan investasi harta tambahan dan/atau laporan penempatan harta tambahan—, dapat menyampaikan laporan itu paling lambat 30 April 2020. Simak artikel ‘Efek Virus Corona, DJP Beri Kelonggaran Peserta Amnesti Pajak’. (kaw)

Baca Juga: Wah, Ada Beleid Insentif PPN Barang & Jasa untuk Penanganan Covid-19
Topik : KEP-156/2020, virus Corona, DJP, keberatan, sanksi administrasi, STP, DJP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
0/1000
artikel terkait
Rabu, 08 April 2020 | 14:19 WIB
PELAPORAN SPT
Rabu, 08 April 2020 | 13:36 WIB
BANTUAN SOSIAL
Rabu, 08 April 2020 | 12:00 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Rabu, 08 April 2020 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
berita pilihan
Jum'at, 10 April 2020 | 06:00 WIB
KOTA DEPOK
Kamis, 09 April 2020 | 19:19 WIB
PMK 28/2020
Kamis, 09 April 2020 | 18:31 WIB
PMK 28/2020
Kamis, 09 April 2020 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 09 April 2020 | 17:56 WIB
DKI JAKARTA
Kamis, 09 April 2020 | 17:35 WIB
PENGADILAN PAJAK (5)
Kamis, 09 April 2020 | 17:32 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Kamis, 09 April 2020 | 17:09 WIB
STIMULUS ATASI VIRUS CORONA