JAKARTA, DDTCNews – Persoalan lambannya dwelling time di beberapa pelabuhan yang sempat membuat geram Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, kini menjadi fokus utama satuan tugas (satgas) percepatan pelaksanaan kebijakan ekonomi.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai masalah dwelling time menjadi penting lantaran berkaitan dengan banyak hal, terutama masalah logistik.
“Kita akan rapatkan dalam kesempatan terpisah. Urusan dwelling time ini kan lebih banyak berkaitan dengan masalah prosedur dan infrastruktur,” katanya saat memimpin rapat koordinasi satgas, Rabu (21/9).
Laporan Logistic Index 2016 yang dirilis World Bank atau Bank Dunia menyebutkan kinerja logistik Indonesia terus menurun sejak 2014 lalu, terutama dari aspek infrastruktur.
Sementara itu Ketua Kelompok Kerja III Satgas Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Mirza Adityaswara menuturkan sekitar 70% pengeluaran perusahaan pelayaran terserap untuk memenuhi kebutuhan operasional di wilayah darat seperti di pelabuhan, pergudangan, dan truk pengangkut, sedangkan pemenuhan kebutuhan perjalanan laut seperti operasional kapal dan biaya bahan bakar hanya menyerap sekitar 30% dari keseluruhan pengeluaran.
Selain masalah dwelling time, satgas juga terus mengupayakan deregulasi aturan-aturan yang dinilai menghambat pelaksanaan kebijakan ekonomi.
“Kita sudah hilangkan rekomendasi, tapi muncul lagi dalam bentuk kewajiban laporan. Ini tidak boleh terjadi. Saya harap K/L (kementerian/lembaga) lain tidak melakukan hal serupa ” tambah Darmin.
Contohnya, Kementerian Perindustrian telah menghapus persyaratan laporan pertimbangan teknis seperti yang tertuang dalam Permenperin No. 80/2015 tentang Pemberlakukan Standar Nasional Indonesia Kaca secara Wajib. Namun, kemudian muncul aturan baru yang mewajibkan pelaku usaha untuk menyampaikan laporan tertulis.
“Kalau keperluannya untuk mengawasi, kita sudah memiliki portal Indonesia National Single Window (INSW). Datanya lengkap dan detail. Jangan menambah beban lagi,” pungkasnya seperti dikutip laman Kemenko Perekonomian.
Darmin optimistis paket kebijakan ekonomi jilid I – XIII akan segera memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat Indonesia. (Amu)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.