PAJAK INTERNASIONAL

Duh, Sejumlah Agenda Pajak Terdampak Virus Corona! Ini Penjelasan DJP

Redaksi DDTCNews | Senin, 23 Maret 2020 | 17:13 WIB
Duh, Sejumlah Agenda Pajak Terdampak Virus Corona! Ini Penjelasan DJP

Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol.

JAKARTA, DDTCNews – Pandemi virus Corona (COVID-19) mempengaruhi jadwal sejumlah agenda pajak internasional yang diikuti atau melibatkan Ditjen Pajak (DJP).

Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol mengatakan penyebaran virus Corona yang cepat ikut memberikan dampak kepada proses pembahasan kerangka konsensus global untuk menjawab tantangan digitalisasi ekonomi. Kini, pertemuan langsung dipastikan tidak bisa dilakukan.

“Dampak COVID-19 sudah meluas dan mempengaruhi jadwal pertemuan internasional di bidang perpajakan yang sudah diagendakan,” katanya, Senin (23/3/2020).

Baca Juga:
Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

John menuturkan beberapa pertemuan dan pembahasan yang terdampak antara lain terkait dengan Unified Approach (Pillar One) dan GloBE (Pillar Two). Kemudian, pembahasan terkait transfer pricing, tax treaties, dan harmful tax practices juga ikut terdampak.

Selain itu, kegiatan kunjungan langsung seperti on site visit assessment atas pelaksanaan exchange of information on request (EOIR) oleh Sekretariat Global Forum on Transparency and Exchange of Information praktis tidak dapat dilakukan.

Begitu juga dengan rencana kegiatan The Belt and Road Initiative Tax Cooperation Conference (Britacom) di Astana Kazakhstan, Acara yang rencananya berlangsung pada Mei 2020 ini juga kemungkinan besar akan ditunda.

Baca Juga:
Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

"Pertemuan bilateral seperti negosiasi maupun renegosiasi tax treaty banyak yang ditunda atau di-reschedule lagi atau bahkan dibatalkan. Demikian pula rencana pertemuan Mutual Agreement Procedure (MAP) banyak yang dijadwal ulang," imbuhnya.

Terkait dengan konsensus global pajak digital, sambung John, pertemuan secara elektronik menjadi satu-satunya alternatif proses konsolidasi. Namun, dia memastikan semua proses pembahasan tetap dilakukan secara optimal untuk bisa menelurkan kesepakatan global terkait ekonomi digital pada akhir tahun ini.

"Penggunaan teknologi informasi dalam pertemuan-pertemuan internasional di bidang perpajakan akan menjadi model ke depan pascamenyebarnya COVID-19," imbuh John.

Sebelumnya, OECD mengatakan pembahasan dan perumusan upaya multilateral untuk mengatasi tantangan pajak yang muncul dari digitalisasi ekonomi terus berlanjut. Tim Sekretariat OECD bekerja penuh pada proyek tersebut. Pertemuan dengan delegasi diadakan dari jarak jauh. Simak artikel ‘Ada Virus Corona, Bagaimana Nasib Perundingan Konsensus Pajak Digital?’. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

24 Maret 2020 | 02:44 WIB

semoga meskipun dengan teknologi agenda pertemuan mengenai pajak internasional tersebut tetap berjalan lancar dan semoga situasi di Indonesia segera dapat kondusif kembali aamiin.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara

Jumat, 26 April 2024 | 13:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tinggal 4 Hari, DJP: WP Badan Jangan Sampai Telat Lapor SPT Tahunan

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara