Berita
Sabtu, 18 September 2021 | 11:00 WIB
SEJARAH PAJAK DUNIA
Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD
Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB
PAJAK DALAM BERITA
Review
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 17 September 2021 | 16:56 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MAKAU
Jum'at, 17 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 17 September 2021 | 14:00 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 11:44 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 09:30 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Duh, Proposal OECD Dinilai Kurang Wakili Kepentingan Negara Berkembang

A+
A-
1
A+
A-
1
Duh, Proposal OECD Dinilai Kurang Wakili Kepentingan Negara Berkembang

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Sebanyak 3 lembaga nonpemerintah atau non-governmental organisation (NGO) mengkritisi proposal OECD yang telah disetujui lebih dari 130 negara. Proposal itu dinilai tidak cukup mengakomodasi kepentingan negara berkembang.

Ketiga NGO yang bergerak di bidang advokasi keadilan pajak tersebut mencakup Tax Justice Network, Oxfam Internasional, dan Independent Commission for the Reform of International Corporate Taxation (ICRICT).

ICRICT menilai kesepakatan yang diusung melalui Inclusive Framework telah gagal mencerminkan reformasi pajak global yang dibutuhkan dan tidak mencerminkan apa yang diminta oleh negara berkembang.

Baca Juga: Kebijakan Baru PPN e-Commerce Eropa, Pelapak Online Perlu Tahu Ini

“[Permintaan tersebut di antaranya] untuk mendapat realokasi hak pemajakan yang lebih besar dan lebih adil atas laba korporasi multinasional terbesar,” demikian pernyataan ICRICT, dikutip dari Tax Notes International Volume 103 Nomor 2 edisi Juli 2021, Rabu (14/7/2021).

Seperti diketahui, negara-negara yang tergabung dalam Inclusive Framework telah berkomitmen untuk menyelesaikan aspek-aspek teknis dari pendekatan dua pilar tersebut paling lambat pada Oktober 2021 dan akan mulai menerapkan Pilar 1 dan Pilar 2 pada 2023.

Dengan Pilar 1, hak pemajakan atas laba korporasi multinasional akan direalokasikan menuju yurisdiksi pasar tempat korporasi multinasional memperoleh labanya. Sementara itu, melalui Pilar 2, disepakati tarif minimum setidaknya sebesar 15%.

Baca Juga: India Berharap Konsensus Hadirkan Solusi Pemajakan Ekonomi Digital

Terhadap kedua pilar terkait pajak ekonomi digital tersebut, ICRICT menyatakan proposal yang telah disepakati tidak mencerminkan realokasi hak pemajakan yang seimbang, khususnya bagi negara berkembang.

ICRICT menilai tarif minimum global yang disepakati seharusnya sebesar 25%. Dengan kesepakatan sekarang, hal tersebut hanya menguntungkan sebagian negara maju.

Lembaga tersebut mengusulkan agar berbagai negara tetap melanjutkan reformasi unilateral masing-masing, termasuk penerapan DST, dan menegosiasikan kesepakatan selanjutnya dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Baca Juga: Manfaat Pengenaan PPN Produk Digital Tidak Hanya Soal Penerimaan

Alex Cobham, Kepala Eksekutif dari Tax Justice Network mengungkapkan banyak negara tidak akan mendapatkan penerimaan pengganti yang sepadan dari menghapuskan kebijakan unilateral seperti Digital Service Tax (DST).

Terkait Pilar 2, Cobham menilai setiap negara seharusnya dapat memperoleh kesepakatan tarif yang lebih tinggi. “Namun, OECD justru memaksakan suatu tarif yang terlalu kecil di mata negara berkembang dan masih memberi ruang untuk adanya praktik pengalihan laba,” ujar Cobham. (kaw)

Baca Juga: Ikuti Langkah Indonesia, Malaysia Segera Pajaki Google dan Netflix Cs
Topik : ekonomi digital, pajak digital, pajak minimum global, OECD

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 10 September 2021 | 12:00 WIB
PRANCIS

Otoritas Pajak Perlu Tempuh Jurus Ini untuk Pacu Kepatuhan

Kamis, 09 September 2021 | 15:40 WIB
AGENDA PAJAK

IKPI Cabang Jakarta Barat Gelar FGD Soal Pajak e-Commerce

Rabu, 08 September 2021 | 11:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Proposal Pajak OECD Ternyata Bikin Kewenangan Parlemen Tergerus

Selasa, 07 September 2021 | 10:00 WIB
ITALIA

Peraih Nobel Ekonomi Ini Beri Saran Soal Tarif Pajak Minimum Global

berita pilihan

Sabtu, 18 September 2021 | 11:00 WIB
SEJARAH PAJAK DUNIA

Dari Perkara Wiski Sampai Gender, Ini 10 Pemberontakan Pajak Terbesar

Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi

Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD

DBH Perikanan Dihapus dalam RUU HKPD, Ini Alasannya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB
PAJAK DALAM BERITA

WP Tak Diaudit Lebih Berisiko dan NPWP Bendahara Dihapus, Cek Videonya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:00 WIB
BELANDA

Kebijakan Baru PPN e-Commerce Eropa, Pelapak Online Perlu Tahu Ini

Sabtu, 18 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: DJP Kerahkan Pegawai ke Lapangan dan Tebar Email ke WP

Sabtu, 18 September 2021 | 06:00 WIB
KABUPATEN BANGLI

Tak Perlu Repot, Cek Tagihan Pajak PBB Bisa Lewat Aplikasi Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA

Multidisiplin Ilmu, Profesional Pajak Harus Tahu Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu PKP Kegiatan Usaha Tertentu?