EFEK VIRUS CORONA

Duh, Jumlah Pengangguran Bertambah! Ini Data Terbaru BPS

Dian Kurniati | Kamis, 05 November 2020 | 13:58 WIB
Duh, Jumlah Pengangguran Bertambah! Ini Data Terbaru BPS

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto memberikan penjelasan mengenai data ketenagakerjaan. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2020 mencapai 9,77 juta orang.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan jumlah pengangguran tersebut naik 2,67 juta orang dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Menurutnya, penambahan pengangguran tersebut juga turut dipengaruhi pandemi Covid-19.

"Bisa dilihat dampak pengangguran berdasarkan lokasi, peningkatan pengangguran di kota jauh lebih tinggi dibanding di desa," katanya melalui konferensi video, Kamis (5/11/2020).

Baca Juga:
Neraca Perdagangan RI Surplus US$4,47 Miliar pada Maret 2024

Dalam kesempatan tersebut, Suhariyanto mengungkapkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2020 juga naik menjadi sebesar 7,07%. Sementara pada posisi Agustus 2019, persentase TPT sebesar 5,23%.

Pengangguran terbesar terjadi di perkotaan, dengan TPT 8,98%. Sementara di perdesaan, persentase TPT-nya sebesar 4,71%. Dengan catatan ini, Suhariyanto menilai dampak pandemi terhadap lapangan kerja lebih terasa di perkotaan ketimbang perdesaan.

Berdasarkan wilayahnya, TPT tertinggi ada di DKI Jakarta sebesar 10,95%, sedangkan yang terendah ada di Sulawesi Barat yakni 3,32%.

Baca Juga:
Solusi Atasi Notifikasi ‘BPS SPT Sebelumnya Belum Ada’, Begini Caranya

Pada Agustus 2020, jumlah angkatan kerja naik 2,36 juta orang menjadi 138,22 juta orang. Meski demikian, jumlah orang yang bekerja justru turun 310.000 orang menjadi 128,45 juta orang, sedangkan 9,77 juta orang lainnya menjadi pengangguran.

Secara keseluruhan, Suhariyanto menyebut jumlah penduduk usia kerja yang terdampak pandemi pada Agustus 2020 sebanyak 29,12 juta orang.

Jumlah pengangguran karena pandemi Covid-19 tercatat 2,56 juta orang, bukan angkatan kerja karena Covid-19 0,76 juta orang, yang tidak bekerja karena Covid-19 1,77 juta orang, serta bekerja dengan pengurangan jam kerja karena Covid-19 24,03 juta orang.

"Khusus untuk survei angkatan kerja pada Agustus, BPS menambahkan beberapa pertanyaan sesuai saran ILO [International Labour Organization] terkait dampak Covid terhadap ketenagakerjaan," ujarnya. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

05 November 2020 | 22:02 WIB

Meningkatnya kasus pengangguran dan PHK akibat Covid-19 menjadi salah satu hal yang sangat dikhawatirkan di Indonesia, bahkan seluruh dunia. PHK massal menjadi salah satu jalan yang dipilih oleh beberapa perusahaan dan tempat kerja (khususnya di kota besar) agar perusahaan bisa tetap bertahan dan keuangan stabil. Bahkan, ada beebrapa perusahaan yang bangkrut. Hal ini menjadi PR yang harus segera diselesaikan. Namun, untungnya pemerintah mengeluarkan BLT kepada warga yang terkena dampak Covid-19. Dengan begitu, mereka tetap mendapat pemasukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Penanganan terkait dampak covid harus dilakukan bukan hanya untuk penanganan saat ini, tetapi juga yang akan datang.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 22 April 2024 | 12:07 WIB KINERJA PERDAGANGAN

Neraca Perdagangan RI Surplus US$4,47 Miliar pada Maret 2024

Senin, 22 April 2024 | 11:50 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Harga Beras di Daerah Mulai Turun, Begini Hasil Pantauan BPS

Minggu, 14 April 2024 | 13:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Solusi Atasi Notifikasi ‘BPS SPT Sebelumnya Belum Ada’, Begini Caranya

Rabu, 03 April 2024 | 15:11 WIB KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN

Perusahaan Menunda atau Tak Bayarkan THR ke Pegawai, Apa Sanksinya?

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara