Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

DPR Pantau Dinamika Pencapaian Konsensus Global Pajak Digital

A+
A-
1
A+
A-
1
DPR Pantau Dinamika Pencapaian Konsensus Global Pajak Digital

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews - Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno mengaku akan terus memantau perkembangan pencapaian konsensus global pajak digital, termasuk posisi Indonesia.

Hendrawan mengungkapkan hingga akhir Juli 2021, belum ada agenda rapat yang spesifik membahas perkembangan upaya pencapaian konsensus pajak digital. Menurutnya, Komisi XI DPR memberikan ruang kepada pemerintah untuk menentukan posisi Indonesia dalam proses perundingan.

“Belum ada rapat soal hal tersebut," katanya, Kamis (30/7/2021).

Baca Juga: DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Komisi XI DPR, sambungnya, dalam posisi wait and see terkait dengan dinamika perumusan solusi pajak atas tantangan yang muncul dari perkembangan ekonomi digital. Hasil kesepakatan akan menjadi bahan kajian DPR dalam menilai dampak konsensus internasional pada kepentingan nasional.

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani mengatakan upaya untuk mencapai konsensus global terhadap Pilar 1 dan Pilar 2 akan terus dibarengi dengan penyesuaian di tingkat domestik. Terlebih pada saat ini, pembahasan RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) juga masih terus dilakukan.

"Namun, kalau itu sudah menjadi kesepakatan maka kita [Komisi XI DPR] tinggal menindaklanjuti,” imbuh Hendrawan.

Baca Juga: Begini Pandangan Fraksi di DPR Soal Penerapan GAAR

Seperti diberitakan sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani mengatakan negara-negara yang tergabung dalam Inclusive Framework telah berkomitmen menyelesaikan aspek-aspek teknis dari pendekatan kedua pilar tersebut paling lambat pada Oktober 2021.

“Ini kita harapkan akan ada persetujuan multilateral yang akan dibuka pada 2022 dan akan mulai berlangsung efektif policy-nya tahun 2023. Nah, [pada] 2022, Indonesia yang akan menjadi presidensi G20,” kata Sri Mulyani. Simak ‘Sri Mulyani Bakal Lapor Perkembangan Pajak Ekonomi Digital kepada DPR’. (kaw)

Baca Juga: UMKM Makin Melek Digital, 10,4 Juta Merchant Pakai QRIS
Topik : ekonomi digital, konsensus global, pajak digital, DPR

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 16 September 2021 | 13:30 WIB
PAJAK DIGITAL

Ikuti Langkah Indonesia, Malaysia Segera Pajaki Google dan Netflix Cs

Kamis, 16 September 2021 | 11:44 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Pajak Digital Jadi Solusi Kesinambungan Fiskal Tanpa Ganggu Pemulihan

Kamis, 16 September 2021 | 06:00 WIB
EKONOMI DIGITAL

Soroti Ekonomi Digital Indonesia, IMF Dorong Sistem Pajak yang Adil

Rabu, 15 September 2021 | 14:30 WIB
DIGITALISASI EKONOMI

IMF Beri Catatan Khusus Soal PPN Digital Indonesia, Apa Saja?

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 09:30 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO

'Insentif PPnBM Mobil Tepat Waktunya'

Minggu, 26 September 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Minggu, 26 September 2021 | 08:00 WIB
RUU KUP

Insentif Pasal 31E UU PPh Mau Dihapus, DPR Tak Satu Suara

Minggu, 26 September 2021 | 07:00 WIB
RUU KUP

DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Minggu, 26 September 2021 | 06:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sabtu, 25 September 2021 | 17:00 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi

Sabtu, 25 September 2021 | 16:00 WIB
RUU KUP

Soal Pajak Karbon, DPR Usulkan Tarif yang Berbeda dari Pemerintah

Sabtu, 25 September 2021 | 15:17 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Tren Reformasi Pajak Di Tengah Pemulihan Ekonomi, Ini 5 Sasarannya