Trusted Indonesian Tax News Portal
|
 
Berita
Selasa, 11 Desember 2018 | 20:38 WIB
ZAMBIA
Selasa, 11 Desember 2018 | 16:52 WIB
KEPATUHAN PEGAWAI PAJAK
Selasa, 11 Desember 2018 | 16:22 WIB
PENGEMBANGAN UMKM
 
Review
Senin, 10 Desember 2018 | 08:02 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Jum'at, 07 Desember 2018 | 10:35 WIB
PROFESOR MIRANDA STEWART:
Jum'at, 07 Desember 2018 | 08:22 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Fokus
Literasi
Selasa, 27 November 2018 | 10:52 WIB
PROFIL PERPAJAKAN BULGARIA
Rabu, 21 November 2018 | 11:48 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (14)
Rabu, 14 November 2018 | 19:13 WIB
PRESIDEN SOEKARNO:
 
Data & alat
Rabu, 05 Desember 2018 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 5-11 DESEMBER 2018
Rabu, 28 November 2018 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 28 NOVEMBER-4 DESEMBER 2018
Rabu, 21 November 2018 | 09:23 WIB
KURS PAJAK 21-27 NOVEMBER 2018
 
Komunitas
Sabtu, 08 Desember 2018 | 09:23 WIB
SEMINAR DIGITALPRENEUR-STIAMI
Jum'at, 07 Desember 2018 | 17:38 WIB
TRANSFER PRICING
Jum'at, 30 November 2018 | 18:04 WIB
SEMINAR TAXPLORE 2018-FIA UI
 
Reportase

Dongkrak Ekspor Jasa, Pemerintah Dapat Lakukan Hal Ini

3

Managing Partner DDTC Darussalam dalam Dialog Publik Peluang dan Tantangan Ekspor Jasa Indonesia di Auditorium CSIS, Senin (16/7). (Foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews - Beberapa bulan terakhir, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia yang defisit. Bukan hanya impor yang membengkak, namun juga disumbang sektor ekspor jasa yang belum bisa memperkuat posisi neraca perdagangan Indonesia.

Managing Partner DDTC Darussalam mengatakan dengan pertumbuhan moderat di angka 9%, diperlukan akselerasi untuk menggenjot ekspor jasa di Indonesia.

"Target pertumbuhan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019 untuk ekspor jasa itu 19%. Target yang bombastis itu perlu adanya kebijakan untuk mendorong ekspor jasa," katanya dalam Dialog Publik Peluang dan Tantangan Ekspor Jasa Indonesia di Auditorium CSIS, Senin (16/7).

Baca Juga: Kapasitas Fiskal Daerah Rendah, Ini Langkah Kemenkeu

Menurut Darussalam, untuk mendorong ekspor jasa tidak melulu pemerintah memberikan insentif. Namun, kepastian hukum dalam penerapan suatu kebijakan bisa memberikan efek yang lebih besar ketimbang mengumbar insentif.

Salah satunya adalah penerapan kebijakan perihal ekspor jasa melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 70/2010 jo PMK No.30/2011 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak (JKP) yang atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam beleid tersebut adanya hambatan dalam urusan pajak bagi ekspor jasa.

"Konsep PPN itu kan dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di wilayah pabean Indonesia, sementara dalam PMK 70 jo. PMK 30/2011 hanya 3 jenis jasa yang dikenakan PPN 0%. Hal ini berpotensi pemajakan berganda pada ekspor jasa nantinya," ungkapnya.

Baca Juga: Insentif 'Super Deductible Tax' Siap Rilis Bulan Ini

Selain itu, pengenaan PPN untuk ekspor jasa Indonesia juga menurunkan derajat kompetitif penyedia jasa sebab beban pajak yang sudah dipungut sebelum melakukan ekspor. Oleh karena itu, hambatan-hambatan tersebut perlu dikikis baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

"Untuk jangka pendek, perlu adanya revisi PMK 70/2010 jo. PMK 30/2011 untuk memperluas jenis JKP yang ekspornya dikenakan PPN 0%. Selama ini kan baru jasa maklon, jasa perbaikan, pemeliharan barang bergerak dan jasa kontruksi yang PPN-nya 0%. Untuk jangka panjang memang perlu revisi atas UU PPN, terutama Pasal 4 ayat 1 dan 2," tutupnya. (Amu)

Baca Juga: DJP Optimis Penuhi Target Pajak Tahun Depan

"Target pertumbuhan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019 untuk ekspor jasa itu 19%. Target yang bombastis itu perlu adanya kebijakan untuk mendorong ekspor jasa," katanya dalam Dialog Publik Peluang dan Tantangan Ekspor Jasa Indonesia di Auditorium CSIS, Senin (16/7).

Baca Juga: Kapasitas Fiskal Daerah Rendah, Ini Langkah Kemenkeu

Menurut Darussalam, untuk mendorong ekspor jasa tidak melulu pemerintah memberikan insentif. Namun, kepastian hukum dalam penerapan suatu kebijakan bisa memberikan efek yang lebih besar ketimbang mengumbar insentif.

Salah satunya adalah penerapan kebijakan perihal ekspor jasa melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 70/2010 jo PMK No.30/2011 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak (JKP) yang atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam beleid tersebut adanya hambatan dalam urusan pajak bagi ekspor jasa.

"Konsep PPN itu kan dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di wilayah pabean Indonesia, sementara dalam PMK 70 jo. PMK 30/2011 hanya 3 jenis jasa yang dikenakan PPN 0%. Hal ini berpotensi pemajakan berganda pada ekspor jasa nantinya," ungkapnya.

Baca Juga: Insentif 'Super Deductible Tax' Siap Rilis Bulan Ini

Selain itu, pengenaan PPN untuk ekspor jasa Indonesia juga menurunkan derajat kompetitif penyedia jasa sebab beban pajak yang sudah dipungut sebelum melakukan ekspor. Oleh karena itu, hambatan-hambatan tersebut perlu dikikis baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

"Untuk jangka pendek, perlu adanya revisi PMK 70/2010 jo. PMK 30/2011 untuk memperluas jenis JKP yang ekspornya dikenakan PPN 0%. Selama ini kan baru jasa maklon, jasa perbaikan, pemeliharan barang bergerak dan jasa kontruksi yang PPN-nya 0%. Untuk jangka panjang memang perlu revisi atas UU PPN, terutama Pasal 4 ayat 1 dan 2," tutupnya. (Amu)

Baca Juga: DJP Optimis Penuhi Target Pajak Tahun Depan
Topik : kebijakan pajak, ekspor jasa indonesia, revisi uu ppn
artikel terkait
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
berita pilihan
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
Senin, 29 Oktober 2018 | 09:54 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 09 Januari 2017 | 17:06 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 11 Agustus 2016 | 16:52 WIB
KANWIL DJP YOGYAKARTA
Kamis, 22 September 2016 | 12:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 16 Februari 2017 | 09:55 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 21 Maret 2017 | 09:07 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 10 Januari 2018 | 11:06 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Kamis, 07 Juni 2018 | 09:04 WIB
PENEGAKAN HUKUM
3