Review
Rabu, 30 September 2020 | 16:56 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 15:00 WIB
HAK WAJIB PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 14:14 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 08:52 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 30 September 2020 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 29 September 2020 | 15:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 29 September 2020 | 09:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 18:20 WIB
KAMUS PAJAK
Data & alat
Rabu, 30 September 2020 | 09:10 WIB
KURS PAJAK 30 SEPTEMBER - 6 OKTOBER 2020
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Komunitas
Rabu, 30 September 2020 | 13:20 WIB
DDTC PODTAX
Selasa, 29 September 2020 | 16:40 WIB
POLITEKNIK WILMAR BISNIS INDONESIA MEDAN
Senin, 28 September 2020 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Kolaborasi
Selasa, 29 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 29 September 2020 | 10:30 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Reportase

DJP Paparkan 4 Latar Belakang Munculnya PMK 92/2020, Apa Itu?

A+
A-
3
A+
A-
3
DJP Paparkan 4 Latar Belakang Munculnya PMK 92/2020, Apa Itu?

Ilustrasi. Umat Muslim melaksanakan salat Jumat di Masjid Nabawi dengan tetap menerapkan jarak sosial, ditengah wabah penyakit virus corona (Covid-19), di Madinah, Arab Saudi, Jumat (5/6/2020). ANTARA FOTO/Saudi Press Agency/Handout via REUTERS/pras/djo

JAKARTA, DDTCNews – Otoritas fiskal telah menerbitkan PMK 92/2020 terkait dengan kriteria dan/atau rincian jasa keagamaan yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai (PPN). Peraturan ini berlaku setelah 30 hari sejak tanggal diundangkan, yaitu 23 Juli 2020.

Ditjen Pajak (DJP) dalam laman resminya mengatakan ada konsekuensi publik dari diterbitkannya PMK ini. Pasalnya, PMK 92/2020 akan memberikan kepastian hukum mengenai perlakuan PPN atas jasa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang diserahkan oleh biro perjalanan wisata.

“Dan tentunya mendukung keberlanjutan bisnis usaha biro perjalanan wisata pada umumnya dan penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah khususnya,” demikian pernyataan DJP, Selasa (28/7/2020).

Baca Juga: Prosedur Pengajuan Wajib Pajak Nonefektif

Otoritas mengatakan ada beberapa hal yang melatarbelakangi penerbitan beleid ini. Pertama, terdapat perbedaan pemahaman di lapangan mengenai pengenaan PPN atas jasa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang diserahkan oleh biro perjalanan wisata.

Masih ada kebingunan terkait dengan apakah jasa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah termasuk jasa keagamaan yang tidak dikenai PPN berdasarkan Pasal 4A ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN) atau termasuk jasa yang dikenai PPN.

Kedua, belum adanya PMK yang mengatur mengenai kriteria dan/atau rincian jasa keagamaan yang tidak dikenai PPN sebagaimana dimanahkan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012.

Baca Juga: Ketentuan Soal Saat Terutang Bea Meterai dalam UU yang Baru

Ketiga, telah terbit Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang mengatur penyelenggaraan perjalanan haji dan ibadah umrah merupakan kegiatan ibadah keagamaan.

Keempat, merebaknya wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di seluruh dunia menyebabkan penghentian untuk sementara penyelengaraan ibadah umrah oleh pemerintah Arab Saudi. Hal ini berdampak negatif terhadap keberlanjutan bisnis usaha biro perjalanan.

“Biro perjalanan wisata pada umumnya dan penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah khususnya,” imbuh DJP. (kaw)

Baca Juga: Ada Masa Transisi, Meterai Lama Masih Bisa Digunakan dengan Syarat Ini

Topik : PMK 92/2020, PPN, umrah, haji, Mekkah, Madinah, Kemenkeu, DJP
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 29 September 2020 | 10:25 WIB
E-FAKTUR 3.0
Selasa, 29 September 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 28 September 2020 | 14:52 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Senin, 28 September 2020 | 10:35 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
berita pilihan
Rabu, 30 September 2020 | 16:56 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 16:21 WIB
BEA METERAI
Rabu, 30 September 2020 | 15:58 WIB
BEA METERAI
Rabu, 30 September 2020 | 15:47 WIB
E-FAKTUR 3.0
Rabu, 30 September 2020 | 15:45 WIB
PP 52/2020
Rabu, 30 September 2020 | 15:15 WIB
E-FAKTUR 3.0
Rabu, 30 September 2020 | 15:00 WIB
HAK WAJIB PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 14:45 WIB
INSENTIF PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 14:14 WIB
KEBIJAKAN PAJAK