Berita
Minggu, 27 September 2020 | 15:01 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO
Minggu, 27 September 2020 | 14:01 WIB
MALAYSIA
Minggu, 27 September 2020 | 13:28 WIB
LAYANAN PENGADILAN PAJAK
Minggu, 27 September 2020 | 13:01 WIB
APBN 2021
Review
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Fokus
Literasi
Jum'at, 25 September 2020 | 19:00 WIB
MARGARET THATCHER:
Jum'at, 25 September 2020 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:44 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 25 September 2020 | 15:49 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Sabtu, 26 September 2020 | 07:51 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:00 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK 2020
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

DJP Kirim Email untuk 174.000 Wajib Pajak Strategis, Ada Apa?

A+
A-
23
A+
A-
23
DJP Kirim Email untuk 174.000 Wajib Pajak Strategis, Ada Apa?

Ilustrasi. Gedung DJP. 

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) melakukan survei terhadap sekitar 174.000 wajib pajak strategis melalui email. Ada tiga tujuan besar yang hendak dicapai DJP melalui survei tersebut.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP mengatakan hasil survei akan menjadi salah satu bahan untuk perumusan kebijakan insentif dan administrasi pajak ke depan. Tujuan pertama dari survei kepada WP strategis adalah memantau kondisi terkini kegiatan usaha.

"Kita ingin mendapatkan gambaran kondisi terkini dari wajib pajak yang kita survei, terkait keberlangsungan usahanya," katanya Senin (3/8/2020).

Baca Juga: Kebijakan Pajak pada Masa Pemulihan Ekonomi Jadi Krusial, Mengapa?

Hestu melanjutkan tujuan kedua dari survei adalah untuk mendapatkan data dari wajib pajak terkait dengan kebijakan insentif yang sudah digulirkan pemerintah. Aspek ini penting agar otoritas mengetahui respons pelaku usaha terhadap kebijakan insentif pajak.

Data yang didapat dari survei ini akan menjadi bahan otoritas dalam melakukan evaluasi kebijakan insentif pajak untuk penanggulangan dampak Covid-19. Tujuan ketiga dari survei ini adalah sebagai salah satu basis menyusun kebijakan fiskal dan nonfiskal lanjutan pada tahun depan.

“[Hasil survei] untuk mengevaluasi apakah insentif pajak yang kita berikan sudah dimanfaatkan dengan baik dan dapat membantu dalam mempertahankan usahanya, serta mengetahui dukungan lebih lanjut dari pemerintah yang mereka harapkan seperti apa," terang Hestu.

Baca Juga: Pandemi Covid-19 Harus Jadi Momentum Dapatkan Kepercayaan Wajib Pajak

Selain menggelar survei untuk wajib pajak strategis, DJP juga akan terus melakukan sosialisasi pemanfaatan insentif. DJP sudah melakukan email blast kepada 755.000 pemberi kerja untuk pemanfaatan insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi karyawannya dan 1,4 juta wajib pajak untuk memanfaatkan insentif PPh Pasal 25.

Sebagai informasi, DJP juga memberikan kelonggaran waktu pengajuan pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) dan diskon 30% angsuran PPh Pasal 25 masa pajak Juli 2020. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-43/PJ/2020.

Pemberitahuan untuk memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP untuk masa pajak Juli 2020 dapat disampaikan paling lambat pada 10 Agustus 2020. Sementara itu, pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 25 masa pajak Juli 2020 disampaikan paling lambat pada 15 Agustus 2020.

Baca Juga: Ini Saran Pengusaha & Akademisi Soal Kebijakan Pajak pada Masa Pandemi

Normalnya, kedua insentif diberikan kepada wajib pajak sejak masa pajak pemberitahuan disampaikan hingga masa pajak Desember 2020. Simak pula artikel ‘DJP Beri Kelonggaran Waktu Pengajuan Insentif PPh Pasal 21 dan 25’. (kaw)

Topik : insentif, insentif pajak, virus Corona, survei pajak, Ditjen Pajak, DJP, email blast
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 24 September 2020 | 13:16 WIB
UNIVERSITAS LAMPUNG
Kamis, 24 September 2020 | 12:08 WIB
KADIN INDONESIA
Kamis, 24 September 2020 | 12:00 WIB
KOTA DEPOK
Kamis, 24 September 2020 | 10:25 WIB
KABUPATEN BEKASI
berita pilihan
Minggu, 27 September 2020 | 15:01 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO
Minggu, 27 September 2020 | 14:01 WIB
MALAYSIA
Minggu, 27 September 2020 | 13:28 WIB
LAYANAN PENGADILAN PAJAK
Minggu, 27 September 2020 | 13:01 WIB
APBN 2021
Minggu, 27 September 2020 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Minggu, 27 September 2020 | 11:01 WIB
UNI EROPA
Minggu, 27 September 2020 | 10:01 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 27 September 2020 | 09:06 WIB
KOREA SELATAN
Minggu, 27 September 2020 | 08:01 WIB
RUU PAJAK ATAS BARANG & JASA
Minggu, 27 September 2020 | 07:01 WIB
KOTA PALEMBANG