Berita
Minggu, 27 September 2020 | 15:01 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO
Minggu, 27 September 2020 | 14:01 WIB
MALAYSIA
Minggu, 27 September 2020 | 13:28 WIB
LAYANAN PENGADILAN PAJAK
Minggu, 27 September 2020 | 13:01 WIB
APBN 2021
Review
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Fokus
Literasi
Jum'at, 25 September 2020 | 19:00 WIB
MARGARET THATCHER:
Jum'at, 25 September 2020 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:44 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 25 September 2020 | 15:49 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Sabtu, 26 September 2020 | 07:51 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:00 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK 2020
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

DJP dan Telkom Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Integrasi Data Perpajakan

A+
A-
0
A+
A-
0
DJP dan Telkom Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Integrasi Data Perpajakan

Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam acara penandatanganan Mou DJP dengan Telkom, Senin (10/8/2020). (hasil tangkapan dari medsos)

JAKARTA, DDTCNews—Ditjen Pajak (DJP) dan PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Tbk sepakat untuk meningkatkan kerja sama integrasi data perpajakan dengan meneken nota kesepahaman (MoU) pada hari ini.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan kerja sama integrasi perpajakan dengan Telkom sudah dirintis sejak 2018. Kerja sama tersebut dijalankan secara bertahap mulai dari pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan secara elektronik atau e-filing hingga e-faktur Host to Host antara DJP dengan Telkom.

"Sejak digagas pada 2017 dan 2018 integrasi dilakukan secara bertahap, sekarang berikutnya kerja sama saat Telkom melakukan potong dan pungut pajak," katanya dalam acara penandatanganan Mou DJP dengan Telkom, Senin (10/8/2020).

Baca Juga: Kebijakan Pajak pada Masa Pemulihan Ekonomi Jadi Krusial, Mengapa?

Dengan kerja sama itu, Suryo berharap beban Telkom memenuhi kewajiban administrasi pajak menjadi lebih ringan, terutama kewajiban korporasi melakukan transaksi sebagai pemotong dan pemungut pajak seperti PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23.

Potensi Telkom berurusan dengan sanksi administrasi pajak juga bisa diminimalisir seiring dengan integrasi data implikasi pajak atas transaksi bisnis yang dilakukan Telkom dengan pihak lain sudah terekam secara real time saat transaksi dilakukan.

Ke depan, Suryo menginginkan kerja sama integrasi data perpajakan dapat terus ditingkatkan antara DJP dengan seluruh entitas bisnis, terutama perusahaan pelat merah di bawah naungan Kementerian BUMN.

Baca Juga: Pengawasan WP Orang Pribadi dan Isu PPh Final UMKM Terpopuler

“Jadi dengan integrasi ini saat ada aktivitas jual beli yang berkaitan dengan potong dan pungut pajak seperti PPh 22 dan PPh 23, maka transaksi tersebut sudah secara otomatis terekam dalam SPT bulanan,” tuturnya.

Menurut Suryo, sasaran utama dari integrasi data perpajakan ini juga tidak lain agar SPT PPh tahunan entitas BUMN sudah terkonsolidasi secara otomatis dengan bekal integrasi data SPT yang sudah dilakukan secara bulanan.

"Kalau sudah integrasi penuh kita akan punya gambaran untuk SPT tahunan. Ini menjadi fase selanjutnya agar laporan SPT PPh tahunan itu secara sistem," ujarnya.

Baca Juga: Disetujui Banggar, RUU APBN 2021 Dibawa Ke Rapat Paripurna

Seperti diketahui, MoU integrasi data perpajakan antara DJP dan Telkom ini sebagai lanjutan kerja sama e-Faktur Host to Host. Adapun Pertamina dan PLN juga telah ikut serta dalam uji coba integrasi data perpajakan dengan unifikasi SPT masa PPh.

Unifikasi SPT masa PPh mencakup PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, dan PPh Pasal 4 ayat (2). Dengan demikian, SPT masa keempat jenis PPh itu akan digabungkan dalam satu formulir berbasis aplikasi elektronik. (rig)

Baca Juga: Banggar Masukkan Klausul Baru Soal Perpajakan Dalam RUU APBN 2021
Topik : integrasi data perpajakan, MoU, kerja sama, telkom indonesia, DJP, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 24 September 2020 | 14:46 WIB
EKOSISTEM LOGISTIK NASIONAL
Kamis, 24 September 2020 | 14:45 WIB
PMK 128/2020
Kamis, 24 September 2020 | 14:35 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Kamis, 24 September 2020 | 13:17 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Minggu, 27 September 2020 | 15:01 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO
Minggu, 27 September 2020 | 14:01 WIB
MALAYSIA
Minggu, 27 September 2020 | 13:28 WIB
LAYANAN PENGADILAN PAJAK
Minggu, 27 September 2020 | 13:01 WIB
APBN 2021
Minggu, 27 September 2020 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Minggu, 27 September 2020 | 11:01 WIB
UNI EROPA
Minggu, 27 September 2020 | 10:01 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 27 September 2020 | 09:06 WIB
KOREA SELATAN
Minggu, 27 September 2020 | 08:01 WIB
RUU PAJAK ATAS BARANG & JASA
Minggu, 27 September 2020 | 07:01 WIB
KOTA PALEMBANG