Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

DJBC Usulkan Pagu Rp2,42 Triliun pada 2023, Ini Rencana Belanjanya

A+
A-
0
A+
A-
0
DJBC Usulkan Pagu Rp2,42 Triliun pada 2023, Ini Rencana Belanjanya

Dirjen Bea dan Cukai Askolani dalam rapat bersama Komisi XI DPR, Rabu (15/6/2022).

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea Cukai (DJBC) mengusulkan pagu indikatif senilai Rp2,42 triliun pada 2023 guna mendanai berbagai program, terutama dalam mengoptimalkan penerimaan negara.

Dirjen Bea dan Cukai Askolani mengatakan kebijakan penerimaan kepabeanan dan cukai 2023 akan diarahkan untuk menjaga reformasi struktural dan mendukung konsolidasi fiskal.

"Totalnya Rp2,4 triliun, yang tentunya diperinci dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan secara konsisten," katanya dalam rapat bersama Komisi XI DPR, Rabu (15/6/2022).

Baca Juga: Wah! APBN Harus Bersiap Hadapi Krisis Lanjutan Setelah Pandemi

Askolani menuturkan usulan pagu senilai Rp2,42 triliun akan diarahkan untuk tiga program besar, yaitu program kebijakan fiskal dengan pagu Rp6,77 miliar, program pengelolaan penerimaan negara Rp805,32 miliar, dan program dukungan manajemen senilai Rp1,61 triliun.

Untuk program kebijakan fiskal, lanjutnya, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan antara lain kerja sama ekonomi dan keuangan internasional serta pengukuran dampak ekonomi pemberian fasilitas kepabeanan.

Untuk program dukungan manajemen, kegiatan-kegiatan yang dilakukan, yaitu pembayaran belanja pegawai, pengelolaan organisasi dan SDM, pemeliharaan dan pengadaan aset, serta pengelolaan sistem informasi dan komunikasi.

Baca Juga: Ada Pajak Minimum, Beban Pajak Korporasi AS Bakal Tembus US$223 Miliar

Selanjutnya, kegiatan yang dilakukan dalam program pengelolaan penerimaan negara antara lain pengadaan pita cukai, pelayanan dan pemeriksaan kepabeanan dan cukai, pengawasan kepabeanan dan cukai, serta audit kepabeanan dan cukai.

Apabila diperinci berdasarkan jenis belanja, usulan pagu senilai Rp2,42 triliun akan terbagi dalam belanja modal senilai Rp322,38 miliar atau 13,28%, belanja pegawai Rp146,42 miliar atau 6,03%, dan belanja barang Rp1,95 triliun atau 80,68%.

Askolani menjelaskan usulan pagu senilai Rp2,42 triliun pada 2023 memang lebih kecil ketimbang tahun ini yang mencapai Rp3,06 triliun. Penurunan terjadi karena pemberlakuan kebijakan sentralisasi pembayaran gaji di Kemenkeu.

Baca Juga: APBN Cetak Surplus Lagi, Pembiayaan Utang Turun 49,5 Persen

"Tentunya dengan alokasi pagu yang ditetapkan pimpinan di Kementerian Keuangan, kami akan melakukan secara maksimal, efisien, dan efektif untuk bisa memberikan kinerja yang lebih baik di DJBC," ujarnya. (rig)

Topik : dirjen bea cukai askolani, DJBC, penerimaan negara, bea, cukai, apbn 2023, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 11 Agustus 2022 | 09:43 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Sinyal Kuat Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2023, Begini Penjelasan DJBC

Kamis, 11 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Energi Terbarukan, 12 Perusahaan Ini Dapat Fasilitas Kepabeanan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

berita pilihan

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Anda Cuan Banyak Tahun Ini? Ingat, Angsuran PPh 25 Bisa Dinaikkan DJP

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP, Bayi Lahir Sudah Menanggung Pajak? Simak Penjelasan DJP

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 14:45 WIB
PER-11/PJ/2022

Aturan Baru Faktur Pajak di PER-11/PJ/2022, Ini Poin-Poin Perubahannya

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PER-11/PJ/2022

Ada PER-11/PJ/2022, Simak Contoh Pencantuman Alamat PKP Pembeli

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KINERJA FISKAL

Posisi Utang Pemerintah Hingga Juli 2022 Capai Rp7.163,12 Triliun

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KOTA SALATIGA

Tekan Kecurangan, Daerah Ini Pasang Tapping Box di 50 Tempat Usaha

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Mengenal Dwelling Time

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 10:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Hingga Juli, Pajak Daerah Berbasis Konsumsi Catatkan Kinerja Positif

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 09:01 WIB
PER-11/PJ/2022

Aturan Soal Faktur Pajak Direvisi, Ketentuan Alamat PKP Pembeli Diubah

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 09:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Kasus Pencucian Uang, Ditjen Pajak Sita 6 Aset Milik Tersangka