Berita
Jum'at, 04 Desember 2020 | 19:30 WIB
PMK 191/2020
Jum'at, 04 Desember 2020 | 19:08 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN
Jum'at, 04 Desember 2020 | 19:03 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 04 Desember 2020 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Review
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:04 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN:
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 04 Desember 2020 | 18:15 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Jum'at, 04 Desember 2020 | 16:10 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI SULAWESI TENGAH
Jum'at, 04 Desember 2020 | 15:45 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 03 Desember 2020 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & alat
Jum'at, 04 Desember 2020 | 18:00 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 02 Desember 2020 | 17:31 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 02 Desember 2020 | 09:18 WIB
KURS PAJAK 2 DESEMBER - 8 DESEMBER 2020
Jum'at, 27 November 2020 | 17:22 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Komunitas
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:20 WIB
PODTAX
Rabu, 02 Desember 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:14 WIB
KONFERENSI NASIONAL PERPAJAKAN
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:00 WIB
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO
Reportase
Glosarium

DJBC Jajaki Pembentukan Kawasan Industri Hasil Tembakau di Lombok

A+
A-
1
A+
A-
1
DJBC Jajaki Pembentukan Kawasan Industri Hasil Tembakau di Lombok

Ilustrasi. Pekerja mengenakan sarung tangan dan masker guna pencegahan penularan COVID-19 melinting rokok sigaret kretek tangan di pabrik rokok PT Digjaya Mulia Abadi (DMA) mitra PT HM Sampoerna, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Selasa (16/6/2020). ANTARA FOTO/Siswowidodo/hp.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) menjajaki pembentukan kawasan industri hasil tembakau (KIHT) terpadu di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Kepala Kantor Bea Cukai Mataram I Putu Alit Sudarsono mengatakan kehadiran KIHT terpadu bertujuan untuk mendorong usaha pengolahan tembakau di Lombok. Menurutnya, hasil tembakau Lombok juga tidak kalah jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia

"Mimpi kami tembakau dapat menjadi ikon di Pulau Lombok, selain ikon-ikon yang sudah ada seperti mutiara dan tiga gili, agar ke depannya tembakau Lombok menjadi tuan di rumahnya sendiri," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (20/10/2020).

Baca Juga: Tarif Layanan Ekspor Kelapa Sawit Direvisi, Ini Perinciannya

Alit menuturkan DJBC menggelar focus group discussion (FGD) dan sosialisasi pembangunan KIHT terpadu tersebut. DJBC juga melibatkan semua stakeholders dalam kegiatan itu, mulai dari pengusaha industri tembakau, pemerintah daerah, hingga pengusaha hasil tembakau.

KIHT terpadu akan menjadi pusat kegiatan industri hasil tembakau yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang produksi. KIHT juga akan menjadi sarana DJBC dalam membina industri, sekaligus mengawasi produksi dan peredaran hasil tembakau.

Pada 2019, produksi tembakau Lombok tercatat 44.493 ton, sedangkan yang diserap industri hanya sekitar 3%. Sekitar 55% dari produksi tembakau terserap oleh mitra, sedangkan selebihnya belum termanfaatkan secara optimal.

Baca Juga: Cegah Kebocoran Anggaran Covid-19, BPKP dan KPK Berkolaborasi

Jika ada KIHT terpadu, Alit optimistis produk hasil tembakau Lombok bahkan dapat bersaing di pasar global. Dia juga meyakini KIHT akan mendorong perekonomian di daerah mengingat hasil tembakau Lombok belum terserap maksimal oleh industri.

Sementara itu, Kepala Kanwil Bea Cukai Bali, NTB dan NTT Hendra Prasmono mendukung rencana pembangunan KIHT di Lombok. Selain dapat menciptakan lapangan kerja baru, ia menilai KIHT juga akan mempermudah pengawasan dan menekan peredaran rokok ilegal.

"Dari aspek legal, KIHT diupayakan mendorong pengusaha-pengusaha yang belum memiliki legalitas agar bergabung dan dapat menjalankan usaha yang sah," ujarnya.

Baca Juga: Jenis PNBP Bakal Ditambah, BPK Gelar Uji Publik Aturan

Menurut Hendra, pembangunan KIHT sejalan dengan program pemulihan ekonomi nasional, terutama mendukung pelaku UKM. Dia berharap pembangunan KIHT terpadu akan mendorong pemulihan ekonomi di Lombok, sekaligus membantu perekonomian nasional.

Saat ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah merilis dua izin pengoperasian KIHT yaitu KIHT di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. KIHT Soppeng telah resmi beroperasi, sedangkan KIHT Kudus sedang dalam tahap uji coba. (rig)

Baca Juga: Tambah Jumlah WP, Pemerintah Lakukan Reformasi Pajak Mulai Tahun Depan
Topik : kawasan industri hasil tembakau, rokok, DJBC, barang kena cukai, lombok, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 03 Desember 2020 | 14:25 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Kamis, 03 Desember 2020 | 14:15 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Kamis, 03 Desember 2020 | 10:42 WIB
KONFERENSI NASIONAL PERPAJAKAN
Kamis, 03 Desember 2020 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
berita pilihan
Jum'at, 04 Desember 2020 | 19:30 WIB
PMK 191/2020
Jum'at, 04 Desember 2020 | 19:08 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN
Jum'at, 04 Desember 2020 | 19:03 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 04 Desember 2020 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 04 Desember 2020 | 18:15 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Jum'at, 04 Desember 2020 | 18:00 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Jum'at, 04 Desember 2020 | 16:45 WIB
BELGIA
Jum'at, 04 Desember 2020 | 16:43 WIB
PERDAGANGAN
Jum'at, 04 Desember 2020 | 16:26 WIB
KEUANGAN NEGARA