Review
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Fokus
Literasi
Jum'at, 25 September 2020 | 19:00 WIB
MARGARET THATCHER:
Jum'at, 25 September 2020 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:44 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 25 September 2020 | 15:49 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Sabtu, 26 September 2020 | 07:51 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:00 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK 2020
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

DJBC: Barang Impor Yang Mendapat Insentif Covid-19 Tembus Rp5,93 T

A+
A-
3
A+
A-
3
DJBC: Barang Impor Yang Mendapat Insentif Covid-19 Tembus Rp5,93 T

Kantor Pusat Ditjen Bea dan Cukai. (foto: DJBC)

JAKARTA, DDTCNews—Ditjen Bea Cukai mencatat nilai barang impor untuk penanganan Covid-19 yang dibebaskan dari pengenaan bea masuk, tidak dipungut PPN, dan dikecualikan dari PPh Pasal 22 impor mencapai Rp5,93 triliun hingga 30 Juni 2020.

Direktur Teknis Kepabeanan Ditjen Bea Cukai DJBC Fadjar Donny Tjahjadi mengatakan total nilai bea masuk, PPN, dan PPh pasal 22 impor yang tidak dikenakan kepada importir mencapai Rp1,42 triliun.

"Kalau diperhatikan ternyata yang diimpor itu kebanyakan adalah APD, dan kemudian test kit, lalu menyusul peralatan medis serta barang-barang lainnya. Test kit di sini seperti rapid test dan PCR," kata Fadjar, Rabu (15/7/2020).

Baca Juga: Kebijakan Pajak pada Masa Pemulihan Ekonomi Jadi Krusial, Mengapa?

Secara lebih terperinci, kebanyakan importasi barang-barang untuk penanganan Covid-19 tersebut memanfaatkan fasilitas yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34/2020.

Sementara itu, nilai impor yang memanfaatkan fasilitas PMK No. 34/2020 mencapai Rp4,4 triliun dengan total beban pajak dan kepabeanan yang tidak dikenakan mencapai Rp948,96 miliar.

Secara mingguan, DJBC mencatat realisasi impor yang memanfaatkan fasilitas PMK 34/2020 mencapai titik tertinggi pada pekan keempat atau pada 15 Mei 2020 mencapai Rp700,9 miliar dengan pemberian fasilitas Rp171 miliar.

Baca Juga: Pandemi Covid-19 Harus Jadi Momentum Dapatkan Kepercayaan Wajib Pajak

Pada perkembangan terakhir yakni pada pekan ke-12 berlakunya insentif pada 10 Juli 2020, nilai impor yang diberi insentif tercatat hanya sebesar Rp196,1 miliar dengan nilai insentif sebesar Rp33,96 miliar.

Seiring dengan melimpahnya barang-barang yang dibutuhkan dalam penanganan Covid-19, pemerintah lantas menerbitkan PMK No. 83/2020. Dengan PMK baru tersebut, jenis barang yang bisa mendapat fasilitas dikurangi, dari 73 item menjadi 49 item.

"Ini karena kebutuhan sudah mencukupi dan ada oversupply. Kita juga ingin mendorong industri di tengah pandemi Covid-19," ujar Fadjar.

Baca Juga: Ini Saran Pengusaha & Akademisi Soal Kebijakan Pajak pada Masa Pandemi

Selain fasilitas melalui PMK No. 34/2020, DJBC sesungguhnya memiliki landasan hukum lainnya dalam memberikan fasilitas sejenis, yaitu melalui PMK No. 171/2019 dan PMK No. 70/2012.

PMK No. 171/2019 memungkinkan fasilitas diberikan atas importasi keperluan Covid-19 untuk pemerintah. Sementara itu, PMK No. 70/2012 memungkinkan pemberian fasilitas oleh swasta untuk kepentingan sumbangan sosial dan hibah.

Barang impor yang memanfaatkan PMK 171/2019 mencapai Rp941,64 miliar dengan fasilitas sebesar Rp337,09 miliar. Adapun barang impor yang memanfaatkan PMK 70/2012 mencapai Rp588,17 miliar dengan pemberian fasilitas Rp140,45 miliar. (rig)

Baca Juga: Periode Pemberian Insentif Pajak PMK 28/2020 Bakal Diperpanjang

Topik : insentif fiskal, insentif pajak, DJBC, bea masuk, PPN, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 24 September 2020 | 14:45 WIB
PMK 128/2020
Kamis, 24 September 2020 | 14:35 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Kamis, 24 September 2020 | 13:17 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 24 September 2020 | 12:00 WIB
KOTA DEPOK
berita pilihan
Sabtu, 26 September 2020 | 15:01 WIB
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Sabtu, 26 September 2020 | 14:55 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 14:15 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Sabtu, 26 September 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN
Sabtu, 26 September 2020 | 12:01 WIB
KAWASAN INDUSTRI
Sabtu, 26 September 2020 | 11:47 WIB
INSENTIF PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER: