BERITA TERKINI
Tampilan awal salinan UU No. 6/2021 tentang APBN 2022.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah resmi mengundangkan UU No. 6/2021 tentang APBN 2022, setelah disahkan DPR pada 30 September 2021.
Dalam bagian pertimbangan UU 6/2021, APBN disebut menjadi wujud pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat. APBN disusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara.
"APBN terdiri atas anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, dan pembiayaan anggaran," bunyi Pasal 2 beleid tersebut, Kamis (4/11/2021).
Pendapatan negara dalam APBN 2022 ditargetkan senilai Rp1.846,1 triliun. Angka tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan sejumlah Rp1.510,0 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp335,5 triliun, dan hibah senilai Rp579,8 miliar.
Belanja pemerintah dipatok senilai Rp2.714,1 triliun. Angka tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat senilai Rp1.944,5 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang disepakati senilai Rp769,6 triliun.
Dengan data penerimaan dan belanja tersebut, nilai defisit APBN 2022 mencapai Rp868,0 triliun atau 4,85% terhadap produk domestik bruto (PDB). Selanjutnya, pemerintah akan melakukan pembiayaan anggaran untuk menutup defisit tersebut.
Pembiayaan anggaran pada 2022 tersebut terdiri atas pembiayaan utang Rp973,5 triliun, pembiayaan investasi senilai minus Rp182,3 triliun, pemberian pinjaman Rp585,4 triliun, kewajiban penjaminan senilai minus Rp1,12 triliun, dan pembiayaan lainnya Rp77,3 triliun.
Pemerintah juga dapat menerbitkan surat berharga negara (SBN) dengan tujuan tertentu, termasuk menerbitkan SBN yang dapat dibeli Bank Indonesia di pasar perdana.
Apabila terdapat sisa dana dari penerbitan SBN dengan tujuan tertentu pada 2021, pemerintah juga dapat menggunakan sisa dana tersebut untuk membiayai pelaksanaan lanjutan kegiatan penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional pada 2022.
"Dalam hal anggaran diperkirakan defisit melampaui target yang ditetapkan dalam APBN, pemerintah dapat menggunakan dana SAL, penarikan pinjaman tunai, penerbitan SBN, dan/atau pemanfaatan saldo kas badan layanan umum sebagai tambahan pembiayaan," bunyi Pasal 23 ayat (1) UU APBN.
UU APBN 2022 ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 27 Oktober 2021 dan diundangkan pada hari yang sama. (rig)
