Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Disepakati, CbCR Publik Dipercaya Tekan Praktik Penghindaran Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Disepakati, CbCR Publik Dipercaya Tekan Praktik Penghindaran Pajak

Ilustrasi.

BRUSSELS, DDTCNews – Negara anggota Uni Eropa optimistis kesepakatan untuk membuka data laporan per negara atau country by country report (CbCR) kepada publik akan mempersempit peluang melakukan penghindaran pajak.

Menteri Ekonomi Portugal Pedro Siza Viera mengatakan kesepakatan antara negara anggota dan Parlemen Eropa perihal CbCR publik pada 1 Juni 2021 ini masih membutuhkan persetujuan akhir dari Parlemen dan Dewan Eropa.

"Namun demikian, saya meyakini peraturan CbCR publik tersebut dapat meningkatkan transparansi bidang perpajakan dan mempersulit perusahaan untuk mengalihkan keuntungan," katanya dikutip pada Kamis (3/6/2021).

Baca Juga: Pemerintah Targetkan Insentif Pajak Mobil Listrik Dirilis Tahun Ini

Viera meyakini kesepakatan transparansi pajak yang telah dicapai tersebut akan membuat perusahaan multinasional kesulitan untuk menghindari pajak. Menurutnya, praktik penghindaran pajak selama ini telah menjadi beban besar bagi pengelolaan anggaran negara anggota Uni Eropa.

Dia menyampaikan praktik perencanaan pajak agresif telah menggerogoti sumber pendapatan pajak negara anggota Uni Eropa. Kehilangan potensi penerimaan pajak ditaksir mencapai €50 miliar per tahun atau setara dengan Rp871 triliun akibat praktik perencanaan pajak agresif.

Sementara itu, Ketua Negosiator Parlemen Eropa Evelyn Regner mengatakan kesepakatan CbCR publik merupakan langkah besar menuju rezim transparansi dan keadilan pajak.

Baca Juga: Pengenaan Pajak Penghasilan 1,5% untuk Pelaku e-Commerce Ditunda

Menurutnya, entitas bisnis multinasional dengan omzet usaha lebih dari €750 juta per tahun wajib memublikasikan data usaha di negara anggota Uni Eropa dan negara yang masuk daftar hitam suaka pajak Uni Eropa.

Selain itu, perusahaan wajib membuka data penjualan bersih dan laba yang dibukukan. Publikasi juga berlaku untuk data jumlah karyawan, PPh badan yang dibayar, dan laba ditahan perusahaan atau retain earnings.

"Ini merupakan tonggak sejarah untuk keadilan pajak yang lebih banyak," tutur Regner.

Baca Juga: Ada Perwakilan Indonesia di Komite Perpajakan PBB, Ini Kata Kemenkeu

Senada, Anggota Parlemen Eropa Sven Giegold menilai transparansi pajak merupakan komitmen blok euro dalam memerangi penghindaran dan penipuan pajak. Dia meyakini transparansi pajak akan berdampak positif terhadap proses penegakan hukum pajak di Uni Eropa.

"Kantor Jaksa Penuntut Umum Eropa sekarang telah memulai pekerjaannya. Itu akan membuat hidup pada penipu PPN makin sulit," ujarnya seperti dilansir thegermanyeye.com. (rig)

Baca Juga: Soal Pajak Karbon Uni Eropa, AS: Terlalu Dini untuk Mendiskusikannya
Topik : belgia, cbcr publik, transparansi pajak, uni eropa, perusahaan multinasional, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 26 Juli 2021 | 15:30 WIB
ISRAEL

Sendok dan Garpu Berbahan Plastik Bakal Dikenai Cukai

Senin, 26 Juli 2021 | 13:00 WIB
RESENSI JURNAL

Blueprint OECD Pillar 1 Kompleks, Bagaimana Implementasinya?

berita pilihan

Minggu, 01 Agustus 2021 | 15:00 WIB
PONTIANAK

Dorong Pengusaha Patuh Prokes, Wali Kota Janjikan Keringanan Pajak

Minggu, 01 Agustus 2021 | 14:00 WIB
KABUPATEN SIDOARJO

Bangun Sistem Pajak Online, Pemda Butuh Anggaran Besar

Minggu, 01 Agustus 2021 | 13:00 WIB
KERJA SAMA INTERNASIONAL

Hemat Devisa, Pemerintah Jajaki Barter Dagang dengan 35 Negara

Minggu, 01 Agustus 2021 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

4 Jenis Insentif Pajak Penghasilan dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Minggu, 01 Agustus 2021 | 11:00 WIB
PMK 96/2021

Ini Ketentuan Surat Keterangan Bebas dalam Pengecualian Pungutan PPnBM

Minggu, 01 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KETUA UMUM GPMT DESIANTO BUDI UTOMO

'Kalau Dikenakan Pajak, Bakal Memberatkan Peternak'

Minggu, 01 Agustus 2021 | 09:00 WIB
VIETNAM

Pengenaan Pajak Penghasilan 1,5% untuk Pelaku e-Commerce Ditunda

Minggu, 01 Agustus 2021 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Aplikasi Pengawasan Pajak Dukung Proses Bisnis di Beberapa Direktorat

Minggu, 01 Agustus 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ada Perwakilan Indonesia di Komite Perpajakan PBB, Ini Kata Kemenkeu