Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Dirjen Pajak Keluarkan Beleid Baru Layanan Pajak Tertentu di PTSP

2
2

Ilustrasi BKPM.

JAKARTA, DDTCNews – Dirjen Pajak mengeluarkan beleid baru tentang layanan pajak tertentu pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Beleid tersebut berupa Peraturan Dirjen Pajak No. PER-04/PJ/2019 yang ditetapkan dan berlaku mulai 25 Maret 2019. Dalam aturan itu, ada 7 kegiatan layanan pajak melalui PTSP. Namun, Dirjen Pajak dapat menyesuaian kegiatan pajak pada PTSP melalui pengumuman di media cetak dan/atau elektronik.

Ketujuh kegiatan layanan pajak itu adalah pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), cetak ulang kartu NPWP, aktivasi e-FIN, pembuatan kode billing tanpa akun, informasi KSWP, konsultasi perpajakan, dan asistensi layanan mandiri.

Baca Juga: Gelar Konsultasi Publik, Pemerintah: Investasi di KEK Lebih Menarik

“Dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dan/atau wajib pajak dipandang perlu untuk memberikan kemudahan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan,” demikian salah satu pertimbangan keluarnya beleid itu, seperti dikutip pada Kamis (25/4/2019).

Adapun jadwal operasional layanan pajak melalui PTSP mengikuti jam kerja dan operasional umum DJP yakni Senin hingga Jumat pukul 08.00 sampai 16.00 waktu setempat. Jadwal operasional dan jumlah hari layanan pajak tertentu pada PTSP dapat diatur sesuai kebutuhan oleh Kepala KPP setempat. Jadwal dan lokasi layanan diumumkan melalui media cetak dan/atau elektronik.

Penyelenggaraan layanan pajak tertentu pada PTSP dapat dilakukan secara selektif berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kesepahaman bersama, perjanjian kerja sama, atau bentuk lain yang disepakati oleh organisasi penyelenggara.

Baca Juga: Ekonomi Ditargetkan Tumbuh Hingga 5,6% Tahun Depan, Ini Kuncinya

Sementara itu, penghapusan layanan pajak tertentu pada PTSP dapat dilakukan berdasarkan berakhirnya kesepahaman bersama, perjanjian kerja sama, atau bentuk lain yang disepakati dengan organisasi penyelenggara. Selain itu, penghapusan juga bisa dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

“Berdasarkan hal tersebut [dasar penghapusan layanan], Kepala Kantor Wilayah DJP menerbitkan penetapan penghapusan pemberian layanan pajak tertentu pada PTSP,” demikian amanat pasal 7 ayat (2) beleid tersebut.

PTSP yang dimaksud terdiri atas PTSP Pusat di BKPM, PTSP di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi/ Kabupaten/ Kota, PTSP di Kawasan Ekonomi Khusus, PTSP di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan untuk melaksanakan layanan terpadu satu pintu.

Baca Juga: Negara Ini Fokus pada Penghindaran Pajak dan Iklim Investasi

“Adapun tempat tertentu lainnya itu antara lain berupa MPP [Mal Pelayanan Publik],” demikian bunyi pasal 2 ayat (2).(kaw)

Ketujuh kegiatan layanan pajak itu adalah pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), cetak ulang kartu NPWP, aktivasi e-FIN, pembuatan kode billing tanpa akun, informasi KSWP, konsultasi perpajakan, dan asistensi layanan mandiri.

Baca Juga: Gelar Konsultasi Publik, Pemerintah: Investasi di KEK Lebih Menarik

“Dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dan/atau wajib pajak dipandang perlu untuk memberikan kemudahan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan,” demikian salah satu pertimbangan keluarnya beleid itu, seperti dikutip pada Kamis (25/4/2019).

Adapun jadwal operasional layanan pajak melalui PTSP mengikuti jam kerja dan operasional umum DJP yakni Senin hingga Jumat pukul 08.00 sampai 16.00 waktu setempat. Jadwal operasional dan jumlah hari layanan pajak tertentu pada PTSP dapat diatur sesuai kebutuhan oleh Kepala KPP setempat. Jadwal dan lokasi layanan diumumkan melalui media cetak dan/atau elektronik.

Penyelenggaraan layanan pajak tertentu pada PTSP dapat dilakukan secara selektif berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kesepahaman bersama, perjanjian kerja sama, atau bentuk lain yang disepakati oleh organisasi penyelenggara.

Baca Juga: Ekonomi Ditargetkan Tumbuh Hingga 5,6% Tahun Depan, Ini Kuncinya

Sementara itu, penghapusan layanan pajak tertentu pada PTSP dapat dilakukan berdasarkan berakhirnya kesepahaman bersama, perjanjian kerja sama, atau bentuk lain yang disepakati dengan organisasi penyelenggara. Selain itu, penghapusan juga bisa dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

“Berdasarkan hal tersebut [dasar penghapusan layanan], Kepala Kantor Wilayah DJP menerbitkan penetapan penghapusan pemberian layanan pajak tertentu pada PTSP,” demikian amanat pasal 7 ayat (2) beleid tersebut.

PTSP yang dimaksud terdiri atas PTSP Pusat di BKPM, PTSP di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi/ Kabupaten/ Kota, PTSP di Kawasan Ekonomi Khusus, PTSP di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan untuk melaksanakan layanan terpadu satu pintu.

Baca Juga: Negara Ini Fokus pada Penghindaran Pajak dan Iklim Investasi

“Adapun tempat tertentu lainnya itu antara lain berupa MPP [Mal Pelayanan Publik],” demikian bunyi pasal 2 ayat (2).(kaw)

Topik : PTSP, BKPM, investasi, pelayanan pajak, NPWP
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
berita pilihan
Selasa, 18 Juni 2019 | 17:49 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 18 Juni 2019 | 16:05 WIB
TATA KELOLA ANGGARAN
Selasa, 18 Juni 2019 | 15:39 WIB
PAGU INDIKATIF ANGGARAN 2020
Selasa, 18 Juni 2019 | 14:36 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 18 Juni 2019 | 10:58 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Selasa, 18 Juni 2019 | 10:46 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Selasa, 18 Juni 2019 | 10:05 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Selasa, 18 Juni 2019 | 08:39 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 17 Juni 2019 | 18:56 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN
Senin, 17 Juni 2019 | 18:41 WIB
INSENTIF FISKAL