Berita
Kamis, 09 April 2020 | 10:27 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Kamis, 09 April 2020 | 09:57 WIB
DIRJEN PERBENDAHARAAN ANDIN HADIYANTO:
Kamis, 09 April 2020 | 08:20 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 08 April 2020 | 19:00 WIB
KOREA SELATAN
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 April 2020 | 09:12 WIB
KURS PAJAK 8 APRIL-14 APRIL 2020
Selasa, 07 April 2020 | 13:30 WIB
STATISTIK DAYA SAING PAJAK
Jum'at, 03 April 2020 | 17:01 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Kamis, 02 April 2020 | 14:31 WIB
PROFESI
Komunitas
Selasa, 07 April 2020 | 17:08 WIB
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Selasa, 07 April 2020 | 16:45 WIB
STISIPOL PAHLAWAN 12 BANGKA
Kamis, 02 April 2020 | 15:11 WIB
LEE JI-EUN:
Selasa, 31 Maret 2020 | 09:52 WIB
PROGRAM BEASISWA
Reportase

Dinilai ‘Tahan Banting’, Kontribusi UMKM ke Pajak Diharapkan Naik

A+
A-
1
A+
A-
1
Dinilai ‘Tahan Banting’, Kontribusi UMKM ke Pajak Diharapkan Naik

Dirjen Pajak Suryo Utomo. 

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) mendahulukan pendekatan persuasif dalam berinteraksi dengan kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pasalnya, sektor ini diharapkan menjadi tulang punggung penerimaan pajak di masa depan.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan kelompok UMKM merupakan segmen ekonomi yang memiliki daya tahan paling bagus ketika ekonomi mengalami turbulensi. Oleh karena itu, otoritas pajak hendak masuk lebih dalam untuk menggali potensi pada sektor UMKM.

"Jangan lupa UMKM ini merupakan sektor yang terbukti 'tahan banting' saat kita mengalami krisis ekonomi," katanya di Perpustakaan Nasional, Selasa (18/2/2020).

Baca Juga: Soal Unifikasi SPT Masa PPh, DJP Siapkan Aplikasinya

Namun demikian, hingga saat ini kontribusi sektor UMKM terhadap total penerimaan pajak masih terbilang minim. Setiap tahunnya, setoran pajak dari sektor UMKM hanya berkisar antara Rp5 triliun hingga Rp6 triliun.

Jumlah UMKM yang terdaftar dalam sistem pajak juga terbilang minim dengan angka sekitar 2,3 juta wajib pajak badan dan orang pribadi. Padahal, jumlah UMKM di Indonesia bisa menembus 60 juta pelaku usaha.

"Jumlah UMKM yang masuk sistem DJP relatif meningkat sejak 2014. Sekarang saya mau cari yang lain, dengan cara mari kita berkembang bersama karena kita punya size yang besar untuk UMKM," paparnya.

Baca Juga: Pelaporan SPT Tahunan Secara Manual Turun 52%

Data DJP pada 2019 menunjukan jumlah wajib pajak UMKM yang melakukan pembayaran melalui skema PPh final 0,5% sebanyak 2,3 juta wajib pajak. Jumlah ini naik 23% dari periode 2018. Adapun jumlah penambahan wajib pajak yang membayar pajak lewat PP No.23/2018 mencapai 433.513 wajib pajak.

Sebagian besar yang menikmati fasilitas fiskal ini adalah wajib pajak orang pribadi. Dari total jumlah wajib pajak yang sebanyak 2,3 juta, sebanyak 2 juta wajib pajak merupakan orang pribadi. Sementara itu, wajib pajak badan yang memanfaatkan fasilitas PPh final pada tahun lalu hanya 257.738 wajib pajak. (kaw)

Baca Juga: Apa Kabar Rencana Unifikasi SPT Masa PPh? Ini Penjelasan DJP

"Jangan lupa UMKM ini merupakan sektor yang terbukti 'tahan banting' saat kita mengalami krisis ekonomi," katanya di Perpustakaan Nasional, Selasa (18/2/2020).

Baca Juga: Soal Unifikasi SPT Masa PPh, DJP Siapkan Aplikasinya

Namun demikian, hingga saat ini kontribusi sektor UMKM terhadap total penerimaan pajak masih terbilang minim. Setiap tahunnya, setoran pajak dari sektor UMKM hanya berkisar antara Rp5 triliun hingga Rp6 triliun.

Jumlah UMKM yang terdaftar dalam sistem pajak juga terbilang minim dengan angka sekitar 2,3 juta wajib pajak badan dan orang pribadi. Padahal, jumlah UMKM di Indonesia bisa menembus 60 juta pelaku usaha.

"Jumlah UMKM yang masuk sistem DJP relatif meningkat sejak 2014. Sekarang saya mau cari yang lain, dengan cara mari kita berkembang bersama karena kita punya size yang besar untuk UMKM," paparnya.

Baca Juga: Pelaporan SPT Tahunan Secara Manual Turun 52%

Data DJP pada 2019 menunjukan jumlah wajib pajak UMKM yang melakukan pembayaran melalui skema PPh final 0,5% sebanyak 2,3 juta wajib pajak. Jumlah ini naik 23% dari periode 2018. Adapun jumlah penambahan wajib pajak yang membayar pajak lewat PP No.23/2018 mencapai 433.513 wajib pajak.

Sebagian besar yang menikmati fasilitas fiskal ini adalah wajib pajak orang pribadi. Dari total jumlah wajib pajak yang sebanyak 2,3 juta, sebanyak 2 juta wajib pajak merupakan orang pribadi. Sementara itu, wajib pajak badan yang memanfaatkan fasilitas PPh final pada tahun lalu hanya 257.738 wajib pajak. (kaw)

Baca Juga: Apa Kabar Rencana Unifikasi SPT Masa PPh? Ini Penjelasan DJP
Topik : UMKM, penerimaan pajak, Ditjen Pajak, DJP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
0/1000
artikel terkait
Senin, 06 April 2020 | 16:12 WIB
PELAPORAN SPT
Senin, 06 April 2020 | 14:33 WIB
PENERIMAAN PAJAK
Senin, 06 April 2020 | 12:31 WIB
EFEK VIRUS CORONA
berita pilihan
Kamis, 09 April 2020 | 10:27 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Kamis, 09 April 2020 | 09:57 WIB
DIRJEN PERBENDAHARAAN ANDIN HADIYANTO:
Kamis, 09 April 2020 | 09:19 WIB
OPINI
Kamis, 09 April 2020 | 08:20 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 08 April 2020 | 19:00 WIB
KOREA SELATAN
Rabu, 08 April 2020 | 18:15 WIB
PROFIL PERPAJAKAN SERBIA
Rabu, 08 April 2020 | 17:20 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 08 April 2020 | 16:42 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Rabu, 08 April 2020 | 16:22 WIB
TIPS E-BUPOT