Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Dibantu Kejari, Tunggakan Pajak yang Sudah Ditagih Capai Rp44 Miliar

A+
A-
0
A+
A-
0
Dibantu Kejari, Tunggakan Pajak yang Sudah Ditagih Capai Rp44 Miliar

Ilustrasi.

BINTAN, DDTCNews - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan, Kepulauan Riau, mencatat telah membantu pemerintah daerah dalam penagihan piutang pajak daerah senilai Rp44,17 miliar.

Kepala Kejari Bintan I Wayan Riana mengatakan angka itu menjadi bagian dari total piutang pajak daerah yang harus ditagih senilai Rp100 miliar. Menurutnya, Kejari akan berupaya menyelesaikan semua piutang pajak daerah tersebut.

"Jumlah tersebut dipastikan akan bertambah sampai dengan akhir tahun ini," katanya, dikutip pada Kamis (25/11/2021).

Baca Juga: Ada Pajak Minimum, Beban Pajak Korporasi AS Bakal Tembus US$223 Miliar

I Wayan menuturkan bantuan penagihan piutang pajak daerah mulai berjalan setelah pemkab melalui Badan Pendapatan Daerah menandatangani surat kuasa khusus (SKK) kepada Kejari. Adapun bantuan penagihan tersebut sudah berjalan sejak Maret lalu.

Dia menyebut piutang pajak daerah yang akan ditagih berasal dari tunggakan pajak dalam 5 tahun terakhir. Untuk itu, lanjutnya, masih ada peluang bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Kejaksaan untuk menagih piutang pajak tersebut.

I Wayan menilai penagihan oleh Kejari bukan satu-satunya alasan wajib pajak bersedia membayar tunggakannya. Sebab, saat ini ada program relaksasi pajak yang juga menjadi momentum baik bagi wajib pajak menyelesaikan piutangnya.

Baca Juga: Tak Hanya Kumpulkan Data, Kantor Pajak Juga 'Tandai' Kedai Kekinian WP

Program relaksasi pajak daerah akan berakhir pada akhir bulan ini. Dia berharap wajib pajak dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melunasi tunggakan pajak daerah tanpa perlu membayar denda administrasi.

Bagi wajib pajak yang enggan membayar pajak daerah, Kejari Bintan selaku pengacara negara akan melakukan gugatan perdata. Menurut I Wayan, gugatan tersebut dapat diajukan dengan dalil wanprestasi.

"Kalau konstruksi pasal tindak pidana korupsi (tipikor) masih akan kami analisis lagi seperti apa. Apabila dapat dikenakan maka akan diterapkan bagi wajib pajak daerah yang enggan membayar," ujarnya seperti dilansir luarbiasa.id. (rig)

Baca Juga: Semua Sistem DJP Bakal Pakai NIK Sebagai Basis Data Wajib Pajak OP

Topik : kabupaten bintan, tunggakan pajak, penagihan pajak, kejaksaan negeri, pajak, pajak daerah

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 11 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tambahan Penerimaan dari Kenaikan Tarif PPN Capai Rp21 Triliun

Kamis, 11 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Harta PPS yang Bakal Direpatriasi Capai Rp16 T, DJP Awasi Prosesnya

Kamis, 11 Agustus 2022 | 18:23 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Dirjen Pajak Evaluasi Pemanfaatan Insentif PPnBM DTP dan PPN Rumah DTP

Kamis, 11 Agustus 2022 | 18:01 WIB
PENERIMAAN PAJAK

PPh Badan Tumbuh 132,4% Hingga Juli 2022, Begini Kata Sri Mulyani

berita pilihan

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 19:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Ada Pajak Minimum, Beban Pajak Korporasi AS Bakal Tembus US$223 Miliar

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KP2KP PINRANG

Tak Hanya Kumpulkan Data, Kantor Pajak Juga 'Tandai' Kedai Kekinian WP

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Semua Sistem DJP Bakal Pakai NIK Sebagai Basis Data Wajib Pajak OP

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:09 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Peta PBB Bisa Diakses di Aplikasi 'Jakarta Satu', Ada ID Objek Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:00 WIB
APBN 2022

APBN Cetak Surplus Lagi, Pembiayaan Utang Turun 49,5 Persen

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 17:23 WIB
KP2KP PANGKAJENE

Belum Tuntas Lapor SPT, Pemilik Kedai Makan Didatangi Petugas Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 17:00 WIB
PAJAK DAERAH

BPKP Sebut Banyak Pemda Tak Serius Tetapkan Angka Target Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 16:30 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Muncul Kasus e-Meterai Palsu, Peruri Ungkap Modusnya

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:45 WIB
DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Pentingnya Mendalami Pemahaman Pajak Internasional, Termasuk P3B

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH

Cara Blokir STNK Secara Online di Provinsi Jawa Barat