Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 15:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Defisit APBN Melebar karena Covid-19, Sri Mulyani: Cukup Manageable

A+
A-
0
A+
A-
0
Defisit APBN Melebar karena Covid-19, Sri Mulyani: Cukup Manageable

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah kembali menegaskan pelebaran defisit APBN akibat pandemi Covid-19 sejauh ini masih cukup terkendali atau manageable.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pandemi Covid-19 mengharuskan pemerintah menerbitkan Perpu 1/2020 yang kini disahkan menjadi UU 2/2020 untuk memperlebar defisit hingga di atas 3% PDB selama 3 tahun. Meski terjadi pelebaran defisit, dia memastikan keuangan negara masih terkendali, bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara lain.

"Dibandingkan dengan negara-negara lain dan bahkan dibandingkan dengan capaian di mana kita mampu memulihkan ekonomi, defisit APBN kita relatif dalam kondisi cukup manageable," katanya, Kamis (21/10/2021).

Baca Juga: Transformasi Ekonomi Hijau, Begini Desain Kebijakan Fiskal Pemerintah

Sri Mulyani mengatakan APBN menjadi instrumen countercyclical untuk menangani krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19, memberi perlindungan sosial kepada masyarakat, serta mendukung pemulihan ekonomi. Kondisi itu menyebabkan defisit APBN 2020 melebar hingga mencapai 6,01% PDB.

Memasuki 2021, APBN dirancang dengan defisit 5,7% PDB karena pandemi Covid-19 masih berlanjut. Sri Mulyani menyebut defisit tersebut sudah semakin mengecil seiring dengan langkah konsolidasi fiskal yang dilakukan pemerintah.

Langkah konsolidasi fiskal tersebut meliputi optimalisasi penerimaan negara, perbaikan dari sisi belanja, serta inovasi pembiayaan. Dengan upaya-upaya tersebut, pemerintah dan DPR pun sepakat merancang APBN 2022 dengan defisit sebesar 4,85% PDB, sebelum kembali ke bawah 3% pada 2023.

Baca Juga: Beberkan Dampak Korupsi, Sri Mulyani: Penyakit dan Bahayanya Nyata

"Tentu tetap kami perlu melakukan pemulihan kembali kondisi APBN kita yang mengalami tekanan sangat berat," ujarnya.

Sri Mulyani menambahkan APBN telah bekerja keras menahan dampak pandemi Covid-19 pada kesehatan, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat. Dia berharap upaya tersebut dapat mendorong pemulihan ekonomi hingga kembali ke level normal atau di atas 5%. (sap)

Baca Juga: Permudah Pegawai Lapor Harta Kekayaan, Dua Aplikasi Ini Diintegrasikan
Topik : defisit APBN, defisit anggaran, kinerja fiskal, belanja negara, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 02 Desember 2021 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Sri Mulyani Lakukan 4 Kali Refocusing Anggaran di 2021, Ini Detailnya

Kamis, 02 Desember 2021 | 12:18 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Reformasi Pajak Bikin Indonesia Lebih Siap Hadapi Krisis

Kamis, 02 Desember 2021 | 06:00 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Jokowi Resmi Buka Presidensi G-20, 3 Hal Ini Jadi Fokus Indonesia

Rabu, 01 Desember 2021 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Fasilitas Fiskal Jadi Menu Paling Menarik Bagi Investor Hulu Migas

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:39 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Turunkan Tarif Maksimal Pajak Hiburan, Begini Detailnya

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:30 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA

Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN Soal 8 Area Rawan Korupsi

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Begini Tren Rasio Kepatuhan Laporan SPT Tahunan 2016-2021

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:43 WIB
KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Sosialisasi UU HPP, Wajib Pajak Dapat Penjelasan Soal PPS dari DJP

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Perusahaan Bisa Dijatuhi Hukuman Pidana Perpajakan, Simak Ketentuannya