KINERJA FISKAL

Defisit APBN Melebar karena Covid-19, Sri Mulyani: Cukup Manageable

Dian Kurniati | Sabtu, 23 Oktober 2021 | 12:00 WIB
Defisit APBN Melebar karena Covid-19, Sri Mulyani: Cukup Manageable

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah kembali menegaskan pelebaran defisit APBN akibat pandemi Covid-19 sejauh ini masih cukup terkendali atau manageable.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pandemi Covid-19 mengharuskan pemerintah menerbitkan Perpu 1/2020 yang kini disahkan menjadi UU 2/2020 untuk memperlebar defisit hingga di atas 3% PDB selama 3 tahun. Meski terjadi pelebaran defisit, dia memastikan keuangan negara masih terkendali, bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara lain.

"Dibandingkan dengan negara-negara lain dan bahkan dibandingkan dengan capaian di mana kita mampu memulihkan ekonomi, defisit APBN kita relatif dalam kondisi cukup manageable," katanya, Kamis (21/10/2021).

Baca Juga:
Bertemu S&P, Sri Mulyani Sebut Konsolidasi Fiskal RI Cepat dan Kuat

Sri Mulyani mengatakan APBN menjadi instrumen countercyclical untuk menangani krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19, memberi perlindungan sosial kepada masyarakat, serta mendukung pemulihan ekonomi. Kondisi itu menyebabkan defisit APBN 2020 melebar hingga mencapai 6,01% PDB.

Memasuki 2021, APBN dirancang dengan defisit 5,7% PDB karena pandemi Covid-19 masih berlanjut. Sri Mulyani menyebut defisit tersebut sudah semakin mengecil seiring dengan langkah konsolidasi fiskal yang dilakukan pemerintah.

Langkah konsolidasi fiskal tersebut meliputi optimalisasi penerimaan negara, perbaikan dari sisi belanja, serta inovasi pembiayaan. Dengan upaya-upaya tersebut, pemerintah dan DPR pun sepakat merancang APBN 2022 dengan defisit sebesar 4,85% PDB, sebelum kembali ke bawah 3% pada 2023.

Baca Juga:
Pasar Keuangan Tak Stabil, Penarikan Utang APBN Masih Minim

"Tentu tetap kami perlu melakukan pemulihan kembali kondisi APBN kita yang mengalami tekanan sangat berat," ujarnya.

Sri Mulyani menambahkan APBN telah bekerja keras menahan dampak pandemi Covid-19 pada kesehatan, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat. Dia berharap upaya tersebut dapat mendorong pemulihan ekonomi hingga kembali ke level normal atau di atas 5%. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 27 Maret 2024 | 10:37 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Bertemu S&P, Sri Mulyani Sebut Konsolidasi Fiskal RI Cepat dan Kuat

Selasa, 26 Maret 2024 | 12:15 WIB KINERJA FISKAL

Pasar Keuangan Tak Stabil, Penarikan Utang APBN Masih Minim

Senin, 25 Maret 2024 | 16:00 WIB PENERIMAAN PAJAK

Turun 27 Persen, Setoran Pajak dari Sektor Tambang Hanya Rp 19 Triliun

Senin, 25 Maret 2024 | 14:00 WIB PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak dari PPN Dalam Negeri Turun 26 Persen, Ada Apa?

BERITA PILIHAN
Kamis, 28 Maret 2024 | 15:47 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bansos Beras Hingga Akhir Tahun, Jokowi: Saya Usaha, Tapi Enggak Janji

Kamis, 28 Maret 2024 | 15:31 WIB PENGAWASAN PAJAK

Data Konkret akan Daluwarsa, WP Berpotensi Di-SP2DK atau Diperiksa

Kamis, 28 Maret 2024 | 14:42 WIB PELAPORAN SPT TAHUNAN

Mau Pembetulan SPT Menyangkut Harta 5 Tahun Terakhir, Apakah Bisa?

Kamis, 28 Maret 2024 | 13:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jatuh pada Hari Libur, Batas Waktu Pelaporan SPT Tahunan Tidak Diundur

Kamis, 28 Maret 2024 | 13:17 WIB PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Optimalisasi Dua PP Perpajakan Migas Jadi Cara untuk Genjot PNBP Migas

Kamis, 28 Maret 2024 | 13:15 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

RUU Daerah Khusus Jakarta Disetujui DPR, Hanya PKS yang Menolak