Review
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 07 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:24 WIB
KURS PAJAK 21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 15:24 WIB
MATRIKS AREA KEBIJAKAN
Rabu, 14 Oktober 2020 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2020
Komunitas
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kamis, 22 Oktober 2020 | 09:54 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:39 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kolaborasi
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:10 WIB
KONSULTASI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 14:13 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 11:54 WIB
KONSULTASI
Reportase

Definisi Norma Penghitungan Penghasilan Neto

A+
A-
1
A+
A-
1
Definisi Norma Penghitungan Penghasilan Neto

MAYORITAS jenis usaha di Indonesia merupakan jenis usaha kecil dan tidak semua jenis usaha kecil tersebut memiliki kemampuan untuk membuat pembukuan. Selain itu, banyak pula para profesional yang memiliki praktek profesi sendiri dan tidak memiliki pembukuan.

Pada dasarnya, etiap wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib menyelenggarakan pembukuan. Hal ini diatur dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 (UU KUP).

Namun, dalam praktik di lapangan, tidak semua wajib pajak mampu menyelenggarakan pembukuan, khususnya wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah bruto kurang dari Rp4,8 miliar tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan. Tetapi, wajib melakukan pencatatan untuk digunakan sebagai dasar dalam menghitung jumlah pajak yang terutang.

Baca Juga: Apa Itu BBNKB?

Untuk memudahkan wajib pajak tersebut menentukan penghasilan neto usahanya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memberikan kemudahan dengan membuat aturan tentang norma perhitungan. Norma Penghitungan adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang akan digunakan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Penggunaan norma penghitungan pada dasarnya dilakukan lantaran tidak terdapat dasar perhitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan secara lengkap. Pembukuan adalah suatu proses pencacatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan penyerahan barang dan jasa.

Sesuai dengan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 (UU PPh), wajib pajak yang akan menggunakan norma penghitungan harus memberitahukan kepada Ditjen Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

Baca Juga: Apa Itu Pajak Kendaraan Bermotor?

Adapun wajib pajak yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.

Dalam hal terhadap wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dilakukan pemeriksaan, kemudian wajib pajak orang pribadi atau badan tersebut tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya, penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto.

Diatur dalam Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto, besarnya norma penghitungan ditentukan sebagai berikut:

Baca Juga: Apa Itu Tarif Ad Valorem?
  1. Daftar Persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut:
    • 10 ibukota provinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makasar dan Pontianak;
    • Ibukota provinsi lainnya; dan
    • Daerah lainnya.

daftar persentase norma penghitungan penghasilan neto lebih lanjut terdapat dalam Lampiran I PER-17/PJ/2015.

  1. Daftar persentase norma penghitungan penghasilan neto untuk wajib pajak orang pribadi yang tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkan pembukuan tercantum dalam Lampiran II PER-17/PJ/2015.
  2. Daftar persentase norma penghitungan penghasilan neto untuk wajib pajak badan yang tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkan pembukuan tercantum dalam Lampiran III PER-17/PJ/2015.

Dalam hal wajib pajak memiliki lebih dari satu jenis usaha atau pekerjaan bebas, penghitungan penghasilan neto dilakukan terhadap masing-masing jenis usaha atau pekerjaan bebas dengan memperhatikan pengelompokan wilayah pengenaan norma.

Bagi wajib pajak yang tetap menggunakan norma penghitungan padahal tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Penggunaan Norma akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam tahun pajak yang bersangkutan.*

Baca Juga: Apa Itu SPPT dan SKP PBB?

Topik : kamus pajak, norma penghitungan penghasilan neto, PER 17 2015
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 04 September 2020 | 17:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 31 Agustus 2020 | 18:26 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 28 Agustus 2020 | 17:55 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 26 Agustus 2020 | 19:07 WIB
KAMUS PAJAK
berita pilihan
Kamis, 22 Oktober 2020 | 16:30 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kamis, 22 Oktober 2020 | 16:15 WIB
PAJAK DAERAH (21)
Kamis, 22 Oktober 2020 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 22 Oktober 2020 | 15:28 WIB
PROVINSI LAMPUNG
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:57 WIB
PROFIL PERPAJAKAN PERU
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:15 WIB
PMK 157/2020
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:15 WIB
SURAT BERHARGA NEGARA
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:05 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA