Berita
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:40 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:30 WIB
KABUPATEN BANDUNG
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:02 WIB
STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:54 WIB
INSENTIF PAJAK
Review
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 22 Juli 2020 | 11:59 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Jum'at, 31 Juli 2020 | 15:15 WIB
STATISTIK REZIM PAJAK
Komunitas
Rabu, 05 Agustus 2020 | 10:05 WIB
DDTC PODTAX
Minggu, 02 Agustus 2020 | 10:30 WIB
FAQIH RUSDIANA
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 12:01 WIB
MADONNA:
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 09:56 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase

Deadline Pembayaran Pajak PBB Diundur Dua Bulan

A+
A-
1
A+
A-
1
Deadline Pembayaran Pajak PBB Diundur Dua Bulan

Ilustrasi. (DDTCNews)

TIMIKA, DDTCNews—Pemkab Mimika, Papua memperlonggar tenggat waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan-perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) menjadi akhir Oktober 2020 dari seharusnya akhir Agustus 2020.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Mimika Dwi Cholifa mengatakan perpanjangan tenggat waktu tersebut merupakan upaya pemerintah daerah untuk meringankan beban warga di tengah pandemi virus Corona atau Covid-19.

“Relaksasi batas waktu pembayaran PBB-P2 sampai dengan 31 Oktober tanpa dikenai sanksi keterlambatan,” kata Dwi dikutip Selasa (14/7/2020).

Baca Juga: Pemutihan dan Diskon Pajak PBB Jilid II Berlaku Hingga September 2020

Pelonggaran pembayaran PBB-P2 diatur dengan SK Bupati Mimika No. 211/2020 tentang perpanjangan tanggal jatuh tempo PBB-P2. Dalam beleid tersebut juga dijelaskan beberapa insentif yang akan diberikan kepada wajib pajak.

Insentif itu terbagi atas tiga tahapan yakni pengunduran jatuh tempo, pemotongan pajak dan pembebasan pajak. Namun demikian, relaksasi yang diterapkan hanya pengunduran jatuh tempo dan pemotongan pajak.

“Ini merupakan relaksasi pajak daerah kedua yang diberikan setelah sebelumnya kita lakukan pemotongan 50 persen bagi pajak hotel, restoran dan pajak hiburan selama dua bulan. Untuk pembebasan pajak belum,” ujar Dwi.

Baca Juga: Terganggu Corona, Setoran Pajak Hotel Justru Di Atas Target

Selain itu, ia menjelaskan semua jenis pajak saat ini telah diberlakukan sistem semionline. Artinya, pembayaran tidak sepenuhnya dilakukan secara langsung atau face to face, tetapi dapat dilakukan online melalui bank daerah.

Hingga saat ini, realisasi penerimaan pajak daerah sudah mencapai 54% dari target yang ditetapkan. Hasil tersebut terbilang baik bila dibandingkan dengan kinerja pada periode yang sama tahun lalu yang hanya 40% dari target.

Menurut Dwi, pencapaian positif tersebut karena target pajak yang lebih tinggi dan adanya surplus tahun lalu. Sayang, ia tidak menyebutkan angka realisasi penerimaan pajak daerah tersebut.

Baca Juga: Imbas Pandemi Corona, Setoran Pajak Hiburan Ditargetkan Nol Rupiah

“Pencapaian ini karena target penerimaan daerah termasuk pajak daerah tahun 2020 lebih tinggi dari 2019. Kami juga ada kelebihan penerimaan sekitar Rp30 miliar sampai Rp40 miliar dari target tahun lalu,” tuturnya dilansir dari Timika Express.

Hasil positif tersebut, lanjut Dwi, juga disebabkan adanya kenaikan nominal tagihan pajak bumi dan bagunan (PBB-P2) dari PT Freeport Indonesia menjadi Rp40 miliar dari tahun sebelumnya sebesar Rp32 miliar. (rig)

Baca Juga: Bayar Pajak Kendaraan Online Meningkat, Samsat Siapkan Loket Khusus
Topik : kabupaten mimika, pajak bumi dan bangunan, PBB-P2, pajak daerah
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 29 Juli 2020 | 09:15 WIB
KOTA SUKABUMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 16:45 WIB
KOTA AMBON
Selasa, 28 Juli 2020 | 09:44 WIB
PROVINSI PALEMBANG
berita pilihan
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:40 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:35 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:30 WIB
KABUPATEN BANDUNG
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:10 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:02 WIB
STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:54 WIB
INSENTIF PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:34 WIB
KINERJA EKONOMI KUARTAL II/2020
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:15 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 05 Agustus 2020 | 16:24 WIB
PMK 89/2020