Berita
Kamis, 09 April 2020 | 08:20 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 08 April 2020 | 19:00 WIB
KOREA SELATAN
Rabu, 08 April 2020 | 16:42 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Rabu, 08 April 2020 | 16:16 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 April 2020 | 09:12 WIB
KURS PAJAK 8 APRIL-14 APRIL 2020
Selasa, 07 April 2020 | 13:30 WIB
STATISTIK DAYA SAING PAJAK
Jum'at, 03 April 2020 | 17:01 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Kamis, 02 April 2020 | 14:31 WIB
PROFESI
Komunitas
Selasa, 07 April 2020 | 17:08 WIB
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Selasa, 07 April 2020 | 16:45 WIB
STISIPOL PAHLAWAN 12 BANGKA
Kamis, 02 April 2020 | 15:11 WIB
LEE JI-EUN:
Selasa, 31 Maret 2020 | 09:52 WIB
PROGRAM BEASISWA
Reportase

DDTC Fiscal Research: Pemerintah Punya 4 Opsi Kebijakan Pajak

A+
A-
3
A+
A-
3
DDTC Fiscal Research: Pemerintah Punya 4 Opsi Kebijakan Pajak

Research Coordinator DDTC Fiscal Research Denny Vissaro saat mengisi Kuliah Umum di FIA Universitas Brawijaya, Malang. (Foto: Ngc/DDTCNews)

MALANG, DDTCNews -- Saat ini Indonesia memasuki masa di mana pajak akan menemukan wajah baru, sehingga banyak bermunculan aturan baru. Namun, risikonya adalah adanya aturan yang tumpang tindih atau multitafsir atas suatu fenomena dan permasalahan lainnya

Research Coordinator DDTC Fiscal Research Denny Vissaro saat mengisi Kuliah Umum bertema ‘Tren Reformasi Pajak Penghasilan’ (PPh) di Universitas Brawijaya, Malang, mengatakan salah satu perubahan yang akan terjadi dalam waktu dekat adalah peralihan rezim PPh atas penghasilan tertentu dari semula berbasis worldwide menjadi lebih ke arah territorial.

“Indonesia bergerak dari worldwide ke territorial, baik untuk penentuan subjek pajak maupun penghasilan dividen. Sementara itu, struktur penerimaan pajak kita tidak berimbang karena mayoritas dari PPh Badan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan yang paling terakhir justru PPh orang pribadi,” jelasnya, Kamis (20/2/2020).

Baca Juga: PPh Pasal 21 DTP Karyawan yang Dapat Tunjangan Pajak dari Perusahaan

Selain itu, penerimaan pajak Indonesia juga bergantung pada pajak berbasis impor. Implikasinya adalah ketika harga komoditas melemah otomatis berimbas pada penerimaan pajak. Untuk itu, saat ini pemerintah tengah memperbaiki struktur penerimaan pajak agar tidak mudah terpengaruh gejolak ekonomi dunia.

Lebih lanjut, Denny menyoroti perihal tren penurunan tarif PPh badan di dunia. Tren penurunan tarif ini membuat Indonesia berisiko kehilangan investor dan ekonominya terancam. Kondisi ini lah yang mendorong pemerintah untuk memutar otak agar penerimaan pajak bisa lebih berimbang tetapi sekaligus menarik investasi.

Salah satu cara yang ditempuh adalah mengubah rezim pajak dari worldwide menuju territorial. Sebab, dengan sistem territorial masyarakat diharapkan bisa lebih bersaing di luar negeri. Kemudian, tidak ragu untuk mengembalikan kekayaannya ke dalam negeri karena tidak lagi dikejar pajak.

Baca Juga: Pandemi Corona Jadi Momen Pas untuk Capai Kesepakatan Pajak Digital

“Walaupun efek awal territorial cenderung negatif karena akan mendorong modal ke luar, tetapi ketika WP di luar berhasil, maka akan memulangkan kekayaannya ke dalam negeri. Jadi kita sudah memasuki multipurpose tax, di mana pajak tidak hanya untuk penerimaan tetapi juga untuk meningkatkan persaingan,” kata Denny

Pada kesempatan itu, Denny juga menjabarkan perkembangan omnibus law perpajakan serta tren pemajakan ekonomi digital di dunia maupun di Indonesia. Sebagai penutup Denny menuturkan terdapat 4 opsi kebijakan pajak bagi Indonesia.

Pertama, monitor perkembangan konsensus global. Kedua, rancang kebijakan yang efektif untuk memajaki ekonomi digital. Ketiga, jalankan aksi sepihak melalui omnibus law jika konsensus global gagal tercapai. Keempat, meninjau tax bracket karena sudah 10 tahun tidak berubah,” tutur Denny. (Bsi)

Baca Juga: Fasilitas Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 bagi Industri Farmasi

“Indonesia bergerak dari worldwide ke territorial, baik untuk penentuan subjek pajak maupun penghasilan dividen. Sementara itu, struktur penerimaan pajak kita tidak berimbang karena mayoritas dari PPh Badan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan yang paling terakhir justru PPh orang pribadi,” jelasnya, Kamis (20/2/2020).

Baca Juga: PPh Pasal 21 DTP Karyawan yang Dapat Tunjangan Pajak dari Perusahaan

Selain itu, penerimaan pajak Indonesia juga bergantung pada pajak berbasis impor. Implikasinya adalah ketika harga komoditas melemah otomatis berimbas pada penerimaan pajak. Untuk itu, saat ini pemerintah tengah memperbaiki struktur penerimaan pajak agar tidak mudah terpengaruh gejolak ekonomi dunia.

Lebih lanjut, Denny menyoroti perihal tren penurunan tarif PPh badan di dunia. Tren penurunan tarif ini membuat Indonesia berisiko kehilangan investor dan ekonominya terancam. Kondisi ini lah yang mendorong pemerintah untuk memutar otak agar penerimaan pajak bisa lebih berimbang tetapi sekaligus menarik investasi.

Salah satu cara yang ditempuh adalah mengubah rezim pajak dari worldwide menuju territorial. Sebab, dengan sistem territorial masyarakat diharapkan bisa lebih bersaing di luar negeri. Kemudian, tidak ragu untuk mengembalikan kekayaannya ke dalam negeri karena tidak lagi dikejar pajak.

Baca Juga: Pandemi Corona Jadi Momen Pas untuk Capai Kesepakatan Pajak Digital

“Walaupun efek awal territorial cenderung negatif karena akan mendorong modal ke luar, tetapi ketika WP di luar berhasil, maka akan memulangkan kekayaannya ke dalam negeri. Jadi kita sudah memasuki multipurpose tax, di mana pajak tidak hanya untuk penerimaan tetapi juga untuk meningkatkan persaingan,” kata Denny

Pada kesempatan itu, Denny juga menjabarkan perkembangan omnibus law perpajakan serta tren pemajakan ekonomi digital di dunia maupun di Indonesia. Sebagai penutup Denny menuturkan terdapat 4 opsi kebijakan pajak bagi Indonesia.

Pertama, monitor perkembangan konsensus global. Kedua, rancang kebijakan yang efektif untuk memajaki ekonomi digital. Ketiga, jalankan aksi sepihak melalui omnibus law jika konsensus global gagal tercapai. Keempat, meninjau tax bracket karena sudah 10 tahun tidak berubah,” tutur Denny. (Bsi)

Baca Juga: Fasilitas Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 bagi Industri Farmasi
Topik : omnibus law, pajak digital, worldwide, territorial, DDTC Fiscal Research, Universitas Brawijaya
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
0/1000
artikel terkait
Rabu, 01 April 2020 | 18:19 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 01 April 2020 | 16:11 WIB
RESPONS PAJAK PERANGI DAMPAK CORONA (3)
Rabu, 01 April 2020 | 11:01 WIB
EFEK VIRUS CORONA
berita pilihan
Kamis, 09 April 2020 | 08:20 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 08 April 2020 | 19:00 WIB
KOREA SELATAN
Rabu, 08 April 2020 | 18:15 WIB
PROFIL PERPAJAKAN SERBIA
Rabu, 08 April 2020 | 17:20 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 08 April 2020 | 16:42 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Rabu, 08 April 2020 | 16:22 WIB
TIPS E-BUPOT
Rabu, 08 April 2020 | 16:16 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Rabu, 08 April 2020 | 15:45 WIB
KABUPATEN JENEPONTO
Rabu, 08 April 2020 | 15:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK