KEMUDAHAN BERUSAHA

Darmin Jamin Sistem OSS Siap Meluncur Bulan Ini

Redaksi DDTCNews | Senin, 28 Mei 2018 | 10:38 WIB
Darmin Jamin Sistem OSS Siap Meluncur Bulan Ini

JAKARTA, DDTCNews - Sistem perizinan terpadu Online Single Submission (OSS) semestinya sudah mulai bisa dinikmati pada 20 Mei lalu. Berbagai kendala menghadang hingga peluncuran harus ditunda dari jadwal awal pada April 2018.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan penundaan tidak akan melewati bulan Mei 2018. Saat ini, untuk sistem OSS masuk tahap finalisasi.

"Kapan di-launching? Rencana bulan ini sebelum akhir bulan, sehingga kita sedang bekerja keras menuntaskan," katanya, Jumat (25/5).

Baca Juga:
Antisipasi Dampak Perang Iran-Israel, APBN Tetap Jadi Bantalan

Lebih lanjut, mantan Gubernur Bank Indonesia itu menyatakan kesiapan OSS sudah hampir 100%. Pemerintah telah membuat satuan tugas (satgas) yang terdiri dari pejabat setingkat Sekjen untuk tiap Kementerian/Lembaga (K/L) serta Sekda untuk Pemerintah Daerah (Pemda).

"Platform sudah selesai, reform sudah selesai, satgas di pusat dan provinsi selesai. Di kabupaten 88% itu sudah selesai dan yang belum selesai begitu dia bentuk satgas dia akan ikut," jelas Darmin.

Seperti yang diketahui, persolan perizinan menjadi momok bagi pelaku usaha di Indonesia. Rumit dan berbelit-belit menjadi satu kekhasan birokrasi baik pusat maupun daerah.

Baca Juga:
Kemenkeu: SIMBARA Efektif Awasi Sektor Minerba dari Hulu hingga Hilir

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menyebut OSS bisa menjadi solusi untuk memutus mata rantai inefisiensi yang menghambat investasi.

"Rumitnya perizinan dan tidak sinkronnya aturan antara pusat dan daerah jadi kendala percepatan investasi. Saat ini diskusi sedang berlangsung antara Kemenko Perekonomian, dan tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB) dan tim dari BKPM. Jadi penyesuaian struktur sedang dalam proses," tutupnya. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 16 April 2024 | 14:25 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Antisipasi Dampak Perang Iran-Israel, APBN Tetap Jadi Bantalan

Selasa, 09 April 2024 | 09:00 WIB PENGAWASAN PAJAK

Kemenkeu: SIMBARA Efektif Awasi Sektor Minerba dari Hulu hingga Hilir

Rabu, 03 April 2024 | 12:00 WIB KEPABEANAN MIGAS

Kepabeanan Dikuasakan, KKKS Migas Wajib Pastikan PPJK Penuhi Hal Ini

Rabu, 06 Maret 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Sri Mulyani Jamin Wariskan APBN yang Sehat kepada Menkeu Selanjutnya

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara