Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Dari 120 Gedung Sarang Burung Walet, Cuma 50% yang Bayar Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0

MUNTOK, DDTCNews – Dari ratusan gedung sarang burung walet yang tersebar di wilayah Kabupaten Bangka Barat hanya 50% yang aktif membayar pajak. Berdasarkan data yang tercatat dari 120 gedung sarang walet, hanya 60 pemilik gedung sarang walet yang membayar pajak, sementara 60 lainnya masih menunggak.

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Bangka Barat Abimanyu mengatakan terdapat beberapa kendala terkait pemungutan retribusi pajak walet. Namun kendala utamanya yakni banyak dari pemilik gedung sarang walet seringkali tidak berada di tempat.

“Sudah kami cek langsung ke lapangan dengan menyambangi pemilik usaha sarang walet. Kebanyakan pemilik gedung walet itu berada di Pangkal Pinang, Jakarta bahkan di luar negeri,” ujarnya usai Rapat Paripurna di Gedung Mahligai Betason 2 Kantor DPRD Bangka Barat di Muntok, Rabu (4/10).

Baca Juga: Optimalisasi PAD, 4 Pokja Dibentuk

Adapun saat terjun langsung ke lapangan, lanjutnya, sebagaian besar pelaku usaha sarang burung walet mengaku saat ini jumlah yang dihasilkan dari sarang burung walet sudah menurun, bahkan tidak menghasilkan lagi, sehingga akan semakin berat bila dikenakan pajak.

Abimanyu mengatakan untuk mengatasi permasalahan tersebut pihaknya akan melakukan pendekatan terhadap penjaga gedung sarang burung walet untuk menanyakan keberadaan pemilik usaha walet tersebut.

Dilihat dari peraturan yang ada, terdapat dua jenis pajak yang dikenakan terhadap usaha walet yaitu pajak sarang burung walet dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). “Kalau PBB bangunan waletnya mungkin 90% bayar, yang menjadi masalah pajak hasil penjualan waletnya,” tukasnya.

Baca Juga: Pemkot Depok Bakal Rombak Aturan Pajak Daerah

Abimanyu dilansir dalam kabarbangka.com, menegaskan bagi pengusaha sarang burung walet yang masih membandel tidak membayar pajak, pihaknya tidak segan-segan untuk menyegel usaha walet yang bersangkutan.

“Sudah kami cek langsung ke lapangan dengan menyambangi pemilik usaha sarang walet. Kebanyakan pemilik gedung walet itu berada di Pangkal Pinang, Jakarta bahkan di luar negeri,” ujarnya usai Rapat Paripurna di Gedung Mahligai Betason 2 Kantor DPRD Bangka Barat di Muntok, Rabu (4/10).

Baca Juga: Optimalisasi PAD, 4 Pokja Dibentuk

Adapun saat terjun langsung ke lapangan, lanjutnya, sebagaian besar pelaku usaha sarang burung walet mengaku saat ini jumlah yang dihasilkan dari sarang burung walet sudah menurun, bahkan tidak menghasilkan lagi, sehingga akan semakin berat bila dikenakan pajak.

Abimanyu mengatakan untuk mengatasi permasalahan tersebut pihaknya akan melakukan pendekatan terhadap penjaga gedung sarang burung walet untuk menanyakan keberadaan pemilik usaha walet tersebut.

Dilihat dari peraturan yang ada, terdapat dua jenis pajak yang dikenakan terhadap usaha walet yaitu pajak sarang burung walet dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). “Kalau PBB bangunan waletnya mungkin 90% bayar, yang menjadi masalah pajak hasil penjualan waletnya,” tukasnya.

Baca Juga: Pemkot Depok Bakal Rombak Aturan Pajak Daerah

Abimanyu dilansir dalam kabarbangka.com, menegaskan bagi pengusaha sarang burung walet yang masih membandel tidak membayar pajak, pihaknya tidak segan-segan untuk menyegel usaha walet yang bersangkutan.

Topik : pajak daerah, pajak sarang burung walet, kabupaten bangka barat
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 02 Desember 2019 | 17:55 WIB
KABUPATEN TABANAN
Jum'at, 29 November 2019 | 19:12 WIB
KOTA DEPOK
Kamis, 28 November 2019 | 18:00 WIB
DKI JAKARTA
Kamis, 28 November 2019 | 12:07 WIB
SRI LANKA
berita pilihan
Jum'at, 30 September 2016 | 14:03 WIB
KOTA PALOPO
Sabtu, 17 Agustus 2019 | 13:59 WIB
DKI JAKARTA
Senin, 17 Juni 2019 | 18:36 WIB
KABUPATEN ACEH TENGAH
Sabtu, 28 April 2018 | 12:09 WIB
KABUPATEN LAMONGAN
Selasa, 12 Februari 2019 | 14:56 WIB
KOTA PEKANBARU
Senin, 14 November 2016 | 09:57 WIB
KOTA MEDAN
Kamis, 27 Juli 2017 | 11:15 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Kamis, 28 Desember 2017 | 14:21 WIB
KOTA PEKANBARU
Senin, 17 Desember 2018 | 11:00 WIB
KABUPATEN TANAH BUMBU
Rabu, 01 Agustus 2018 | 13:51 WIB
KOTA SOLO