Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Jum'at, 21 Januari 2022 | 19:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:05 WIB
PROFIL PAJAK KOTA TASIKMALAYA
Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Dampak Tax Allowance Belum Signifikan, Ini Penjelasan BKF

A+
A-
0
A+
A-
0
Dampak Tax Allowance Belum Signifikan, Ini Penjelasan BKF

Ilustrasi. Pesepeda melintas di depan tulisan Pajak Kuat Indonesia Maju di Jakarta Pusat, Sabtu (19/12/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawanrwa.

JAKARTA, DDTCNews – Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menilai pemberian insentif pajak berupa tax allowance kepada wajib pajak ternyata tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Dalam Laporan Belanja Perpajakan 2019, ada 5 indikator yang digunakan untuk mengestimasikan dampak tax allowance terhadap kinerja perusahaan yakni marjin laba, nilai ekspor, nilai impor, jumlah tenaga kerja tetap, dan jumlah tenaga kerja lokal.

"Fasilitas tax allowance tidak terbukti dapat memberikan efek yang diharapkan, baik pada peningkatan ekspor, penyerapan tenaga kerja (baik tetap maupun tidak tetap), kenaikan penggunaan komponen dalam negeri (impor lebih rendah), maupun peningkatan margin laba kotor perusahaan," tulis BKF dalam laporannya, dikutip Senin (4/1/2021).

Baca Juga: Ada Soal Insentif Pajak, Jokowi Rilis Perpres Pengembangan Wirausaha

Tax allowance adalah fasilitas PPh yang diberikan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam PP No. 78/2019. Pada PP tersebut, pemerintah memberikan fasilitas pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal selama 6 tahun.

Selain pengurangan penghasilan neto, terdapat juga fasilitas penyusutan dan amortisasi dipercepat, pengenaan PPh atas dividen kepada wajib pajak luar negeri sebesar 10% atau lebih rendah sesuai P3B, dan fasilitas kompensasi kerugian lebih dari 5 tahun.

BKF mencatat penentuan sektor-sektor yang berhak mendapatkan tax allowance relatif sesuai dengan tujuan kebijakan insentif pajak tersebut, yakni meningkatkan penanaman modal pada bidang tertentu atau di daerah tertentu.

Baca Juga: Banyak Fraud, Uni Eropa Ingin Ubah Ketentuan PPN

Dari 10 sektor dengan angka pengganda output tertinggi, 8 sektor di antaranya telah menerima fasilitas tax allowance. Namun, 26 dari 65 sektor penerima tax allowance memiliki angka pengganda output di bawah rata-rata, yakni di bawah 2,0.

Selanjutnya, BKF mencatat hanya 6 dari 10 sektor dengan angka pengganda nilai tambah tertinggi yang mendapatkan fasilitas tax allowance. Dari sisi rumah tangga, hanya 3 dari 10 sektor pengganda pendapatan rumah tangga tertinggi yang tercatat menerima tax allowance.

Dengan demikian, BKF menilai masih ada celah perbaikan dalam penetapan sektor penerima tax allowance berdasarkan analisis pada angka pengganda nilai tambah dan pengganda pendapatan rumah tangga.

Baca Juga: Insentif Pajak untuk 4 Sektor Usaha Ini Diperpanjang Hingga 2023

"Pemberian insentif serta bauran kebijakan yang tepat diharapkan dapat mentransformasi potensi pendapatan negara yang hilang menjadi nilai tambah yang optimal bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," sebut BKF.

Untuk diketahui, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) sebelumnya sudah pernah menyoroti fasilitas tax allowance yang diberikan Indonesia pada OECD Investment Policy Reviews: Indonesia 2020.

OECD menilai Indonesia perlu memperjelas tujuan apa yang hendak dicapai dari pemberian tax allowance pada PP No. 78/2020. Bila memungkinkan, OECD mendorong pemerintah merancang kebijakan insentif pajak yang lebih konsisten. (rig)

Baca Juga: Belum Pulih, Pengusaha Minta Keringanan Pajak PBB Diperpanjang 2 Tahun

Topik : laporan belanja perpajakan 2019, badan kebijakan fiskal, kebijakan pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 21 Januari 2022 | 14:12 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ini Sebab Insentif Pajak Rumah Dilanjutkan Meski Kurang Dimanfaatkan

Jum'at, 21 Januari 2022 | 13:00 WIB
BELGIA

Kurangi Polusi, Jasa Penerbangan Bakal Kena Pajak

Jum'at, 21 Januari 2022 | 11:34 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

UU HPP Jadi Jembatan Menuju Sistem Pajak yang Lebih Modern

berita pilihan

Senin, 24 Januari 2022 | 11:30 WIB
ORI021

Pemerintah Tawarkan ORI021 dengan Kupon 4,9%, Tertarik?

Senin, 24 Januari 2022 | 11:00 WIB
PERPRES 2/2022

Ada Soal Insentif Pajak, Jokowi Rilis Perpres Pengembangan Wirausaha

Senin, 24 Januari 2022 | 10:30 WIB
BELGIA

Banyak Fraud, Uni Eropa Ingin Ubah Ketentuan PPN

Senin, 24 Januari 2022 | 10:00 WIB
KOTA BALIKPAPAN

Kejar Penerimaan Rp850 Miliar, Pembayaran Pajak Online Dioptimalkan

Senin, 24 Januari 2022 | 09:25 WIB
DATA PPS HARI INI

Data 23 Januari 2022: Sudah 6.867 Wajib Pajak Ikut PPS

Senin, 24 Januari 2022 | 08:39 WIB
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH KETENTUAN PERPAJAKAN

Unduh di Sini! Susunan Dalam Satu Naskah Ketentuan PPS Dirilis

Senin, 24 Januari 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Soal Pajak Penghasilan Selain Uang atau Natura, Wamenkeu Pastikan Ini

Minggu, 23 Januari 2022 | 15:00 WIB
KP2KP MOJOSARI

Lapor SPT Tahunan Lebih Awal, Tiga Pengusaha Dapat Apresiasi

Minggu, 23 Januari 2022 | 13:00 WIB
KOTA SURAKARTA

Siap-Siap! SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Langsung Dikirim ke Rumah