Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Daerah Ini akan Pangkas Belanja Rp200 Miliar

A+
A-
0
A+
A-
0
Daerah Ini akan Pangkas Belanja Rp200 Miliar
Kantor Bupati Pelalawan (Foto: Pemkab Pelalawan)

PANGKALANKERINCI, DDTCNews - Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Riau, berencana memangkas anggaran belanjanya hingga Rp200 miliar, menyusul kebijakan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah pusat.

"TAPD masih memilah, program dan kegiatan mana saja yang akan dirasionalisasikan," ungkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pelalawan, Syahrul Syarif, Kamis (15/9).

Menurutnya, pemangkasan anggaran hingga Rp200 miliar bukanlah perkara mudah, lantaran banyak kegiatan yang sudah dan dalam pelaksanaan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

Baca Juga: Kejar Tunggakan Rp2 Miliar, Satgas Bugar Gencarkan Penagihan Pajak

"Sekarang ini masih berproses. Tentu penghitung rasionalisasi anggaran harus hati-hati," ujarnya seperti dilansir goriau.com.

TAPD menargetkan rasionalisasi akan tuntas pada akhir Setember ini. Sebab rasionalisasi anggaran erat kaitannya dengan penyerahan APBD Perubahan ke DPRD Pelalawan.

Meski begitu, Syahrul belum bisa membeberkan angka pasti anggaran yang akan dipangkas juga besaran anggaran sementara yang sudah terpangkas dari target Rp200 miliar.

Baca Juga: Ini Daftar Hotel, Penginapan & Wisma Penunggak Pajak di Pelalawan

"Kepastian angka dan mata anggarannya untuk sementara belum bisa kita sampaikan. Kita tunggu saja saat penyerahan APBD-P ke dewan," pungkasnya. (Bsi)

Topik : pelalawan, pemangkasan belanja, APBD 2016 Pelalawan, pemotongan DAU

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak, DJP: Bukan untuk UMKM WP Badan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Tanggapan dalam Proses Gugatan Pajak?

Jum'at, 27 Mei 2022 | 16:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Sudah Ikut PPS, Gubernur Ajak Warganya Juga Ungkapkan Hartanya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Leburkan Kegiatan Pemeriksaan & Pengawasan, Ternyata Ini Tujuannya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak di e-Faktur 3.2

Jum'at, 27 Mei 2022 | 14:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Restitusi Pajak Diprediksi Meningkat, DJP: Berkat Tingginya Impor