Fokus
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim

A+
A-
3
A+
A-
3
Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim

Direktur Komunikasi Handai Tuli Indonesia Surya Sahetapy di acara Isyarat Cinta untuk Negeri. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Literasi kepada komunitas disabilitas merupakan langkah awal untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan.

Direktur Komunikasi Handai Tuli Indonesia Surya Sahetapy mengatakan akses informasi perpajakan bagi komunitas disabilitas masih tergolong minim. Menurutnya, Ditjen Pajak (DJP) bisa mengadopsi sistem perpajakan yang ramah bagi disabilitas, seperti yang berlaku di Amerika Serikat (AS).

"Pada 2018 saat pindah ke AS saya mulai tahu soal pajak karena di sana kalau tidak lapor akan akan ditegur atau sebagainya," katanya dalam acara Isyarat Cinta Untuk Negeri pada Senin (6/12/2021).

Baca Juga: Terlalu Sering Ditanya Soal Pajak Kendaraan, Begini Jawaban DJP

Surya menyampaikan kelompok disabilitas khusus komunitas tuli belum mendapatkan saluran literasi perpajakan yang efektif. Dia menerangkan belum ada informasi perpajakan yang disajikan secara komprehensif dalam bahasa isyarat.

Menurutnya, literasi perpajakan di AS yang layak untuk diadopsi dengan menyampaikan materi yang dapat dimengerti komunitas disabilitas secara online. Surya menyampaikan situs otoritas pajak AS atau IRS menyediakan konten yang mengakomodasi bahasa isyarat dengan keterangan yang jelas.

"Kemudian konsultan pajak di AS juga menyediakan juru bahasa isyarat bagi wajib pajak," terangnya.

Baca Juga: Setoran PPh Pasal 21 Naik, Kemenkeu: Upah Pegawai Mulai Membaik

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi Nasional Disabilitas (KND) Rachmita Maun Harahap. Dia mengatakan masih banyak informasi yang keliru soal pajak di kalangan komunitas disabilitas. Salah satunya, masih banyaknya yang memiliki persepsi negatif seperti setiap pembayaran pajak ujungnya akan dikorupsi.

"Masih banyak yang berpikir bahwa uang pajak nantinya akan dikorupsi. Maka saya perlu menjelaskan secara perlahan bahwa uang pajak itu akan digunakan untuk semua, jadi perlu dijelaskan kepada komunitas disabilitas tuli dengan visual yang jelas," imbuhnya. (sap)

Baca Juga: Sri Mulyani Ingin Capaian Penerimaan Pajak 100% Tak Mandek di 2021
Topik : penerimaan pajak, belanja pajak, infrastruktur, penyandang disabilitas, difabel, Ditjen Pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 25 Januari 2022 | 08:20 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Ketentuan Baru Terkait Penagihan Pajak, DJP Atur Format 71 Dokumen

Senin, 24 Januari 2022 | 17:56 WIB
PER-01/PJ/2022

DJP Rilis Aturan Baru Soal Surat, Daftar, dan Formulir Penagihan Pajak

Senin, 24 Januari 2022 | 17:18 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Selain Suket PP23 UMKM, Validitas Dokumen Ini Bisa Dicek di DJP Online

Senin, 24 Januari 2022 | 15:19 WIB
KINERJA FISKAL

Penerimaan Pajak 2021 Tinggi, Menkeu: Levelnya Seperti Sebelum Krisis

berita pilihan

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:41 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Wajib Pajak UMKM Bisa Catat Omzet dan Buat Kode Billing di Fitur Ini

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:30 WIB
KPP PRATAMA PAREPARE

Giliran Nasabah Bank Jadi Sasaran Petugas Pajak Promosikan PPS

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:49 WIB
KOTA BANJARMASIN

Perda Baru Dirancang, Atur Pungutan Pajak Atas Perdagangan Online

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:35 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terbit Surat Edaran Soal P3B, KPP Diminta Samakan Pemahaman

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terlalu Sering Ditanya Soal Pajak Kendaraan, Begini Jawaban DJP

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Simak! Ini Deret Stimulus untuk Pulihkan Sektor Otomotif dan Properti

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Pasal 21 Naik, Kemenkeu: Upah Pegawai Mulai Membaik

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sambut Pajak Minimum Global, Insentif Pengganti Tax Holiday Belum Siap