Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Core Tax System DJP Bakal Bisa Nyambung ke Blockchain

A+
A-
3
A+
A-
3
Core Tax System DJP Bakal Bisa Nyambung ke Blockchain

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menyebut core tax administration system dirancang sebagai sistem administrasi pajak yang terbuka dan bisa merespons perkembangan bisnis dan teknologi terbaru, termasuk aset kripto hingga NFT.

Wakil Manajer Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) DJP Eka Darmayanti mengatakan suatu sistem yang terbuka dapat dengan mudah berinteraksi dengan sistem lain, termasuk teknologi blockchain.

Hanya saja, sambungnya, diperlukan landasan regulasi yang jelas terkait dengan pemajakan atas cryptocurrency sebelum sistem administrasi otoritas pajak dapat berinteraksi dengan teknologi blockchain tersebut.

Baca Juga: Wah! 10 Kanwil DJP Catatkan Penerimaan Pajak di Atas Capaian Nasional

"Jadi, kembali ke peraturannya dulu seperti apa. Sistem itu secara teknis sebenarnya bisa saja. Kalau secara legal sudah fix, baru bisa kami akomodasi," katanya, dikutip pada Selasa (18/1/2022).

Dalam acara Learning Organization Knowledge Room yang diselenggarakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Eka menjelaskan DJP saat ini sedang melakukan kajian atas aset digital tersebut.

Dirjen Pajak Suryo Utomo sebelumnya menyatakan DJP tengah mendalami perlakuan PPN dan PPh atas cryptocurrency. Bila aset kripto adalah barang dan jasa maka penyerahannya terutang PPN. Bila aset kripto adalah substitusi dari uang maka penyerahannya tidak terutang PPN.

Baca Juga: Demi Hal Ini, Pemerintah Perlu Lanjutkan Insentif Pajak Tahun Depan

Dari sisi pajak penghasilan, lanjutnya, DJP telah mengadakan diskusi dengan pihak terkait mengenai skema laba yang diperoleh wajib pajak dari transaksi cryptocurrency. Simak, 'Soal Skema Pemajakan Transaksi Cryptocurrency, Ini Kata Dirjen Pajak'

"[Misalnya] saya beli Rp1 juta, saya bisa jual Rp3 juta. Nah, pertanyaannya, apakah Rp3 juta ini betul-betul sesuatu yang kita bisa tukarkan dengan uang nyata?" ujarnya.

Bila bisa ditukarkan dengan uang maka laba yang diperoleh dari transaksi cryptocurrency terutang pajak sesuai dengan UU PPh. Alhasil, DJP juga perlu mempertimbangkan skema pemajakannya, baik melalui pemotongan maupun pemungutan PPh. (rig)

Baca Juga: DJP Incar WP Pakai Data Rekening dan Poin Ketentuan Baru Faktur Pajak

Topik : core tax, Ditjen Pajak, administrasi pajak, DJP, pajak, blockchain, digitalisasi, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Yadi Ahmad

Jum'at, 21 Januari 2022 | 06:47 WIB
jual beli mi instan, minyak goreng kena ppn, transaksi valas yg dikerjain mayoritas orang orang kaya dan cuan gede bebas ppn, pdhl jual beli valas ini biang keladi inflasi thn 90an. ada yg bilang kripto komoditas... Gak jelas lah intinya
1

berita pilihan

Sabtu, 28 Mei 2022 | 10:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Wah! 10 Kanwil DJP Catatkan Penerimaan Pajak di Atas Capaian Nasional

Sabtu, 28 Mei 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Demi Hal Ini, Pemerintah Perlu Lanjutkan Insentif Pajak Tahun Depan

Sabtu, 28 Mei 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

DJP Incar WP Pakai Data Rekening dan Poin Ketentuan Baru Faktur Pajak

Sabtu, 28 Mei 2022 | 07:30 WIB
PORTUGAL

IMF Komentari Sistem Pajak di Portugal, Ada Apa?

Sabtu, 28 Mei 2022 | 07:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Cerita Gisel Dapat Surat Cinta dari Ditjen Pajak dan Rencana Ikut PPS

Sabtu, 28 Mei 2022 | 06:30 WIB
PENERIMAAN BEA CUKAI

Ekspor Sempat Dilarang, Penerimaan Bea Keluar CPO Tetap Bisa Tumbuh 3%

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian