Review
Kamis, 08 Desember 2022 | 18:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Kamis, 01 Desember 2022 | 16:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 November 2022 | 11:27 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 29 November 2022 | 15:48 WIB
KONSULTASI UU HPP
Fokus
Literasi
Rabu, 07 Desember 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 05 Desember 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 05 Desember 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 02 Desember 2022 | 21:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 07 Desember 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 07 DESEMBER - 13 DESEMBER 2022
Jum'at, 02 Desember 2022 | 12:00 WIB
KMK 63/2022
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Komunitas
Kamis, 08 Desember 2022 | 19:45 WIB
AGENDA PAJAK
Kamis, 08 Desember 2022 | 16:10 WIB
BENDAHARA II PERTAPSI AMELIA SANDRA:
Kamis, 08 Desember 2022 | 07:00 WIB
UMN AL-WASHLIYAH MEDAN
Rabu, 07 Desember 2022 | 15:42 WIB
BENDAHARA I PERTAPSI AULIA HIDAYATI:
Reportase
Perpajakan ID
Jum'at, 09 Desember 2022 | 10:30 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 08 Desember 2022 | 10:30 WIB
EDUKASI PAJAK
Rabu, 07 Desember 2022 | 10:00 WIB
PERPAJAKAN ID
Senin, 05 Desember 2022 | 10:00 WIB
EDUKASI PAJAK

Cegah Sengketa Pajak dengan Pemahaman Interpretasi P3B

A+
A-
1
A+
A-
1
Cegah Sengketa Pajak dengan Pemahaman Interpretasi P3B

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Sebagai bentuk pencegahan timbulnya sengketa, baik wajib pajak dan fiskus harus memahami penginterpretasian dan penerapan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B).

Hal tersebut juga ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-52/PJ/2021 yang disusun sebagai suatu petunjuk umum interpretasi dan penerapan ketentuan dalam P3B Indonesia. Beleid ini diterbitkan, salah satunya, untuk menghindari sengketa terkait interpretasi dan penerapan ketentuan dalam P3B antara Indonesia dengan yurisdiksi mitra.

Secara umum, definisi yang digunakan untuk interpretasi P3B dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok. Pertama, definisi yang tercantum dalam pasal P3B mengenai definisi umum (general definitions) yang berlaku umum untuk keperluan penginterpretasian dan penerapan pasal-pasal yang terdapat dalam P3B.

Kedua, definisi yang bisa digunakan untuk interpretasi adalah definisi yang diatur secara khusus dalam suatu pasal untuk keperluan interpretasi atas pajak yang dimaksud. Ketiga, definisi menurut ketentuan perundang-undangan domestik negara pihak dalam P3B juga dapat digunakan untuk menginterpretasikan P3B.

Keempat, interpretasi P3B juga dapat menggunakan definisi yang diatur secara khusus dalam suatu pasal untuk keperluan interpretasi pasal tersebut, yang diperluas sehingga mencakup definisi menurut ketentuan perundangan-undangan domestik negara pihak.

Dalam hal P3B tidak mencantumkan definisi suatu istilah, definisi yang digunakan adalah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan domestik negara pihak. Ketentuan ini dikecualikan apabila konteksnya mensyaratkan lain atau jika pejabat berwenang telah menyepakati definisi yang berbeda sesuai dengan Pasal 25 tentang mutual agreement procedure (MAP).

Pemahaman lebih mendalam mengenai penginterpretasian dan penerapan P3B serta ketentuan dalam setiap pasalnya akan diulas secara lengkap melalui Intensive Course bertajuk Fundamental of International Tax and Treaty Interpretation – Batch 10. Kelas akan dimulai 27 Agustus 2022 mendatang secara online.

Pada kelas Intensive Course tersebut, para peserta dibekali dengan berbagai topik terkait pajak internasional, mulai dari landasan konseptual hingga perkembangan terkini. Struktur P3B serta interpretasinya akan menjadi salah satu dari banyak topik kelas Intensive Course yang akan dibawakan oleh para pengajar bersertifikat dan berpengalaman dengan isu-isu pajak internasional.

Pada kelas Intensive Course kali ini, peserta juga akan memperoleh 2 buku terbitan DDTC sekaligus secara gratis, yaitu buku Konsep dan Aplikasi Pajak Penghasilan serta Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Pajak Terbaru.

Informasi selengkapnya, baca di laman berikut. Segera daftarkan diri Anda pada program Intensive Course: Fundamental of International Tax and Treaty Interpretation (Batch 10) melalui link berikut:

https://academy.ddtc.co.id/intensive_course

Membutuhkan bantuan mengenai program ini? Hubungi Hotline DDTC Academy +62812-8393-5151 (Vira), email [email protected] (Vira), atau melalui akun Instagram DDTC Academy (@ddtcacademy). (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : DDTC Academy, agenda pajak, kursus pajak, seminar pajak, intensive course, pajak internasional, P3B, tax treaty

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 29 November 2022 | 14:00 WIB
AUSTRIA

Kepada DPR, Otoritas Ini Usulkan Sektor Migas Kena Windfall Tax

Senin, 28 November 2022 | 09:39 WIB
FILIPINA

Wah! Filipina Kenakan Bea Masuk 0% untuk Impor Kendaraan Listrik

Minggu, 27 November 2022 | 14:00 WIB
PAKISTAN

Asosiasi Ini Minta Tax Holiday untuk Sektor Pertambangan Dicabut

berita pilihan

Jum'at, 09 Desember 2022 | 12:00 WIB
UU 29/2022

Pemerintah Undangkan UU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya

Jum'at, 09 Desember 2022 | 11:30 WIB
EDUKASI PAJAK

Beri Edukasi, DJP Sebut WP Bisa Undang Penyuluh Pajak Jadi Pembicara

Jum'at, 09 Desember 2022 | 11:00 WIB
KANWIL DJP JAWA TENGAH I

Diduga Menilap Pajak, Direktur Perusahaan ini Terancam Masuk Bui

Jum'at, 09 Desember 2022 | 10:30 WIB
EDUKASI PAJAK

Hari Terakhir! Langganan Perpajakan ID, Gratis Buku Transfer Pricing

Jum'at, 09 Desember 2022 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Irlandia Berikan Insentif Kredit Pajak untuk Perusahaan Video Game

Jum'at, 09 Desember 2022 | 09:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Ingin UMKM Makin Maju Biar Bayar Pajaknya Lebih Besar

Jum'at, 09 Desember 2022 | 09:30 WIB
FILIPINA

RUU Pajak Pendapatan Pasif Disetujui, Filipina Bakal Makin Kompetitif

Jum'at, 09 Desember 2022 | 09:12 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

PP 44/2022, Apa Saja Substansi Baru Soal Ketentuan PPN? Ini Kata DJP

Kamis, 08 Desember 2022 | 19:45 WIB
AGENDA PAJAK

UNS dan DDTC Bakal Teken Kerja Sama Pendidikan Pajak

Kamis, 08 Desember 2022 | 18:06 WIB
RUU PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Komisi XI Setujui RUU PPSK Dibahas di Rapat Paripurna