Fokus
Reportase
Perpajakan.id

Cegah Kebocoran Pajak, Pemda Awasi Restoran Pakai CCTV

A+
A-
0
A+
A-
0
Cegah Kebocoran Pajak, Pemda Awasi Restoran Pakai CCTV

Ilustrasi.

MAKASSAR, DDTCNews - Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan berencana memasang kamera pengawas alias CCTV untuk memantau kepatuhan wajib pajak restoran.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan pemasangan CCTV diperlukan untuk mencegah kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak restoran.

"Restoran pakai CCTV, jadi kami hitung orang yang masuk lewat kamera CCTV kita hitung pajaknya," ujar Ramdhan, dikutip Sabtu (15/1/2022).

Baca Juga: Ketidaksesuaian Penyetoran Pajak Belanja Daerah, KPP Bisa Minta Ini

Ramdhan mengatakan saat ini masih terlalu banyak oknum yang memanfaatkan sektor pajak untuk keuntungan pribadi. Bila tidak dipantau, kebocoran PAD diproyeksikan bakar membesar.

Selain meminimalisasi kebocoran pajak restoran, Pemkot Makassar juga sedang berupaya untuk menambal kebocoran penerimaan pajak reklame.

Saat ini, masih terdapat banyak reklame yang tidak berizin dan tidak membayar pajak. "Kita akan [lakukan] penataan total reklame. Kita akan potong semua reklame, kita bikin, baru kita lelang," ujar Ramdhan seperti dilansir makassarmetro.com.

Baca Juga: Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

Sebagai catatan saja, realisasi PAD Kota Makassar pada 2021 mencapai Rp932 miliar dengan realisasi pajak daerah senilai Rp925 miliar atau 92,67% dari target, sedangkan retribusi daerah mencapai Rp5,8 miliar atau 117,54% dari target.

Realisasi pajak restoran sendiri pada tahun lalu sesungguhnya mampu mencapai Rp142 miliar atau 102,07% dari target yang hanya senilai Rp140 miliar. (sap)

Baca Juga: Di Negara Ini, Unggah Bukti Transaksi Kena Pajak Bisa Dapat Mobil Baru
Topik : pajak daerah, pajak restoran, PAD, APBD, CCTV, pengawasan pajak, kepatuhan pajak, Makassar

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 08 Mei 2022 | 14:00 WIB
PROFIL PAJAK KOTA DUMAI

Simak Profil Pajak Kota Minyak dari Pulau Sumatra

Minggu, 08 Mei 2022 | 13:30 WIB
KABUPATEN JAYAPURA

Optimalisasi Pajak, Hotel dan Restoran Didatangi Petugas

Minggu, 08 Mei 2022 | 11:00 WIB
RADITYA DIKA

Ajak Wajib Pajak Minta Bantuan AR, Raditya Dika: Ketimbang Ngumpet

Sabtu, 07 Mei 2022 | 10:30 WIB
PROVINSI NTB

Pemprov Gratiskan Pungutan BBNKB Sampai Juli 2022, Ini Syaratnya

berita pilihan

Senin, 16 Mei 2022 | 16:00 WIB
PER-19/PJ/2021

Ketidaksesuaian Penyetoran Pajak Belanja Daerah, KPP Bisa Minta Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 15:30 WIB
PER-19/PJ/2021

Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 14:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Pengecualian Ketentuan Faktur Pajak yang Dibuat PKP Pedagang Eceran

Senin, 16 Mei 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Bakal Evaluasi Aturan Pajak dari Luar Daerah Pabean

Senin, 16 Mei 2022 | 13:00 WIB
CHINA

Bantu UMKM dan Manufaktur, China Percepat Restitusi PPN

Senin, 16 Mei 2022 | 12:55 WIB
DATA PPS HARI INI

4,5 Bulan PPS Berjalan, Harta WP yang Diungkap Tembus Rp86,7 Triliun

Senin, 16 Mei 2022 | 12:30 WIB
KAMUS CUKAI

Apa Itu Pagu Penundaan dalam Pembayaran Cukai?

Senin, 16 Mei 2022 | 12:00 WIB
CALL FOR PAPER DJP 2022

DJP Adakan Lomba Penulisan Makalah dengan Total Hadiah Rp52,5 Juta

Senin, 16 Mei 2022 | 11:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Menginput Nomor Seri Faktur Pajak di e-Faktur Versi 3.2