PEMILU 2024

Cawapres Mahfud Bakal Dorong RUU Konsultan Pajak Masuk Prolegnas

Muhamad Wildan | Kamis, 08 Februari 2024 | 12:00 WIB
Cawapres Mahfud Bakal Dorong RUU Konsultan Pajak Masuk Prolegnas

Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD (kiri) menerima jaket dari warga saat menghadiri acara Tabrak Prof di Pos Bloc, Jakarta, Rabu (7/2/2024). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD berkomitmen untuk mendorong penetapan RUU Konsultan Pajak menjadi undang-undang.

Menurut Mahfud, RUU Konsultan Pajak termasuk salah RUU yang perlu dimasukkan dalam program legislasi nasional (prolegnas).

"Kalau memang Undang-Undang Konsultan Pajak ini diperlukan tentu saja bisa kita ajukan masuk prolegnas," katanya dalam acara bertajuk Tabrak Prof!, dikutip pada Kamis (8/2/2024).

Baca Juga:
Digitalisasi Sistem Pajak, Filipina Minta Dukungan World Bank dan ADB

Setelah masuk prolegnas, RUU Konsultan Pajak akan ditetapkan sebagai undang-undang setelah dibahas bersama dengan DPR.

"Kalau mengesahkan undang-undang itu gampang, pasti saya setuju," ujar Mahfud.

Namun, Mahfud juga menekankan perlunya memberantas kejahatan di dunia perpajakan dan kepabeanan.

Baca Juga:
Cara Buat Kode Billing atas Pemotongan PPh Final UMKM

Menurutnya, sudah banyak pegawai pajak yang dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dengan berbagai modus.

Sebagai informasi, RUU Konsultan Pajak sesungguhnya sudah masuk dalam Prolegnas 2020-2024. Namun demikian, RUU Konsultan Pajak tidaklah termasuk dalam Prolegnas Prioritas 2024. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 23 April 2024 | 17:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Kode Billing atas Pemotongan PPh Final UMKM

Selasa, 23 April 2024 | 17:15 WIB REFORMASI PAJAK

Jelang Implementasi Coretax, DJP Bakal Uji Coba dengan Beberapa WP

Selasa, 23 April 2024 | 17:00 WIB PROVINSI JAWA TENGAH

Tak Ada Lagi Pemutihan Denda, WP Diminta Patuh Bayar Pajak Kendaraan

BERITA PILIHAN
Selasa, 23 April 2024 | 17:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Kode Billing atas Pemotongan PPh Final UMKM

Selasa, 23 April 2024 | 17:15 WIB REFORMASI PAJAK

Jelang Implementasi Coretax, DJP Bakal Uji Coba dengan Beberapa WP

Selasa, 23 April 2024 | 17:00 WIB PROVINSI JAWA TENGAH

Tak Ada Lagi Pemutihan Denda, WP Diminta Patuh Bayar Pajak Kendaraan

Selasa, 23 April 2024 | 16:55 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Penyelesaian BKC yang Dirampas, Dikuasai, dan Jadi Milik Negara

Selasa, 23 April 2024 | 16:00 WIB HARI BUKU SEDUNIA

World Book Day, Ini 3 Ketentuan Fasilitas Perpajakan untuk Buku

Selasa, 23 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Apresiasi 57 WP Prominen, Kanwil Jakarta Khusus Gelar Tax Gathering

Selasa, 23 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Barang Bawaan dari Luar Negeri yang Perlu Diperiksa via Jalur Merah

Selasa, 23 April 2024 | 14:49 WIB PAJAK PENGHASILAN

Ingat, PTKP Disesuaikan Keadaan Sebenarnya Tiap Awal Tahun Pajak