Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 13 Januari 2022 | 16:37 WIB
TAX ALLOWANCE (3)
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Catat! Wajib Pajak Bisa Ikut 'Dobel' PPS dengan Syarat Ini

A+
A-
15
A+
A-
15
Catat! Wajib Pajak Bisa Ikut 'Dobel' PPS dengan Syarat Ini

Fungsional Penyuluh Pajak DJP Giyarso (foto bawah). (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Wajib pajak bisa mengikuti 2 skema sekaligus pada program pengungkapan sukarela (PPS) yang akan berlangsung selama 6 bulan pada tahun depan. Hal ini diatur dalam UU No.7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Fungsional Penyuluh Pajak dari Ditjen Pajak (DJP), Giyarso, mengatakan wajib pajak bisa memanfaatkan skema kebijakan I dan kebijakan II PPS pada tahun 2022 nanti. Syarat utama ikut kedua skema tersebut adalah wajib pajak orang pribadi yang memanfaatkan program pengampunan pajak pada 2016.

"Jadi misalnya sudah pernah ikut pengampunan pajak 2016 dan ada harta perolehan 2014 yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan. Kemudian ada harta perolehan 2017 yang belum dilaporkan dalam SPT itu bisa ikut," katanya dalam acara Tax Live DJP pada Kamis (18/11/2021).

Baca Juga: DJP Mulai Kirim Email Blast Soal PPS ke Wajib Pajak, Begini Isinya

Giyarso menjelaskan masih ada ketentuan dan syarat lain yang harus dipenuhi wajib pajak orang pribadi yang hendak memanfaatkan 2 skema PPS secara sekaligus. Pada skema pertama perlu dipastikan wajib pajak ikut serta dalam program pengampunan pajak 2016.

Kemudian mengikuti semua ketentuan dan syarat lainnya untuk bisa memanfaatkan kebijakan I PPS seperti menyampaikan surat pemberitahuan perihal harta yang belum atau kurang dilaporkan dalam surat pernyataan. Lalu, membayar PPh bersifat final atas pengungkapan harta yang belum atau kurang dilaporkan saat program tax amnesty.

Selanjutnya, syarat dan ketentuan untuk memanfaatkan skema II kebijakan PPS juga wajib dipenuhi wajib pajak. Deretan ketentuan tersebut antara lain perolehan harta periode 1 Januari 2016 hingga 31 Desember 2020. Harta tersebut masih dimiliki sampai dengan 31 Desember 2020 dan belum dilaporkan dalam SPT.

Baca Juga: Data 16 Januari 2022: Sebanyak 4.551 Wajib Pajak Sudah Ikut PPS

Kemudian pada skema II terdapat tambahan syarat yang juga harus dipenuhi wajib pajak. Salah satunya adalah mencabut berbagai permohonan seperti restitusi dan tidak sedang menjalani pemeriksaan pajak, penyelidikan, beperkara di pengadilan dan tidak sedang menjalani hukuman pidana bidang perpajakan.

"Jadi bisa [ikut 2 skema PPS] sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan lainnya," imbuhnya.

Seperti diketahui, melalui UU No.7/2021 pemerintah menggulirkan PPS harta bersih wajib pajak. Kebijakan tersebut berlaku selama 6 bulan yang dimulai 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. (sap)

Baca Juga: Ungkap Tanah dan Kendaraan di Kebijakan I PPS? Ini Nilai yang Dipakai

Topik : UU HPP, program pengungkapan sukarela, tax amnesty, ungkap harta

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 13 Januari 2022 | 09:11 WIB
DATA PPS HARI INI

Data PPS 12 Januari 2022: Nilai Investasi Melonjak 57,4%

Kamis, 13 Januari 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sinyal Kemenkeu Tak Lanjutkan Insentif PPh Pasal 21 DTP, Ini Kata BKF

Rabu, 12 Januari 2022 | 16:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Pengusaha Usulkan Moratorium Pemeriksaan Pajak Saat PPS Berlangsung

Rabu, 12 Januari 2022 | 16:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! WP Peserta PPS Perlu Perhatikan Ini Saat Hitung Harta Bersih

berita pilihan

Senin, 17 Januari 2022 | 16:00 WIB
ANGKA KEMISKINAN

BPS: Jumlah Penduduk Miskin September 2021 Capai 26,5 Juta Orang

Senin, 17 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Mulai Kirim Email Blast Soal PPS ke Wajib Pajak, Begini Isinya

Senin, 17 Januari 2022 | 14:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Enam Kondisi Bukti Pot/Put Unifikasi Tetap Perlu Dibuat

Senin, 17 Januari 2022 | 13:57 WIB
PMK 186/2021

Terbit PMK Baru Soal Pengawasan Akuntan Publik, Ini yang Diatur

Senin, 17 Januari 2022 | 13:51 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Turun, Utang Luar Negeri Indonesia Rp5.965 Triliun Per November 2021

Senin, 17 Januari 2022 | 13:30 WIB
SWISS

Adopsi Pajak Minimum Global, Konstitusi Bakal Diamendemen

Senin, 17 Januari 2022 | 13:00 WIB
AUSTRALIA

Omzet Menurun, Pengusaha Pub Minta Keringanan Cukai