Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Cara Menghapus NPWP untuk Wanita Kawin

A+
A-
14
A+
A-
14
Cara Menghapus NPWP untuk Wanita Kawin

SETIAP wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan peraturan perpajakan wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Konsekuensinya, pemilik NPWP berkewajiban untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya.

Namun, apabila tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, wajib pajak bersangkutan dapat menonaktifkan atau bahkan menghapus NPWP. Salah satu wajib pajak yang dapat menghapus NPWP tersebut adalah wanita kawin.

Nah, DDTCNews kali ini akan menjelaskan cara menghapus NPWP untuk wanita kawin. Tata cara penghapusan NPWP diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak PER-04/PJ/2020. Dalam beleid itu, NPWP wanita kawin dapat dihapuskan apabila memenuhi salah satu kondisi ini.

Baca Juga: Serapan Insentif Perpajakan Sudah Lampaui Pagu, Ini Kata Airlangga

Pertama, wanita sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya.

Kedua, wanita kawin yang memiliki NPWP berbeda dengan NPWP suami dan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan suaminya. Setelah itu, wanita kawin yang mengajukan penghapusan NPWP juga harus memenuhi beberapa persyaratan.

Syarat yang harus dipenuhi tersebut antara lain mengisi dan menandatangani formulir penghapusan NPWP; melampirkan fotocopy buku nikah dan dokumen sejenis; tidak memiliki utang pajak; dan tidak melakukan upaya hukum atau proses administrasi pajak.

Baca Juga: Pengenaan Pajak Keuntungan Modal atas Cryptocurrency Akhirnya Ditunda

Untuk mengisi dan menandatangani formulir penghapusan NPWP, Anda bisa mengunduh formulir tersebut terlebih dahulu di laman www.pajak.go.id. Selanjutnya, Anda akan diarahkan untuk mengisi beberapa pertanyaan.

Isi identitas Anda seperti Nama dan NPWP. Setelah itu, isi juga alasan penghapusan NPWP. Silakan ceklis untuk kategori wanita kawin yang telah disebutkan sebelumnya. Setelah itu, Anda isi kolom di bawahnya dengan NPWP suami.

Selanjutnya Anda isi kota, tanggal diajukan permohonan, nama, serta tanda tangan pada bagian akhir.Jika semua pertanyaan dalam formulir telah terisi, Anda dapat menyampaikan permohonan penghapusan NPWP ke KPP tempat wajib pajak terdaftar.

Baca Juga: Tegas! Denda Maksimum Bagi Pengelak Pajak Dinaikkan 10 Kali Lipat

Untuk diperhatikan, Anda juga perlu melampirkan fotocopy akta nikah atau dokumen sejenis, serta dokumen terkait lainnya. Setelah itu, wajib pajak akan melewati proses validasi identitas.

Selanjutnya, Kepala KPP dan pejabat yang ditunjuk dirjen pajak melakukan penelitian terhadap kesesuaian permohonan dengan ketentuan yang ada. Apabila sesuai, otoritas akan menerbitkan surat pemberitahuan penetapan penghapusan NPWP terhadap pemohon.

Jika tidak sesuai, DJP akan menerbitkan surat penolakan penetapan penghapusan NPWP. Keputusan dari DJP tersebut diterbitkan paling 6 bulan setelah Kepala KPP atau pejabat yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak menerima lengkap permohonan. Selesai. Semoga bermanfaat. (rizki/rig)

Baca Juga: Tarif PPh Badan Naik di 2023, Pengusaha Beri Warning Soal Ini

Topik : tips pajak, tips, pajak, wanita kawin, NPWP, penghapusan NPWP, administrasi pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 05 Desember 2021 | 13:00 WIB
ITALIA

Mulai Tahun Depan, Lapisan Penghasilan Kena Pajak WP OP Direvisi

Minggu, 05 Desember 2021 | 11:30 WIB
KOTA BENGKULU

Tagih Pajak PBB, Petugas Mulai Turun ke Lapangan

Minggu, 05 Desember 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Jenis-Jenis Audit Kepabeanan dan Cukai

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
PENANGANAN COVID-19

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Daerah Vaksinasi Rendah Naik 1 Level

Senin, 06 Desember 2021 | 15:27 WIB
INSENTIF PAJAK

Serapan Insentif Perpajakan Sudah Lampaui Pagu, Ini Kata Airlangga

Senin, 06 Desember 2021 | 15:00 WIB
KOREA SELATAN

Pengenaan Pajak Keuntungan Modal atas Cryptocurrency Akhirnya Ditunda

Senin, 06 Desember 2021 | 14:30 WIB
TAIWAN

Tegas! Denda Maksimum Bagi Pengelak Pajak Dinaikkan 10 Kali Lipat

Senin, 06 Desember 2021 | 14:00 WIB
INGGRIS

Tarif PPh Badan Naik di 2023, Pengusaha Beri Warning Soal Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 13:33 WIB
PENEGAKAN HUKUM

KPP Pratama Boyolali Lelang 2 Unit Apartemen Wajib Pajak

Senin, 06 Desember 2021 | 13:30 WIB
PROVINSI BENGKULU

Berlaku Hingga 31 Januari 2022, Pemprov Beri Diskon BBNKB untuk Mobil

Senin, 06 Desember 2021 | 13:00 WIB
BANGLADESH

Otoritas Pajak Minta Harga di Label Produk Sudah Termasuk PPN

Senin, 06 Desember 2021 | 12:30 WIB
ALBANIA

Berlaku Mulai Juli 2022, Ketentuan Penghasilan Kena Pajak Direvisi

Senin, 06 Desember 2021 | 12:00 WIB
ARAB SAUDI

Mulai Desember 2021, PKP Wajib Terbitkan Faktur Pajak Digital