Berita
Minggu, 16 Januari 2022 | 16:00 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Minggu, 16 Januari 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Minggu, 16 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Minggu, 16 Januari 2022 | 14:00 WIB
KOTA KUPANG
Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 13 Januari 2022 | 16:37 WIB
TAX ALLOWANCE (3)
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Cara Mengajukan Permohonan Pengenaan Skema Pajak Teritorial Bagi WNA

A+
A-
0
A+
A-
0
Cara Mengajukan Permohonan Pengenaan Skema Pajak Teritorial Bagi WNA

BERDASARKAN Pasal 4 ayat (1) UU Pajak Penghasilan (PPh), penghasilan wajib pajak yang berasal dari, baik Indonesia maupun di luar Indonesia, dikenai PPh. Meski demikian, wajib pajak bisa saja hanya dipungut pajak atas penghasilan yang diterima di Indonesia saja.

Wajib pajak yang dapat dikenakan pajak hanya dari penghasilan yang bersumber dari yurisdiksinya atau biasa disebut dengan sistem pajak teritorial (territorial tax system) adalah warga negara asing (WNA) dengan keahlian tertentu.

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan No. 18/2021, WNA yang menjadi subjek pajak dalam negeri (SPDN) hanya dikenakan PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dengan dua ketentuan yaitu memiliki keahlian tertentu dan hanya berlaku selama 4 tahun sejak menjadi SPDN.

Baca Juga: Potensi Pajak Besar, 20 Pemilik Mobil Mewah Diminta Mutasi Pelat Nomor

Jika WNA meninggalkan Indonesia dalam jangka waktu 4 tahun maka perhitungan batas akhir jangka waktu tetap dihitung sejak pertama kali WNA menjadi SPDN. Keahlian tertentu yang dimaksud meliputi tenaga kerja asing dengan pos jabatan tertentu dan peneliti asing.

Berdasarkan lampiran II PMK 18/2021, daftar pos jabatan dengan keahlian tertentu adalah sebagai berikut.


Baca Juga: Belum Ada Mekanisme Pemotongan, Pajak Cryptocurrency Disetor Sendiri

Terdapat juga kriteria keahlian tertentu yang harus dipenuhi, yaitu berkewarganegaraan asing, memiliki kewajiban untuk melakukan alih pengetahuan, dan memiliki keahlian di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau matematika.

WNA dengan keahlian tertentu yang diperkerjakan oleh pemberi kerja wajib memenuhi setidaknya satu dari dua persyaratan. Pertama, penggunaan tenaga kerja asing yang dapat menduduki pos jabatan tertentu yang ditetapkan oleh menteri ketenagakerjaan. Kedua, peneliti asing yang ditetapkan oleh menteri di bidang riset.

Keahlian tersebut juga harus dibuktikan dengan dokumen yaitu sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh lembaga yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia atau pemerintah negara asal tenaga kerja asing; ijazah pendidikan; dan/atau pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 tahun di bidang ilmu atau bidang kerja yang sesuai dengan bidang keahlian tersebut.

Baca Juga: Ungkap Tanah dan Kendaraan di Kebijakan I PPS? Ini Nilai yang Dipakai

Pengajuan Permohonan
WNA dengan keahlian tertentu dapat memilih untuk mengenakan PPh berdasarkan ketentuan territorial tax system ini atau memanfaatkan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Jika WNA memilih untuk mengenakan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia, WNA wajib mengajukan permohonan kepada Ditjen Pajak (DJP). Contoh format pengajuan permohonan kepada DJP dapat dilihat dalam Lampiran III PMK 18/2021.

Permohonan dapat dilakukan secara elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh DJP. Jika belum tersedia, permohonan dapat dilakukan secara langsung atau melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar.

Baca Juga: Pemkot Ini Bersiap Kenakan Pajak Air Tanah

Dalam jangka waktu paling lama 10 hari sejak permohonan diterima lengkap, kepala KPP dapat menerbitkan surat persetujuan atau surat penolakan atas pengajuan permohonan. Diterima atau ditolaknya pengajuan permohonan bergantung pada apakah persyaratan sudah dipenuhi. Selesai. Semoga bermanfaat. (vallen/rig)

Topik : tips pajak, tips, pajak, pajak penghasilan, sistem pajak, territorial tax system, warga negara asing

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 15 Januari 2022 | 10:30 WIB
DATA PPS HARI INI

Data 14 Januari 2022: Sebanyak 4.284 Wajib Pajak Ungkapkan Hartanya

Sabtu, 15 Januari 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kemenkeu: Indonesia Berbeda, Saat Krisis Malah Mereformasi Pajak

Sabtu, 15 Januari 2022 | 09:00 WIB
SELEBRITAS

Diprotes Netizen Karena Sentil Gozhali 'NFT', Ditjen Pajak Menjawab

berita pilihan

Minggu, 16 Januari 2022 | 16:00 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Potensi Pajak Besar, 20 Pemilik Mobil Mewah Diminta Mutasi Pelat Nomor

Minggu, 16 Januari 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Belum Ada Mekanisme Pemotongan, Pajak Cryptocurrency Disetor Sendiri

Minggu, 16 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ungkap Tanah dan Kendaraan di Kebijakan I PPS? Ini Nilai yang Dipakai

Minggu, 16 Januari 2022 | 14:00 WIB
KOTA KUPANG

Pemkot Ini Bersiap Kenakan Pajak Air Tanah

Minggu, 16 Januari 2022 | 13:00 WIB
PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI

Kebutuhan Stimulus Penanganan Covid-19 Diprediksi Hanya Setengah Tahun

Minggu, 16 Januari 2022 | 12:00 WIB
TURKI

Tak Hanya Indonesia, Turki Juga Adakan PPS pada Tahun Ini

Minggu, 16 Januari 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Alami Kendala Buat Kode Billing untuk PPS, Ini Saran DJP

Minggu, 16 Januari 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Formulir SPT Tahunan

Minggu, 16 Januari 2022 | 10:30 WIB
INGGRIS

Implementasi Pajak Minimum Global, Pemerintah Minta Masukan Publik

Minggu, 16 Januari 2022 | 10:00 WIB
AGENDA PAJAK

Universitas Bunda Mulia Gelar Webinar Pajak, Bahas UU HPP