TIPS PAJAK

Cara Membuat Faktur Pajak Gabungan Lewat e-Faktur 3.0

Redaksi DDTCNews | Senin, 13 Desember 2021 | 16:30 WIB
Cara Membuat Faktur Pajak Gabungan Lewat e-Faktur 3.0

PENGUSAHA kena pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP). Namun, dalam kondisi tertentu, PKP dapat membuat faktur pajak gabungan sehingga beban administrasi menjadi lebih ringan.

Faktur pajak gabungan adalah faktur pajak yang meliputi seluruh penyerahan dari PKP kepada pembeli yang sama selama 1 bulan kalender. Penjelasannya tertuang pada Pasal 13 UU PPN, Pasal 6 PMK 151/2013, dan Pasal 1 angka 5 Perdirjen Pajak No. PER - 24/PJ/2012.

Berdasarkan ketentuan, faktur pajak gabungan dibuat paling lambat akhir bulan. Selain itu, PKP juga dapat membuat faktur pajak gabungan pada akhir bulan penyerahan BKP dan/atau JKP meski dalam bulan tersebut telah terjadi pembayaran, baik sebagian maupun seluruhnya.

Baca Juga:
Petugas Pajak Ingatkan WP soal Kewajiban yang Sering Dilupakan PKP

Nah, DDTCNews kali ini akan menjelaskan cara membuat faktur pajak gabungan melalui e-faktur 3.0. Mula-mula, silakan akses aplikasi e-faktur 3.0 dekstop. Diasumsikan, PKP akan membuat faktur pajak gabungan periode November.

Pada menu utama e-faktur 3.0, silakan menu Faktur, lalu pilih Pajak Keluaran, dan klik Administrasi Faktur. Dalam kolom Daftar Faktur Pajak Keluaran, silakan klik Rekam Faktur. Setelah itu, silakan isi data dokumen transaksi yang diminta.

Pastikan, tanggal pembuatan adalah akhir bulan. Untuk bagian Referensi Faktur, silakan masukkan nomor invoice. Jika terjadi transaksi atau penyerahan sebanyak 6 kali ke pembeli yang sama dalam 1 bulan maka masukkan 6 nomor invoice tersebut. Setelah itu, klik Lanjutkan.

Baca Juga:
APBN Catatkan Surplus Rp 8,1 Triliun pada Kuartal I/2024

Selanjutnya, Anda akan diminta untuk mengisi Lawan Transaksi. Silakan isi data yang diminta seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama, dan alamat dari lawan transaksi Anda. Jika sudah, silakan klik Lanjutkan.

Setelah itu, Anda akan diarahkan untuk mengisi detail transaksi. Klik Rekam Transaksi, lalu silakan isi data yang diminta seperti detail barang/jasa, harga barang, dan jumlah barang. Nanti, nilai PPN akan otomatis terisi. Setelah itu, klik Simpan.

Kemudian, Anda akan menerima notifikasi atau pertanyaan untuk membuat detail transaksi baru. Pilih Yes mengingat terdapat 6 penyerahan atau transaksi. Setelah itu, lakukan perekaman detail transaksi untuk 5 penyerahan lainnya.

Baca Juga:
Status PKP Dicabut, Tak Bisa Lapor SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan

Jika perekaman seluruh atau 6 penyerahan tersebut sudah berhasil disimpan. Pilih No saat menerima notifikasi untuk membuat detail transaksi baru. Nanti, Anda akan melihat daftar transaksi yang sudah berhasil direkam pada kolom Input Faktur. Setelah itu, klik Simpan.

Nanti, Anda akan menerima notifikasi atau pertanyaan untuk membuat dokumen faktur baru. Silakan pilih No. Silakan periksa kembali faktur pajak yang sudah dibuat. Jika sudah, langkah selanjutnya adalah melakukan upload. Silakan klik fitur Upload.

Jika sudah, status faktur pajak gabungan yang dibuat akan menjadi Siap Approve. Selanjutnya, pilih menu Management Upload dan klik Upload Faktur. Setelah itu, klik Start Uploader. Silakan isi kode captcha dan kode keamanan e-nofa. Setelah itu, klik Submit.

Jika berhasil, status faktur pajak gabungan akan berubah menjadi Approval Sukses. Selesai. Semoga bermanfaat. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 26 April 2024 | 11:30 WIB KP2KP MUKOMUKO

Petugas Pajak Ingatkan WP soal Kewajiban yang Sering Dilupakan PKP

Jumat, 26 April 2024 | 11:21 WIB KINERJA FISKAL

APBN Catatkan Surplus Rp 8,1 Triliun pada Kuartal I/2024

Jumat, 26 April 2024 | 11:13 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Status PKP Dicabut, Tak Bisa Lapor SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan

Jumat, 26 April 2024 | 11:09 WIB PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Secara Neto Kontraksi 8,86 Persen di Kuartal I/2024

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 11:30 WIB KP2KP MUKOMUKO

Petugas Pajak Ingatkan WP soal Kewajiban yang Sering Dilupakan PKP

Jumat, 26 April 2024 | 11:21 WIB KINERJA FISKAL

APBN Catatkan Surplus Rp 8,1 Triliun pada Kuartal I/2024

Jumat, 26 April 2024 | 11:13 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Status PKP Dicabut, Tak Bisa Lapor SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan

Jumat, 26 April 2024 | 11:09 WIB PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Secara Neto Kontraksi 8,86 Persen di Kuartal I/2024

Jumat, 26 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS KEPABEANAN

Kriteria Barang Bawaan Impor yang Wajib Diperiksa via Jalur Merah

Jumat, 26 April 2024 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Sertel ke KPP Hanya Bisa oleh Pengurus Badan, Siapa Saja?

Jumat, 26 April 2024 | 10:00 WIB KABUPATEN KLUNGKUNG

Penerimaan Pajak Belum Optimal, Pemkab Bikin Satgas Libatkan Pemuda

Jumat, 26 April 2024 | 09:50 WIB PEMERIKSAAN PAJAK

Terkait Transfer Pricing, Pemeriksaan Kantor Bisa Diubah ke Lapangan

Jumat, 26 April 2024 | 09:05 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Soal Badan Otorita Penerimaan Negara, Kadin Minta Pemerintah Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 07:00 WIB LITERATUR PAJAK

Hal Unik Ini Hanya Ada di Perpajakan DDTC, Sudah Coba?