TIPS PAJAK

Cara Membuat Faktur Pajak Gabungan Lewat e-Faktur 3.0

Redaksi DDTCNews | Senin, 13 Desember 2021 | 16:30 WIB
Cara Membuat Faktur Pajak Gabungan Lewat e-Faktur 3.0

PENGUSAHA kena pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP). Namun, dalam kondisi tertentu, PKP dapat membuat faktur pajak gabungan sehingga beban administrasi menjadi lebih ringan.

Faktur pajak gabungan adalah faktur pajak yang meliputi seluruh penyerahan dari PKP kepada pembeli yang sama selama 1 bulan kalender. Penjelasannya tertuang pada Pasal 13 UU PPN, Pasal 6 PMK 151/2013, dan Pasal 1 angka 5 Perdirjen Pajak No. PER - 24/PJ/2012.

Berdasarkan ketentuan, faktur pajak gabungan dibuat paling lambat akhir bulan. Selain itu, PKP juga dapat membuat faktur pajak gabungan pada akhir bulan penyerahan BKP dan/atau JKP meski dalam bulan tersebut telah terjadi pembayaran, baik sebagian maupun seluruhnya.

Baca Juga:
Menkeu Ini Tolak Usulan Pembebasan Pajak untuk Polisi dan Tenaga Medis

Nah, DDTCNews kali ini akan menjelaskan cara membuat faktur pajak gabungan melalui e-faktur 3.0. Mula-mula, silakan akses aplikasi e-faktur 3.0 dekstop. Diasumsikan, PKP akan membuat faktur pajak gabungan periode November.

Pada menu utama e-faktur 3.0, silakan menu Faktur, lalu pilih Pajak Keluaran, dan klik Administrasi Faktur. Dalam kolom Daftar Faktur Pajak Keluaran, silakan klik Rekam Faktur. Setelah itu, silakan isi data dokumen transaksi yang diminta.

Pastikan, tanggal pembuatan adalah akhir bulan. Untuk bagian Referensi Faktur, silakan masukkan nomor invoice. Jika terjadi transaksi atau penyerahan sebanyak 6 kali ke pembeli yang sama dalam 1 bulan maka masukkan 6 nomor invoice tersebut. Setelah itu, klik Lanjutkan.

Baca Juga:
STH Indonesia Jentera Cetak Praktisi Hukum yang Berintegritas Tinggi

Selanjutnya, Anda akan diminta untuk mengisi Lawan Transaksi. Silakan isi data yang diminta seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama, dan alamat dari lawan transaksi Anda. Jika sudah, silakan klik Lanjutkan.

Setelah itu, Anda akan diarahkan untuk mengisi detail transaksi. Klik Rekam Transaksi, lalu silakan isi data yang diminta seperti detail barang/jasa, harga barang, dan jumlah barang. Nanti, nilai PPN akan otomatis terisi. Setelah itu, klik Simpan.

Kemudian, Anda akan menerima notifikasi atau pertanyaan untuk membuat detail transaksi baru. Pilih Yes mengingat terdapat 6 penyerahan atau transaksi. Setelah itu, lakukan perekaman detail transaksi untuk 5 penyerahan lainnya.

Baca Juga:
Soal Persiapan Pengadilan Pajak di Bawah MA, Begini Saran Peneliti

Jika perekaman seluruh atau 6 penyerahan tersebut sudah berhasil disimpan. Pilih No saat menerima notifikasi untuk membuat detail transaksi baru. Nanti, Anda akan melihat daftar transaksi yang sudah berhasil direkam pada kolom Input Faktur. Setelah itu, klik Simpan.

Nanti, Anda akan menerima notifikasi atau pertanyaan untuk membuat dokumen faktur baru. Silakan pilih No. Silakan periksa kembali faktur pajak yang sudah dibuat. Jika sudah, langkah selanjutnya adalah melakukan upload. Silakan klik fitur Upload.

Jika sudah, status faktur pajak gabungan yang dibuat akan menjadi Siap Approve. Selanjutnya, pilih menu Management Upload dan klik Upload Faktur. Setelah itu, klik Start Uploader. Silakan isi kode captcha dan kode keamanan e-nofa. Setelah itu, klik Submit.

Jika berhasil, status faktur pajak gabungan akan berubah menjadi Approval Sukses. Selesai. Semoga bermanfaat. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR

0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

BERITA PILIHAN

Rabu, 07 Juni 2023 | 20:00 WIB PERADILAN PAJAK

Soal Persiapan Pengadilan Pajak di Bawah MA, Begini Saran Peneliti

Rabu, 07 Juni 2023 | 18:57 WIB PENGADILAN PAJAK

Begini Kata Komisi Yudisial Soal Pengawasan Hakim Pajak

Rabu, 07 Juni 2023 | 16:37 WIB KERJA SAMA PENDIDIKAN

STH Indonesia Jentera dan DDTC Teken MoU Pendidikan Hukum Pajak

Rabu, 07 Juni 2023 | 16:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Pemanfaatan Insentif Fiskal untuk Energi Terbarukan Belum Optimal

Rabu, 07 Juni 2023 | 14:30 WIB KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN

Pemerintah Minta Komwasjak Berpihak ke Wajib Pajak

Rabu, 07 Juni 2023 | 12:45 WIB PENGADILAN PAJAK

Putusan Pengadilan Pajak Harus Berkualitas Agar Bisa Jadi Preseden