Fokus
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Cara Hapus NPWP Bagi Wajib Pajak Cabang

A+
A-
11
A+
A-
11
Cara Hapus NPWP Bagi Wajib Pajak Cabang

NOMOR Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban di bidang perpajakan. NPWP diberikan kepada wajib pajak yang memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Apabila wajib pajak tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif, NPWP dapat dihapuskan. Salah satu situasi yang menyebabkan NPWP dihapuskan yaitu wajib pajak badan dengan status cabang tidak melakukan kegiatan usaha lagi atau ditutup, atau tempat kegiatan usahanya pindah ke wilayah kerja KPP lain.

Nah, DDTCNews kali ini akan menerangkan cara menghapus NPWP bagi wajib pajak badan cabang yang tidak lagi melakukan kegiatan usaha lagi atau ditutup, atau tempat kegiatan usahanya pindah ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) lain.

Baca Juga: Wajib Pajak UMKM Bisa Catat Omzet dan Buat Kode Billing di Fitur Ini

Prosedur penghapusan NPWP wajib pajak diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak PER-04/PJ/2020. Melalui beleid ini diatur syarat dan tahapan penghapusan NPWP bagi wajib pajak cabang yang tidak lagi melakukan kegiatan usaha, ditutup, atau pindah.

Selain karena tidak dipenuhinya syarat subjektif dan objektif, terdapat 4 syarat umum lain yang harus dipenuhi wajib pajak yang hendak dihapuskan NPWP-nya antara lain tidak mempunyai utang pajak, tidak sedang dilakukan tindakan.

Kemudian, tidak sedang dalam proses penyelesaian persetujuan bersama, tidak sedang dalam proses penyelesaian kesepakatan harga transfer, dan tidak sedang dalam proses penyelesaian upaya hukum di bidang perpajakan.

Baca Juga: Dapat Resititusi Pajak Rp1,3 T, Warga Kota Ini Tak Rasakan Manfaatnya

Untuk menghapus NPWP, wajib pajak cabang yang tidak lagi melakukan kegiatan usaha, ditutup, atau pindah disyaratkan adanya dokumen pendukung berupa surat pernyataan di atas materai dari salah satu pengurus wajib pajak pusat.

Surat pernyataan harus diisi keterangan yang menyatakan wajib pajak cabang tak melakukan kegiatan usaha lagi atau ditutup, atau tempat kegiatan usahanya pindah ke wilayah kerja KPP lain. Setelah itu, Anda perlu mengisi formulir penghapusan NPWP.

Formulir tersebut dapat diunduh melalui laman resmi DJP. Jika sudah diunduh, Anda perlu menjawab beberapa pertanyaan yang tersedia dalam formulir. Setelah itu, Anda bisa menyampaikan permohonan penghapusan NPWP ke KPP tempat wajib pajak terdaftar.

Baca Juga: Perda Baru Dirancang, Atur Pungutan Pajak Atas Perdagangan Online

Selanjutnya, kepala KPP dan pejabat yang ditunjuk dirjen pajak akan melakukan penelitian terhadap kesesuaian permohonan dengan ketentuan yang ada. Apabila sesuai, otoritas akan menerbitkan surat pemberitahuan penetapan penghapusan NPWP terhadap pemohon.

Jika tidak sesuai, Kepala KPP akan menerbitkan surat penolakan penetapan penghapusan NPWP. Keputusan dari Kepala KPP tersebut diterbitkan paling 6 bulan setelah Kepala KPP atau pejabat yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak menerima lengkap permohonan.

Jika selama kurun waktu 6 bulan tidak kunjung diterbitkan, permohonan penghapusan wajib pajak dianggap dikabulkan. Nanti, kepala KPP menerbitkan surat keputusan penghapusan NPWP paling lama 1 bulan setelah jangka waktu penerbitan keputusan berakhir. Selesai. Semoga bermanfaat. (rizki/rig)

Baca Juga: Terbit Surat Edaran Soal P3B, KPP Diminta Samakan Pemahaman

Topik : tips pajak, tips, pajak, NPWP, wajib pajak cabang, wp badan, administrasi pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 27 Januari 2022 | 09:42 WIB
DATA PPS HARI INI

Data PPS 26 Januari 2022: 8.180 Wajib Pajak Sudah Ungkap Harta

Kamis, 27 Januari 2022 | 08:27 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Trade Confirmation Bebas Bea Meterai, Ini Kata DJP dan BEI

Kamis, 27 Januari 2022 | 06:30 WIB
PP 3/2022

Keterangan Resmi Ditjen Pajak, 4 Dokumen Ini Bebas Bea Meterai

berita pilihan

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:41 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Wajib Pajak UMKM Bisa Catat Omzet dan Buat Kode Billing di Fitur Ini

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:30 WIB
KPP PRATAMA PAREPARE

Giliran Nasabah Bank Jadi Sasaran Petugas Pajak Promosikan PPS

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:49 WIB
KOTA BANJARMASIN

Perda Baru Dirancang, Atur Pungutan Pajak Atas Perdagangan Online

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:35 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terbit Surat Edaran Soal P3B, KPP Diminta Samakan Pemahaman

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terlalu Sering Ditanya Soal Pajak Kendaraan, Begini Jawaban DJP

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Simak! Ini Deret Stimulus untuk Pulihkan Sektor Otomotif dan Properti

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Pasal 21 Naik, Kemenkeu: Upah Pegawai Mulai Membaik

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sambut Pajak Minimum Global, Insentif Pengganti Tax Holiday Belum Siap